Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia

Abstrak

Pengelolaan kehutanan di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa dekade terakhir, isu degradasi hutan dan deforestasi telah menjadi perhatian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Konstitusi Hijau hadir sebagai pendekatan yang menekankan perlindungan lingkungan dalam kerangka hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk kehutanan, dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, hasil penelitian ini ditemukan bahwa konstitusi hijau dapat diterapkan dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek hukum dan kebijakan yang relevan, termasuk perlindungan hak-hak masyarakat adat, mekanisme partisipasi publik, serta tanggung jawab negara dan pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian hutan. Diharapkan pengelolaan kehutanan Indonesia dapat lebih berkelanjutan dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip Konstitusi Hijau.