Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Dasar Gugatan di PTUN
Bilah Samping Artikel
Diterbitkan:
Jul 20, 2025
Kata Kunci:
Pembuktian, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Hukum Acara PTUN
License:
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Share:
Isi Artikel Utama
Penulis
Febrian Chandra
Universitas Merangin
Muhammad Azri
Universitas Merangin
Rizki Apriadi Bahri
Universitas Merangin
Tiara Ananda
Universitas Merangin
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar pembuktian dan efektivitas alat bukti dalam sengketa tata usaha negara yang didasarkan pada pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Fokus utama penelitian adalah menjawab pertanyaan bagaimana pelanggaran terhadap asas yang bersifat abstrak dapat dibuktikan secara konkret di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebuah area yang penuh tantangan praktis bagi para pencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi praktik pembuktian dalam yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian pelanggaran AAUPB bersifat bebas (vrij bewijs), bergantung pada keyakinan hakim yang didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Pembuktian yang efektif tidak dapat bertumpu pada satu jenis bukti, melainkan pada kombinasi sinergis antara bukti surat untuk menelusuri proses, keterangan ahli untuk menerjemahkan norma abstrak, dan keterangan saksi untuk mengungkap fakta prosedural. Dampak dari penelitian ini adalah memberikan kerangka kerja strategis bagi praktisi hukum dalam menyusun gugatan dan menawarkan basis bagi pengembangan pedoman peradilan demi meningkatkan konsistensi putusan.
Rincian Artikel
Cara Mengutip
Chandra, Febrian, Muhammad Azri, Rizki Apriadi Bahri, dan Tiara Ananda. 2025. “Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Sebagai Dasar Gugatan Di PTUN”. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum 3 (2):269-84. https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.114.
Referensi
Akbar, Muhammad Kamil. “Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.” " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. 1 (2021): 16.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2021.
Alifia, Khalila Zifa, Janitra Hudzaifah, dan Lasmaria Marito Sinabutar. “Tinjauan Yuridis Normatif Upaya Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN. JBI).” Dinamika Hukum 25, no. 1 (2024): 20–33. https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9342.
Aulia, Dita, Devina Anggelina, Holinda Handayani, Nurul Hikmah, dan Muhammad Syaiful Anwar. “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Di Lingkungan Masyarakat.” Jurnal Penelitian Serambi Hukum 17, no. 01 (2024): 42–49. https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.867.
Bhakti, Teguh Satya. Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara. Penerbit Alumni, 2022.
Chandra, Febrian. Pengantar Hukum Acara PTUN. Meja Ilmiah Publikasi, 2024.
Dananjaya, Putu Bagus, Khairina Khairina, I Made Adiwidya Yowana, Wahyudi BR, Zonita Zirhani Rumalean, Yulfa Mulyeni, Diana Pujiningsih, Liani Sari, Nur Asmarani, dan Maria Fransiska Owa da Santo. Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum Di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
Dotulong, Sergio. “Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang Sebagai Objek Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” Lex Administratum 6, no. 4 (2018).
Hadjon, Philipus M. “Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 4, no. 1 (2015): 51–64. https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64.
Irwansyah. Penelitian Hukum. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
Mulyana, Momon. “Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.” HUMANIORUM 2, no. 3 (2024): 17–26. https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.54.
Munif, Sultan Athareza Zaheruddawlah, Rasyadan Dinov Putra, Muhammad Gagah Nibraska, Muhammad Naufal Satya, dan Dwi Desi Yayi Tarina. “Menyoal Tenggat Waktu Gugatan Di PTUN: Studi Kasus Gugatan Terlambat Atas Kebijakan Vaksinasi COVID-19.” Indonesian Research Journal on Education 5, no. 4 (2025): 38–43. https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.2825.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.
Nugroho, Indra Bayu. “Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik.” Recht Studiosum Law Review 3, no. 2 (2024): 188–98. https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.18513.
Pulungan, Khairunnisaa, Irwansyah Irwansyah, Khoirotun Nisa Pulungan, dan Dimas Ath Thaariq. “Kewenangan PTUN Dalam Mewujudkan Keadilan Hukum Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Negara.” Journal of Law, Education and Business 2, no. 2 (2024): 1422–31. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3152.
Qadri, Qais Al. “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Studi Terhadap Putusan No 14/G/2021/PTUN. GTO. Dan No: 20/G/2021/PTUN. GTO).” Universitas Islam Indonesia, 2024.
Riyanto, Agus. Pengantar Hukum Indonesia. CV. Gita Lentera, 2023.
Rokilah, Rokilah. “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law.” Nurani Hukum 2, no. 1 (2020): 12–22. https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167.
Simanjuntak, Enrico. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi. Sinar Grafika, 2021.
Sudrajat, Tedi, dan Wijaya Endra. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan. Bumi Aksara, 2021.
Weda, Ni Komang Dewi Novita Indriyani, I Made Arjaya, dan I Putu Gede Seputra. “Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN. DPS.).” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 1 (2021): 27–32. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3048.27-32.
Yanasmoro Aji, Anjas, dan I Nengah Laba. “Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara.” WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan 2, no. 2 (2018): 27–42. https://doi.org/10.22225/wicaksana.2.2.2018.27-42.
Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama
- Febrian Chandra, Antropologi Hukum Dalam Masyarakat , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Febrian Chandra, Fitri Yanni, Nessie Gusriyani, Hukum dan Demokrasi Indonesia Masa Depan , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Febrian Chandra, Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Febrian Chandra, Tesa Yulia, Geni Sapriani, Zita Gus Laura, Wirantomas, M Aria Amirullah, Tinjauan Yuridis Limbah Sampah Pasar Baru Bangko dalam Kajian Hukum Lingkungan di Indonesia , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Rizki Apriadi Bahri, Reza Herdiani, Taufik Hidayatullah, Sistem Lembaga Pemasyarakatan yang Berintegritas , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Rizki Apriadi Bahri, Penataan Keterpaduan Undang-Undang Pertambangan Dengan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Civil Law , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Zulfat Juari, Febrian Chandra, Kusaimah Kusaimah, Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Pada Tingkat Peradilan di Pengadilan Negeri Bangko , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Febrian Chandra, Harmaini, Rizki Apriadi Bahri, Habibi, Muhammad Reza Halomoan, Rabbiq Qalbi, The Effectiveness of Environmental Law within Regional Development Policies in Disaster-Prone Areas of Sumatra , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Rizki Apriadi Bahri, Maoren Farhid Hidayah, Zilvina Putri, Concursus Delictorum dalam Putusan Nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Varra Kharisma Putri, Reni Budi Setianingrum, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Ade Uli Kurniati Siregar, Penerapan Jaminan Fidusia dalam Pinjaman Online , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Febrian Chandra, Tesa Yulia, Geni Sapriani, Zita Gus Laura, Wirantomas, M Aria Amirullah, Tinjauan Yuridis Limbah Sampah Pasar Baru Bangko dalam Kajian Hukum Lingkungan di Indonesia , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Rizki Apriadi Bahri, Penataan Keterpaduan Undang-Undang Pertambangan Dengan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Civil Law , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Muhamad Dikri Purnama, Utang Rosidin, Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Mutiara Putri, Reza Ananda, Erika Puja Kusuma, Leo Dwi Cahyono, Menguji Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Politik Legislasi: Refleksi atas Prolegnas dan Prolegda di Indonesia , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Yogi Mardiansyah, Harmaini Harmaini, Ruwaiza Sasmita, Lahirnya Mediasi Penal Dilihat dari KUHP Lama dan KUHP Baru , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Fitri Kartika Sari, Bunga Meisy Astria, Siti Alisa, Peran dan Tantangan Generasi Muda dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Rahmawati Yunus, Zamroni Abdussamad, Julius T Mandjo, Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pemeriksaan Keuangan Desa , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Abdul Fahri Huntoyungo, Lisnawaty W Badu, Karlin Z Mamu, Modus Operandi Tindak Pidana Sodomi oleh Oknum Guru terhadap Anak Didik , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.