Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum TSM: Analisis Hukum dan Konstitusional
Bilah Samping Artikel
Diterbitkan:
Jan 16, 2026
Kata Kunci:
Mahkamah Konstitusi, pelanggaran TSM, judicial restraint, pemilu, keadilan elektoral
License:
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Share:
Isi Artikel Utama
Penulis
Muh Farhan Arfandy
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
A Rafika Maharani
Universitas Hasanuddin
Abstrak
Tulisan ini menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Presiden 2019 dan 2024. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi perbandingan, artikel ini mengevaluasi penerapan prinsip judicial restraint oleh Mahkamah serta tantangan yang muncul ketika pelanggaran pemilu tidak berdampak langsung secara kuantitatif, namun berpotensi mencederai legitimasi pemilu. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah secara konsisten menolak untuk memeriksa substansi pelanggaran TSM tanpa bukti pengaruh terhadap hasil suara. Namun, dalam konteks pelanggaran etik konstitusional dan penyalahgunaan kekuasaan, pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjamin keadilan elektoral substantif. Studi perbandingan dengan lima negara menunjukkan bahwa sejumlah Mahkamah Konstitusi telah mengadopsi pendekatan progresif dalam menjaga integritas proses pemilu. Artikel ini merekomendasikan penguatan interpretasi konstitusional dan reformasi kerangka hukum pemilu agar Mahkamah Konstitusi Indonesia mampu bertindak sebagai pelindung hasil sekaligus proses demokrasi yang adil.
Rincian Artikel
Cara Mengutip
Arfandy, Muh Farhan, dan A Rafika Maharani. 2026. “Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum TSM: Analisis Hukum Dan Konstitusional”. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum 4 (1):100-132. https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.281.
Referensi
Ali, M. Mahrus, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putrantp, Titis Anindyajati, and Putria Gusti Asih. “Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur Dan Masif, .” Jurnal Konstitusi 9, no. 1 (2012): 195–203.
Arfandy, Muh Farhan. “Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menjamin Independensi Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik.” Universitas Indonesia, 2024.
Arfandy, Muh Farhan, Auliah Ambarwati, Amin Nugrah Santoso, and Wiwin Wiwin. “The Evolution of Legislative Power Relations between the Parliament and the President in Indonesia’s Constitutional System.” Amsir Law Journal 7, no. 1 (October 31, 2025): 22–39. https://doi.org/10.36746/ALJ.V7I1.723.
Arfandy, Muh Farhan, and A Rafika Maharani. “Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia.” PUSKAPSI Law Review 4, no. 1 (2024): 26–41.
Arinanto, Satya. Hukum Konstitusi Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
———. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
Azra, Azumardi. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani . Jakarta: Prenada Media, 2005.
Bisariyadi. “Judicial Restraint Sebagai Strategi Konstitusional Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 16, no. 4 (2019): 901–3.
———. “Yudisialisasi Politik Dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang .” Jurnal Konstitusi 12, no. 3 (2015).
Bobbit, Philip. Constitutional Fate: Theory of the Constitution. New York: Oxford University Press, 1982.
Calland, Richard, and Mabel Sithole. “Guardians of Democracy: The Role of Constitutional Courts in Democratic Consolidation: The Case of South Africa .” Constitutional Court Review 9 (2019): 41–67.
Edukasinesia. “Pemilu: Apa Itu Pemilu?” https://www.edukasinesia.com/2016/06/pemilu-apa-itu-pemilu-penjelasan-terlengkap-mengenai-pemilu.html, n.d.
Faiz, Pan Mohamad. “Judicial Restraint Dan Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (2019): 427–37.
———. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Etika Konstitusi Dan Penegakan Demokrasi.” Jurnal Konstitusi 18, no. 2 (2021): 285–87.
Ghafur, Jamaludin, and Allan Fatchan Gani Wardhana. Presiden Threshold. Malang : Setara Press, 2019.
Ginsburg, Tom. “Constitutional Courts in East Asia: Understanding Variation.” Washington University Global Studies Law Review 2, no. 3 (2003): 527–32.
———. Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Harmoko. “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik.” Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 10, no. 2 (2021). https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.54.
Hermawan, Eman, and Umarrudin Masdar. Demokrasi Untuk Pemula. Yogyakarta: KLIK, 2000.
Isra, Saldi. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Demokrasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Kommers, Donald P, and Russell A Miller. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. 3rd ed. Durham: Duke University Press, 2012.
Lusarno, Ghalib Alghani. “Maritime Tribunal as Quasi-Judicial Body in Indonesia.” Jurnal Penelitian Transportasi Laut 23, no. 2 (2022): 55–66. https://doi.org/10.25104/transla.v23i2.1746.
Mahkamah Konstitusi. Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004.
———. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Media Group, 2014.
MD, Moh Mahfud. Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
———. Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press , 2011.
Rasyid, Abdul. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Schwarzschild, Maimon. “Judicial Activism, Judicial Independence and Judicial Hubris: The Case of International Court.” Judicial Activisme, Ius Gentium Comparative Perspectives On Law And Justice 44 (2015).
Shapiro, Martin, and Alec Stone Sweet. On Law, Politics, and Judicialization. New York: Oxford, 2002.
Sharifov, Samir. Constitutional Control and the Role of the Constitutional Court in Azerbaijan . Oxford: Oxford University Press, 2012.
Soimin, and Mashuriyanto. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2013.
Stelzer, Manfred. The Constitution of Austria: A Contextual Analysis . Oxford: Hart Publishing, 2011.
Thaib, Dahlan. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty, 1993.
Ubaidillah, A, and Abdul Razak. Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press , 2000.
Zuhro, R. Siti. “Demokrasi Dan Pemilu Presiden.” Jurnal Penelitian Politik 16, no. 1 (2019).
- Muhamad Dikri Purnama, Utang Rosidin, Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Nadila Magfira Laode, Erman I. Rahim, Ahmad Ahmad, Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Dalam Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pindah Memilih , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Febrian Chandra, Muhammad Azri, Rizki Apriadi Bahri, Tiara Ananda, Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Dasar Gugatan di PTUN , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Febrian Chandra, Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Mohammad Arqon, Danil Mustafa, Muhammad Gogon, Pencegahan Politik Uang di Indonesia , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Celine Clarentia, Rosmalinda, Affila, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perusakan Hutan Mangrove di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Dewi Asri Puannandini, Devi Anggraeni, Deden Octo Firmansyah Gulo, Agum Ahmad Nur, Jumadi K. Karabi, Peran Ganda Media Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Rizki Apriadi Bahri, Reza Herdiani, Taufik Hidayatullah, Sistem Lembaga Pemasyarakatan yang Berintegritas , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Ilham Akbar Ramdani, Fariz Farrih Izadi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis Dihubungkan dengan Tujuan Pendidikan Pesantren , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
- Rizki Apriadi Bahri, Maoren Farhid Hidayah, Zilvina Putri, Concursus Delictorum dalam Putusan Nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO , Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum: Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.