Application of the Notary Code of Ethics under Law No. 2 of 2014 Amending Law No. 30 of 2004 on the Notarial Office

Isi Artikel Utama

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaturan Kode Etik Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta penerapannya melalui asas kepatutan, kejujuran, dan kemandirian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, sedangkan bahan sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kode etik menetapkan standar moral dan profesional yang mengikat notaris, pejabat sementara notaris, dan notaris pengganti dalam pelaksanaan tugas profesional maupun perilaku sehari-hari. Standar tersebut berkaitan erat dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf i, Pasal 65, dan Pasal 83 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kepatutan mengharuskan notaris menolak perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama, kesusilaan, atau martabat jabatan. Kejujuran menuntut pemeriksaan cermat atas identitas, kewenangan, kehendak, dan dokumen pendukung para pihak yang diikuti penyusunan akta secara akurat. Kemandirian menuntut netralitas dan kebebasan dari pengaruh yang tidak patut atau benturan kepentingan. Penelitian merekomendasikan penguatan pembinaan profesi, pengawasan, dan penegakan etik untuk melindungi integritas notaris, keabsahan akta, serta kepastian hukum.

Rincian Artikel

Bagian

Artikel

Cara Mengutip

Sisman, Wandhi Pratama Putra, Beni Suswanto, Firga, Pebriani, dan Reski Febrianti. 2026. “Application of the Notary Code of Ethics under Law No. 2 of 2014 Amending Law No. 30 of 2004 on the Notarial Office”. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum 4 (2): 2297-2309. https://doi.org/10.70308/78c8zr83.

Referensi

Agnia, Karina Darojatun. “Implementasi Kode Etik Profesi Jabatan Notaris Terhadap Notaris Yang Bekerjasama Dengan Bank.” Jurnal Officium Notarium 1, no. 3 (2021): 543–551. https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss3.art15.

Apriawan, Kadek, Ni Ny Mariadi, and I Nyoman Surata. “Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng).” Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS 11, no. 2 (2023): 85–112.

Fathurrahman, Muhammad Aldi, Yudho Taruno Muryanto, and Muhammad Rustamaji. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Verifikasi Materiil Atas Pembatalan Akta Keterangan Hak Waris Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Akta.” Verstek 14, no. 2 (2026): 464–472. https://doi.org/10.20961/jv.v14i2.115574.

Fikri, Elkhan Danish. “Akibat Hukum Notaris Yang Bekerja Sama Dengan Biro Jasa.” Wijaya Putra Law Review 3, no. 1 (2024): 72–90. https://doi.org/10.38156/wplr.v3i1.182.

Indonesian Notaries Association (Ikatan Notaris Indonesia). Notary Code of Ethics. As amended at the Extraordinary Congress, Banten, May 29–30, 2015.

Irfan, Andi Muhammad, Andi Intan Purnamasari, and Supriyadi. “Tanggung Jawab Hukum Dan Dinamika Sosial Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Isi Akta.” Maharsi 6, no. 3 (2024): 30–39. https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i3.463.

Islam, Ahmad Zaenul, Kurniawan, and Hirsanuddin. “Keabsahan akta notaris yang menggunakan cyber notary dalam perspektif hukum Indonesia.” Jurnal Perspektif Hukum 22, no. 2 (2022): 100–110.

Madyastuti, Ratna. “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris.” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 3 (2020). https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art13.

Muhammad, Yurist Firdaus and Budi Santoso. “Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan.” Notarius 16, no. 2 (2023): 601–612. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913.

Nuraini and Nabitatus Sa’adah. “Implementasi Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Sebagai Upaya Penegakan Hukum.” Notarius 19 (2026): 1–15. https://doi.org/10.14710/nts.v19i0.70034.

Prasetyawati, Betty Ivana and Paramita Prananingtyas. “Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0.” Notarius 15, no. 1 (2022): 310–323. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043.

Pratama, M. Yoghi and Ana Silviana. “Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris.” Notarius 16, no. 2 (2023): 861–869. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42125.

Republic of Indonesia. Law No. 30 of 2004 on the Notarial Office, as amended by Law No. 2 of 2014.

Santiaji, Dera Reswara. “Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakkan Kode Etik Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” Aktualita (Jurnal Hukum) (2020): 365–381. https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5804.

Satya Wibowo, Wahyu, Johni Najwan, and Firdaus Abu Bakar. “Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” Recital Review 4, no. 2 (2022): 323–352. https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861.

Suryani, Anik. “Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik.” Jurnal Repertorium III, no. 2 (2016): 17–26.

Tauratiya and Rahmat Danni. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Saksi Instrumentair Terhadap Isi Akta Notaris.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2024): 1–16. https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p1-16.

Wijaya, Tahta Fortuna Maharani and Ery Agus Priyono. “Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik.” Lex Renaissance 9, no. 2 (2024): 229–255. https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art1.

Wiratmodja, Indriet Pratiwi Wiranita and Romlan. “Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum.” Justicia Journal 11, no. 2 (2022): 99–119. https://doi.org/10.32492/jj.v11i2.11202.

Wiweko, Bambang. “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara Rups Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terkait Dengan Imta (Studi Kasus Putusan Pn No 150/Pdt.G/2017/Pn.Jkt. Pst).” SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 8, no. 1 (2024): 137–155. https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i1.3127.