Legal Analysis of the Termination of CNN Indonesia Employees: A Review of Freedom of Association and Alleged Union Busting Practices
Main Article Content
Abstract
Research examines the issue of unionization and procedure for layoffs in the context of employment in Indonesia with a normative-empris approach. The normative approach was carried out with relevant legal regulations, especially Law No. 13 of 2003 concerning labor and Law No. 21 of 2000 concerning serikat work. The empirical approach was carried out with the analysis of the regulatory implementation terhadp, a real case of layoffs to CNN workers Indonesia, By conducting a review of the field facts, the chronology of the events and the relevant parties. The results of the analysis revealed that the large number of industries in Indonesia need to be balanced with strong and protective labor policies, the government's steps not only focus on creating new jobs but also on preventing layoffs through social pungguatan dialaog. The increase in labor competence and the establishment of healthy industrial relations climate, CNN Indonesia's Case shows the urgency of a more responsive and relevant industrial relations system for workers’ basic rights protection. The findings of this study concluded that the gap between regulations and field practice is still a big problem in the employment world in Idonesia, struktual Reform is needed to minimize the practice of labor unions and realize fair, sustainable and in accordance with the principles of modern labor law.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Amin, Irfan. "Duduk Perkara Kasus PHK Karyawan CNN Indonesia yang Jadi Sorotan." Tirto.id, 2024. https://tirto.id/duduk-perkara-kasus-phk-karyawan-cnn-indonesia-yang-jadi-sorotan-g3vo.
Analisis Putusan, dkk. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja dari Pemutusan." Journal of Legal Research 6, no. 1 (2024): 91–118.
Arsalan, Haikal, dan Dinda Silviana Putri. "Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." Jurnal HAM 11, no. 1 (2020): 39.
Atmoko, Dwi, Niru Anita Sinaga, dan Selamat Lumban Gaol. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum pada Perusahaan yang Melakukan Upaya Menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh di Indonesia." Jurnal Hukum Sasana 9, no. 2 (2023): 327–38.
Bagaskara, Bima. "Jabar Sumbang 22% Kasus PHK Nasional, Dedi Mulyadi Ungkap Penyebabnya." Detikjabar, 2025. https://share.google/742wtRZDeBO7ceQzi.
Bambar, Atanasio Trivaldus. "Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan." JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 5, no. 6 (2022): 2035–41.
Chandra, Febrian. "Sosialisasi Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003." Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no 1 (2024): 62-73.
Fernanda, Catherine, dan Yusuf Gunawan. "Mekanisme Penerapan Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 31/PDT. SUS-PHI/2024/PN. SRG." Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi 2, no. 5 (2025): 49–64.
Harhary, Rizky Akhmad. "Kebebasan Berserikat di Indonesia." Jurist-Diction 4, no. 4 (2021): 1615–28. https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28490.
Harmen, Hilma, dkk. "Kolaborasi antara Manajemen dan Serikat Pekerja dalam Menciptakan Lingkungan Kerja yang Harmonis dan Mencegah Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak PT. Indosat Tbk." Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9, no. 3 (2024).
Haryani, Tini, dkk. "Kolaborasi antara Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja dalam Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis di Kepulauan Riau." Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik 1, no. 2 (2023): 223–31.
Lestari, Zeni Tri, dan Arif Wibowo. "Keterlibatan Serikat Pekerja dalam Perubahan Kebijakan Pengupahan Melalui Advokasi Sosial." Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 24, no. 2 (2024): 2.
Meliawati, Euis, dan Arista Candra Irawati. "Praktik Union Busting dalam Perspektif Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja." Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 6, no. 3 (2025): 966–72.
Nasution, Bahder Johan. "Fungsi Kebebasan Berserikat bagi Pekerja dalam Hubungan Industrial Pancasila." INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2015): 43245.
Radiansyah, Adrian, dkk. Buku Ajar Manajemen Hubungan Industrial. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
Shafitri, Amandha, dkk. "Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap PHK Pekerja: Perspektif Ekonomi Politik dalam Dinamika Dunia Tenaga Kerja." Hikamatzu: Journal of Multidisciplinary 2, no. 2 (2025): 1–13.