Kasus perusakan hutan mangrove di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat, mencerminkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia meskipun telah memiliki kerangka hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlambatan dan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum terhadap perusakan mangrove, serta mengidentifikasi faktor penyebab yang bersifat kelembagaan dan politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara law in books dan law in action karena lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya efektivitas sanksi, dan dominannya kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan ekologi. Akibatnya, masyarakat pesisir menjadi pihak yang paling terdampak dan kehilangan perlindungan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kelembagaan, penguatan mekanisme penegakan hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan lingkungan. Saran yang diajukan adalah perlunya komitmen politik yang kuat untuk menempatkan keadilan ekologis sebagai dasar utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci :  Penegakan Hukum, Mangrove, Keadilan Ekologis, Hukum Lingkungan, Kwala Serapuh

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif makna serta dinamika penafsiran konsep Qiwamah dan Nusyuz melalui pendekatan Tafsir bi al-Ra’yi dalam kerangka ayat-ayat ahkam al-Qur’an. Penekanan utama kajian ini terletak pada penelusuran peran metode tafsir yang bersifat rasional dan kontekstual dalam membangun pemahaman yang lebih berkeadilan dan relevan mengenai relasi suami dan istri dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tafsir tematik (maudhu’i) dan studi kepustakaan (library research), yang dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap pakar tafsir serta akademisi di bidang hukum Islam. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Tafsir bi al-Ra’yi membuka peluang bagi reinterpretasi ayat-ayat tentang Qiwamah dan Nusyuz secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan, serta maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan penafsiran ini menolak pemaknaan tekstual yang sempit dan lebih menekankan pada terciptanya harmoni sosial serta keseimbangan peran dalam kehidupan keluarga. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan paradigma tafsir kontekstual dalam kajian ayat-ayat ahkam, sementara secara praktis berimplikasi pada pembaruan pemahaman hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap isu keadilan gender dan dinamika perubaahan sosial masyarakat kontemporer

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan pada tata kelola investasi asuransi PT Jiwasraya dalam sudut padang hukum ekonomi. Di mana dalam kasus ini terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan perhatian pada dampak yang timbul akibat ketidakberhasilan pengelolaan investasi asuransi oleh PT Jiwasraya, serta undang-undang dan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan menerapkan pendekatan kasus (case-approach) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (statute-approach). Penelitian ini mengungkap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT Jiwasraya dalam pengelolaan investasi asuransi, serta peraturan perundang-undangan beserta pasal-pasal yang terkait dengan kasus tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan perdagangan satwa yang dilindungi dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan lingkungan, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, serta peran penegakan hukum lingkungan dalam mencegah kepunahan satwa dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku teks, serta artikel jurnal yang relevan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan kejahatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan satwa dilindungi tidak hanya merupakan pelanggaran pidana semata, melainkan kejahatan lingkungan yang menimbulkan dampak ekologis serius, termasuk kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ancaman kepunahan spesies. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dapat dikenakan melalui sanksi administratif, pidana, dan perdata secara simultan. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran penegakan hukum lingkungan sangat menentukan efektivitas perlindungan satwa, namun dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya efek jera dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dampak penelitian ini diharapkan dapat memperkuat perspektif hukum lingkungan dalam penanganan perdagangan satwa dilindungi serta menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Penellitian ini mengkaji persoalan kebebasan berserikat dan prosedur pemutusan hubungan kerja dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia dengan pendekatan normatif-empris. Pendekatan normatif dilakukan dengan telaah peraturan hukum yang relevan terutama UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No 21 Tahun 2000 tentang serikat kerja. Pendekatan empiris dilakukan dengan analisa implementasi regulasi tersebut terhadp kasus nyata PHK terhadap pekerja CNN Indonesia, Dengan melakukan review fakta lapangan, kronologi kejadian dan respon para pihak terkait. Hasil analisa mengungkapkan bahwa banyaknya industri di Indonesia perlu diimbangi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang kuat dan protektif, Langkah pemerintah tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan baru tetapi juga pada pencegahan PHK melalui pungguatan dialaog sosial. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pembentukan iklim hubungan industrial yang sehat, Kasus CNN Indonesia menunjukan urgensi reformasi sistem hubungan industri yang lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan hak dasar pekerja. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktek lapangan masih menjadi problem besar di dunia ketenagakerjaan di Idonesia, Reformasi struktual diperlukan guna meminimalkan praktik pemberagusan serikat pekerja serta mewujudkan hubungan industrial yang adil, berkelanjutan dan sesuai prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik pembiaran penebangan hutan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit yang memicu terjadinya banjir bandang di wilayah Sumatera, serta mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah dan korporasi atas kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada kontribusi deforestasi terhadap bencana banjir bandang, ketentuan hukum yang dilanggar, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan hukum, doktrin, serta hasil penelitian ilmiah dan laporan resmi terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiaran deforestasi dan ekspansi perkebunan sawit telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Perkebunan, dan secara nyata menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai pengendali tata air. Dampak penelitian ini menegaskan bahwa baik pemerintah maupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara administratif, perdata, dan pidana, serta pentingnya upaya pemulihan lingkungan dan pencegahan berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir bandang di masa mendatang.

Artikel ini mengkaji pendekatan tafsir fiqhi dalam menafsirkan Al-Qur’an melalui studi mendalam terhadap metodologi dan karakteristik tafsir yang terkandung dalam karya monumental Al-Jami` li Ahkam al-Quran karya Al-Qurthubi. Penelitian berfokus pada bagaimana Al-Qurthubi memadukan ilmu fiqih dengan ilmu tafsir untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah secara detail dan terstruktur. Metode yang digunakan dalam tafsir ini menekankan pemahaman konteks hukum, kaidah fiqih, dan integrasi dalil dari Al-Qur’an, hadits, dan pendapat ulama sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir Al-Qurthubi memiliki karakteristik sistematis dan komprehensif dalam menguraikan hukum Islam, sehingga menjadi referensi utama bagi para ulama dan peneliti dalam bidang tafsir dan fiqih. Studi ini juga menyoroti kontribusi tafsir fiqhi dalam memperkaya pemahaman teks Al-Qur’an, khususnya dalam konteks aplikatif hukum Islam.

Tulisan ini menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Presiden 2019 dan 2024. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi perbandingan, artikel ini mengevaluasi penerapan prinsip judicial restraint oleh Mahkamah serta tantangan yang muncul ketika pelanggaran pemilu tidak berdampak langsung secara kuantitatif, namun berpotensi mencederai legitimasi pemilu. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah secara konsisten menolak untuk memeriksa substansi pelanggaran TSM tanpa bukti pengaruh terhadap hasil suara. Namun, dalam konteks pelanggaran etik konstitusional dan penyalahgunaan kekuasaan, pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjamin keadilan elektoral substantif. Studi perbandingan dengan lima negara menunjukkan bahwa sejumlah Mahkamah Konstitusi telah mengadopsi pendekatan progresif dalam menjaga integritas proses pemilu. Artikel ini merekomendasikan penguatan interpretasi konstitusional dan reformasi kerangka hukum pemilu agar Mahkamah Konstitusi Indonesia mampu bertindak sebagai pelindung hasil sekaligus proses demokrasi yang adil.

Tafsir bi Isyari merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang menekankan makna batin dan makna tersembunyi, berbeda dengan makna zahir yang bersifat tekstual. Metode ini memiliki pijakan dalam hadis yang menyatakan Al-Qur'an memiliki makna zahir dan batin, serta diturunkan berdasarkan hidayah dan ilham khusus bagi para ahlinya. Makalah ini mengkaji secara komprehensif pengertian tafsir isyari, perbedaan pandangan ulama terkait legalitas dan syarat-syarat penerimaan tafsir isyari, serta kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini juga menyajikan contoh konkret ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintah secara isyari sebagai wujud aplikasi metode ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir isyari dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan spiritual, namun tetap harus terjaga pada kaidah tafsir agar tidak mengarah pada subjektivitas dan bimbingan. Oleh karena itu, tafsir ini memiliki posisi yang penting dalam khazanah tafsir, asalkan dijalankan sesuai prinsip ilmiah dan syariat.

Perkembangan platform digital mendorong peningkatan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pengguna, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran privasi apabila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pengelolaan data pribadi pengguna terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada platform digital. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi. Data diperoleh melalui analisis kebijakan privasi, syarat dan ketentuan layanan, serta dokumen resmi pengelolaan data pribadi yang dipublikasikan oleh platform digital, kemudian dibandingkan dengan ketentuan dan prinsip perlindungan data pribadi dalam UU PDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek transparansi pengelolaan data pribadi telah menunjukkan kesesuaian dengan UU PDP, khususnya dalam penyampaian jenis dan tujuan pengumpulan data. Namun demikian, aspek persetujuan pemrosesan data, keamanan dan kerahasiaan data, pembatasan tujuan serta retensi data, dan pemenuhan hak subjek data pribadi masih berada pada kategori sebagian sesuai. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan data pribadi pada platform digital masih memerlukan penguatan kebijakan dan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara sistem elektronik dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan tata kelola pengelolaan data pribadi.

Tradisi lisan peribahasa adat Jambi mengandung corak hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai karakter relevan dengan Profil Pelajar Pancasila. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan corak hukum adat (kebersamaan, musyawarah/mufakat, tradisional, visual) dalam peribahasa adat Jambi dan mengaitkannya dengan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis isi, penelitian ini menganalisis 12 contoh seloko/peribahasa Jambi yang terdokumentasi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan prosedur Mayring yang dimodifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) corak kebersamaan berkaitan erat dengan dimensi gotong royong dan mandiri; (2) corak musyawarah/mufakat mendukung dimensi bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global; (3) corak tradisional menopang dimensi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkebinekaan global; (4) corak visual memperkuat dimensi kreatif dan bernalar kritis. Temuan ini menunjukkan bahwa peribahasa adat Jambi dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan projek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) melalui desain kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan projek yang memanfaatkan peribahasa sebagai bahan ajar dan media refleksi nilai. Implikasi penelitian mencakup pengembangan bahan ajar, desain projek P5 berbasis budaya lokal, dan pelatihan guru dalam pemanfaatan tradisi lisan untuk pendidikan karakter berbasis Kurikulum Merdeka.

Pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan implementatif, khususnya terkait penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Badan Usaha Milik Negara seperti PT Pertamina (Persero). Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan konstruksi normatif Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta mengevaluasi ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menafsirkan norma hukum yang relevan tanpa menggunakan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun korporasi telah ditegaskan sebagai subjek hukum pidana, pengaturan mens rea korporasi dan standar pembuktian kesalahan organisasi belum dirumuskan secara memadai dalam hukum positif. Lemahnya norma mengenai kewajiban penerapan sistem pengendalian internal dan program kepatuhan pada BUMN turut memperbesar potensi terjadinya penyimpangan tata kelola. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi normatif melalui penguatan model corporate mens rea, perumusan standar kepatuhan yang mengikat, serta penegasan mekanisme pemidanaan korporasi dalam UU Tipikor. Pembaruan tersebut dipandang krusial untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan melindungi keuangan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum lingkungan dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah di Pulau Sumatra, khususnya dalam memitigasi risiko bencana ekologis. Pulau Sumatra menghadapi tantangan ganda berupa percepatan pembangunan infrastruktur dan kerentanan tinggi terhadap bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, didukung oleh tinjauan literatur sistematis terhadap data sekunder terkait kebijakan tata ruang dan mitigasi bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diatur, implementasinya seringkali terabaikan demi kepentingan investasi jangka pendek, terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Terdapat kesenjangan signifikan antara perencanaan nasional yang berorientasi hijau dengan realitas perencanaan daerah (RTRW/RPJMD) di Sumatra, di mana dokumen perencanaan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip pembangunan rendah karbon. Dampak dari penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta penguatan penegakan hukum administrasi berbasis ekologi politik untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana.