The Juridical Recognition and Implementation of Living Law Decisions by State Courts in Indonesia
Isi Artikel Utama
Abstrak
Artikel ini membahas tentang pengakuan dan integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional, khususnya hukum pidana adat. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengakui hukum pidana adat tanpa mengorbankan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan hak konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui tiga pendekatan utama yakni perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat dapat diterima sebagai sumber hukum tidak tertulis, tetapi dengan batasan tertentu. Hukum adat harus masih relevan, diterima, dan ditaati oleh masyarakat adat. Namun, penerapannya harus sesuai dengan Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Hakim memiliki peran penting dalam menilai pengaruh penyelesaian adat terhadap penuntutan, pemidanaan, atau pencegahan pemidanaan ganda. Mereka harus memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.
Rincian Artikel
Bagian
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Cara Mengutip
Referensi
Ali, A. (2009). Menguak teori hukum dan teori peradilan. Kencana.
Ariawan, I. G. K. (2015). Hukum pidana adat dalam pembentukan hukum pidana nasional [Makalah seminar]. Seminar Nasional Sanksi Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
Arief, B. N. (2017). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? The Asia Pacific Journal of Anthropology, 20(5), 416–434. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246
Benda-Beckmann, F. von. (2002). Who’s afraid of legal pluralism? The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 34(47), 37–82. https://doi.org/10.1080/07329113.2002.10756563
Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2009). Political and legal transformations of an Indonesian polity: The Nagari from colonisation to decentralisation. Cambridge University Press.
Benda-Beckmann, K. von. (1981). Forum shopping and shopping forums: Dispute processing in a Minangkabau village in West Sumatra. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 13(19), 117–159.
Berman, P. S. (2009). The new legal pluralism. Annual Review of Law and Social Science, 5, 225–242. https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.093008.131539
Bowen, J. R. (2003). Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning. Cambridge University Press.
Bukido, R. (2017). Hukum adat. Deepublish.
Burns, P. (2004). The Leiden legacy: Concepts of law in Indonesia. KITLV Press.
Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Indonesian law. Oxford University Press.
Danil, E. (2016). Konstitusionalitas penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana. Jurnal Konstitusi, 9, 583–587.
David, D., Haris, O. K., & Handrawan, H. (2022). Penguatan putusan hukum adat melalui penetapan pengadilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum. Halu Oleo Legal Research, 4(1), 76–88. https://doi.org/10.33772/holresch.v4i1.25163
Davidson, J. S., & Henley, D. (Eds.). (2007). The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism. Routledge.
Disantara, F. P. (2021). Konsep pluralisme hukum khas Indonesia sebagai strategi menghadapi era modernisasi hukum. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6(1), 1–36.
Efendi, L., Gunawan, B. P., & Supangkat, A. (2020). Pengakuan putusan peradilan adat Kutai Barat dalam sistem peradilan di Indonesia. Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, 3, 51–59.
Ehrlich, E. (1936). Fundamental principles of the sociology of law (W. L. Moll, Trans.). Harvard University Press.
Fuller, L. L. (1969). The morality of law (Rev. ed.). Yale University Press.
Galligan, D. J. (2006). Law in modern society. Oxford University Press.
Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387
Hadi, S. (2016). Hukum positif dan the living law: Eksistensi dan keberlakuannya dalam masyarakat. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 13(26), 259–266. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588
Hadikusuma, H. (2003). Pengantar ilmu hukum adat Indonesia. Mandar Maju.
Haveman, R. H. (2002). The legality of adat criminal law in modern Indonesia. Mandar Maju.
Herlius, F. (2022). Kaidah hukum adat dalam penuntutan demi keadilan berbasis kearifan lokal. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 27(2), 94–103. https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.831
Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
Hooker, M. B. (1978). Adat law in modern Indonesia. Oxford University Press.
Infokubar.id. (2021). Munawir divonis hakim hukuman penjara seumur hidup.
Irawan, A., & Pura, M. H. (2023). Analisis yuridis ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 59–74. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453
Jaya, N. S. P. (2005). Relevansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Citra Aditya Bakti.
Jaya, N. S. P. (2016). Hukum sanksi pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Masalah-Masalah Hukum, 45(2), 123–130. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123-130
Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. Crepido, 1(1), 13–22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22
Koesnoe, M. (1979). Catatan-catatan terhadap hukum adat dewasa ini. Airlangga University Press.
Koesnoe, M. (1992). Hukum adat sebagai suatu model hukum: Bagian I historis. Mandar Maju.
Lindsey, T. (Ed.). (2008). Indonesia: Law and society (2nd ed.). The Federation Press.
Magala, A. S. (2023). Akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP baru Indonesia menurut perspektif hukum progresif. Jurnal Spektrum Hukum, 20(2), 115–127. https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1988). Putusan Nomor 1644 K/Pid/1988.
Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. Law & Society Review, 22(5), 869–896. https://doi.org/10.2307/3053638
Moore, S. F. (1973). Law and social change: The semi-autonomous social field as an appropriate subject of study. Law & Society Review, 7(4), 719–746. https://doi.org/10.2307/3052967
Mulyadi, L. (2016). Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia: Pengkajian asas, norma, teori, praktik dan prosedurnya. Litigasi, 17(2), 3284–3313. https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.138
Mulyadi, L. (2024). Putusan pidana adat dalam praktik peradilan negara Indonesia [Makalah nasional].
Nonet, P., & Selznick, P. (2001). Law and society in transition: Toward responsive law. Transaction Publishers.
Pawana, S. C. (2023). Polemik atas konsep “hukum yang hidup” dalam pembaharuan KUHP di Indonesia. Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(1), 51–62. https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i1.4045
Pengadilan Negeri Denpasar. (1981). Putusan Nomor 88/P.N.Dps/K.S./1981.
Pengadilan Negeri Gianyar. (1985). Putusan Nomor 43/PTS.Pid/B/1985/PN.Gir.
Pengadilan Negeri Kendari. (2019). Putusan Nomor 65/Pid.B/2019.
Pengadilan Negeri Klungkung. (1986). Putusan Nomor 18/Pid/S/1986/PN.KLK.
Pengadilan Tinggi Samarinda. (2021). Putusan Nomor 202/PID/2021/PT.SMR.
Pound, R. (1910). Law in books and law in action. American Law Review, 44, 12–36.
Putri, J. T. (2024). Eksistensi living law sebagai perwujudan masyarakat adat dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(2), 93–100. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080
Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam jagat ketertiban. UKI Press.
Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Genta Publishing.
Rahardjo, S. (2011). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Jurnal Hukum Progresif, 1(1), 1–24. https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24
Reksodiputro, M. (n.d.). Pembaharuan hukum pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1951). Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8.
Republik Indonesia. (2000). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
Santos, B. de S. (1987). Law: A map of misreading: Toward a postmodern conception of law. Journal of Law and Society, 14(3), 279–302. https://doi.org/10.2307/1410186
Setyawan, V. P. (2021). Asas legalitas dalam perspektif filsafat hukum. Justitia et Pax, 37(1). https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276
Simarmata, R. (2021). Kedudukan dan peran peradilan adat pasca-unifikasi sistem peradilan formal. Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 281–308. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308
Soekanto, S. (2016). Hukum adat Indonesia. Rajawali Pers.
Soepomo. (1966). Bab-bab tentang hukum adat (Cet. 4). Universitas.
Suhariyanto, B. (2018). Problema penyerapan adat oleh pengadilan dan pengaruhnya bagi pembaruan hukum pidana nasional. Mimbar Hukum, 30(3), 421–436. https://doi.org/10.22146/jmh.33227
Syahrizal Abbas. (2011). Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Kencana.
Tamanaha, B. Z. (2008). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global. Sydney Law Review, 30(3), 375–411.
Ter Haar Bzn., B. (1976). Azas-azas hukum adat (S. Poesponoto, Trans.). Pradnya Paramita.
Tongat, Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Jurnal Konstitusi, 17(1), 157–177. https://doi.org/10.31078/jk1717
Twining, W. (2010). Normative and legal pluralism: A global perspective. Duke Journal of Comparative & International Law, 20, 473–517.
Utama, T. S. J. (2020). “Hukum yang hidup” dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara akomodasi dan negasi. Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 14–25. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.14-25
Van Vollenhoven, C. (1918). Het adatrecht van Nederlandsch-Indië. E. J. Brill.
Widnyana, I. M. (2013). Hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana. PT Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center.
Wulansari, C. D. (2010). Hukum adat Indonesia: Suatu pengantar (Cet. 5). Refika Aditama.
Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi hukum yang hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menurut perspektif asas legalitas. Recht Studiosum Law Review, 2(2), 81–91. https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162