Affirmative Action and Women's Political Representation in Jeneponto Legislative Elections: A Siyasah Syar'iyyah Perspective
Isi Artikel Utama
Abstrak
Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan afirmasi terhadap keterwakilan politik perempuan dalam pemilu legislatif Kabupaten Jeneponto dan menilainya melalui perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sosiolegal dan normatif Islam, dengan wawancara pemangku kepentingan serta telaah peraturan. Menurut data yang dikutip dalam naskah, keterwakilan perempuan meningkat dari 8 dari 40 kursi pada 2019–2024 menjadi 11 dari 40 kursi pada 2024–2029. Temuan wawancara menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap kuota pencalonan belum selalu disertai dukungan partai dan kesempatan politik yang setara. Kajian ini menempatkan al-'adalah, al-musawah, al-syura, al-maslahah, dan amanah sebagai dasar evaluasi kebijakan, bukan ukuran otomatis bahwa hasil pemilu telah mewujudkan keadilan substantif.
Rincian Artikel
Bagian
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Cara Mengutip
Referensi
Djazuli, A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2009.
Edwards III, George C. Implementing Public Policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
Grindle, Merilee S. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton: Princeton University Press, 1980.
Pelras, Christian. Manusia Bugis. Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris dan École française d'Extrême-Orient, 2006.
Pitkin, Hanna Fenichel. The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press, 1967.
Rawls, John. Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Soetjipto, Ani. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018.
Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina, 2010.
Boro, Veronika Ina Assan, dan Alexander Efraim Tade Kale. “Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014.” Politika: Jurnal Ilmu Politik 11, no. 1 (2020): 115–130. https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.115-130.
Erick, Benni, dan Masyitah. “Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyyah.” Jurnal Sosial Humaniora Sigli 3, no. 2 (2020): 200–212. https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312.
Ibrahim, Yulia, Nur M. Kasim, dan Switno Y. Imran. “Hak Perempuan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam.” Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 1, no. 1 (2024): 32–41. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.85.
Nimrah, Siti, dan Sakaria. “Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014.” The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 1, no. 2 (2015).
Putri, Sintia, Elidar Sari, dan Amrizal. “Optimalisasi Affirmative Action dalam Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di DPRD Kabupaten Langkat.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 8, no. 3 (2025). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22418.
Sultan, Lomba. “Konsepsi Hukum Islam terhadap Kesetaraan Gender (Studi tentang Peran Politik Wanita Muslimah).” Al-'Adl: Jurnal Hukum 8, no. 1 (2015).
Tias, Rahma Ning, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al Putra, dan Septyanto Galan Prakoso. “Tantangan Kebijakan Affirmative Action sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif.” Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 14, no. 2 (2023): 169–184. https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151.
Windarsiharly. “Penerapan Ketentuan Kuota Keterwakilan Perempuan pada Penetapan Calon Legislatif Usulan Partai Politik di DPRD Sulawesi Selatan.” Tesis, Universitas Hasanuddin, 2023.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 1979.
Arfandi. Wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Jeneponto. 29 Juni 2026.
Baharuddin. Wawancara dengan tokoh agama/MUI Kabupaten Jeneponto. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, 23 Juli 2026.
Daming, Andi Safri Kr. Wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. 23 Juni 2026.
Kasmiati. Wawancara dengan anggota DPRD perempuan Kabupaten Jeneponto. Kantor DPRD Kabupaten Jeneponto, 23 Juli 2026.
Nursaina, Alex. Wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. 23 Juni 2026.
Saleh, Sapriadi. Wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Jeneponto. 29 Juni 2026.
TS, Agus. Wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. 30 Juni 2026.