Kajian Yuridis Hambatan Penanggulangan Kasus Pornografi di Polres Boalemo dan Pendekatan Solutif untuk Penguatan Perlindungan Korban

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yuridis dan non-yuridis dalam penanggulangan kasus pornografi di Polres Boalemo serta merumuskan pendekatan solutif guna memperkuat perlindungan korban. Pertanyaan utama yang dijawab adalah bagaimana kendala hukum, teknis, dan sosial memengaruhi efektivitas penanganan kasus pornografi, serta solusi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan korban secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik observasi, wawancara mendalam dengan penyidik, korban, dan pihak terkait, serta dokumentasi terhadap dokumen hukum dan literatur relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori perlindungan korban dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Boalemo telah menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku pornografi secara prosedural, menjaga kerahasiaan identitas, dan memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Namun, perlindungan korban masih didominasi pendekatan represif dan belum optimal dalam pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi. Hambatan utama yang ditemukan meliputi disharmoni regulasi antara UU Pornografi dan UU ITE, keterbatasan fasilitas forensik digital, lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat, serta stigma sosial terhadap korban. Dampak penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga, edukasi hukum dan literasi digital, serta pengembangan sistem pendampingan korban yang terintegrasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas SDM hukum siber, harmonisasi regulasi teknis, dan edukasi preventif kepada masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif dalam perlindungan korban kejahatan digital di tingkat daerah maupun nasional.