Recontruction Article 244(5) of Indonesia’s Criminal Procedure Code to Protect Defendants’ Personal Liberty
Isi Artikel Utama
Abstrak
Penelitian ini menelaah Pasal 244 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hubungannya dengan hak atas kemerdekaan pribadi terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan metode normatif yang didukung survei persepsi terbatas terhadap 26 responden, artikel ini membedakan putusan bebas dari putusan lepas, pengajuan banding penuntut umum dari dasar penahanan yang berdiri sendiri, serta alasan pembenar dari alasan pemaaf. Hasilnya menunjukkan perlunya menilai legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan pengawasan hakim atas penahanan pascaputusan. Proporsi 76,9 persen dalam survei hanya menggambarkan pendapat responden, bukan tingkat penerapan nasional atau bukti inkonstitusionalitas. Penulis mengusulkan perubahan hukum agar banding tidak secara otomatis memperpanjang penahanan, tanpa meniadakan kewenangan hakim atas perintah penahanan baru yang memenuhi syarat hukum.
Rincian Artikel
Bagian
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Cara Mengutip
Referensi
Abyan, M. M., and Gunawan, B. P. “Pembelaan Diri Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum 8, no. 2 (2025): 22–29.
Anindyajati, T., Rachman, I. N., and Onita, A. A. D. “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Legislatif.” Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2016): 872–892.
Aprita, S., and Hasyim, Y. Hukum dan hak asasi manusia. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
Ashidiqqie, J. Hukum Konstitusi dan Pilar Demokrasi. Jakarta: Penerbit Mahkamah Konstitusi, 2005.
Atmaja Nr, Ig Punia. “Penyiaran Beritakriminal Dalam Kerangka Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa.” Yuridika 32, no. 3 (2017): 415. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4853.
Azmi, Chairul, Jamaluddin, Budi Bahreisy, and Hamdani. “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm).” Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 11, no. 2 (2023): 457. https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.13236.
Berutu, E. S. “Penangkapan dan penahanan tersangka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait Hak Asasi Manusia.” Lex Crimen 6, no. 6 (2017).
Daswanto. “Legal Policy of Pretrial Arrangements in Criminal Procedure Law in Indonesia by the Constitutional Court.” Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) 3, no. 11 (2024): 755–767. https://doi.org/10.58631/injurity.v3i11.1309.
Dwi Putra Nugraha, Rachel Matthew, Liandry Tanu Wijaya, and Gabriella Jazzy Jason Junior. “ICCPR dan Perlindungan terhadap Penahanan Sewenang-wenang: Tinjauan Hukum Administrasi Negara atas Kewenangan Imigrasi di Indonesia.” Jurnal Ilmu Multidisiplin 4, no. 5 (2025): 3472–3483. https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1488.
Fatimah, Muhammad Hatta, and Arif Rahman. “ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWER EXCES) YANG MELAMPAUI BATAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN.BIR).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 8, no. 3 (2025). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23541.
Hallett, Nicholas, Nadine Smit, and Keith Rix. “Miscarriages of justice and expert psychiatric evidence: lessons from criminal appeals in England and Wales.” BJPsych Advances 25, no. 4 (2019): 251–264. https://doi.org/10.1192/bja.2019.11.
Hiariej, E. O. S., dkk. Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Depok: Rajawali Pers, 2026.
Ibrahim, J. Teori dan metode penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia, 2005.
Indonesia. Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code.
Indonesia. Law No. 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code.
Irawati, A. C., and Da Silva, E. B. “Melampaui Formalitas dalam Hukum Pra-Persidangan Indonesia: Reformasi Kuhap, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam.” Al-Ahkam 35, no. 2 (2025): 261–286.
Irawati, Arista Candra. “The Formal Criminal Law Renewal: Due Process of Law in Pre-trial for Legal Assurance.” Advances in Social Science, Education and Humanities Research (2023): 298–310. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_32.
Jung, Sina, Carolin Petrick, Eva Maria Schiller, and Lukas Münster. “Developments in German Criminal Law: The Urgent Issues Regarding Prolonged Pre-Trial Detention in Germany.” German Law Journal 22, no. 2 (2021): 303–314. https://doi.org/10.1017/glj.2021.7.
Kansil, C. S. T. Tentang hak asasi manusia saat ini. Jakarta: Djembatan, 2003.
Karomah, A. Perlindungan Hak-hak Narapidana dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Al Ahkam, 13(2), 1–35. Https: //Doi.Org/10.37035/Ajh.V13i2.1763, 2017.
Kayla Andini Putri and Kuswandi. “Implementation of Compulsory Defence In The Indonesian Criminal Justice System: A Normative Analysis and Study of Court Decisions.” Indonesian Journal of Law and Justice 3, no. 2 (2026): 14. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5273.
Maia, Fernanda De Jesus. “Rekonstruksi Konsep Pembelaan dalam Hukum Pidana Kajian atas Dilema Hukum Suami yang Menolong Istri namun Terjerat Proses Pidana.” JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 8, no. 2 (2026). https://doi.org/10.56071/justitiable.v8i2.1758.
Margo Hadi Pura and Hana Faridah. “Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Jurnal Hukum Sasana 7, no. 1 (2021): 79–95. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
M. Rizki Yudha Prawira. “Mechanism Of Immediate Judicial Review After Detention At The Investigation Stage: A Human Rights Perspective.” Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 6, no. 2 (2025): 181–210. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v6i2.284.
Muhaimin. Metode penelitian hukum. Mataram: Penerbit Universitas Mataram, 2020.
Mulgrew, Róisín. “The costs of suspicion: a critical analysis of the compensation scheme established by Article 85(3) of the Rome Statute.” Research Handbook on the International Penal System (2016). https://doi.org/10.4337/9781783472161.00033.
Noor, M. Supian, Akhmad Munawar, and Lutfi Yusup Rahmathoni. “Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan.” Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 12 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.821.
Oegrosoeno, Arif Havas. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rlghts/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Polltik).” Indonesian Journal of International Law 4, no. 1 (2021). https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.136.
Prasetio, Rizki Bagus, Renny Waskita, Jody Imam Rafsanjani, and Zaihan Harmaen Anggayudha. “Zero Overstaying: Harapan Baru Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 17, no. 2 (2023): 111–134. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.111-134.
Prasetyo, Dwi and Ratna Herawati. “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 3 (2022): 402–417. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417.
Quirk, H. (2023). Kompensasi untuk Vonis Salah di Inggris dan Wales. Routledge.
R, RM Bagus Trisardono. “Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Tersangka/Terdakwa Di Indonesia.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 4, no. 4 (2020). https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1416.
Saleha, Nur, Kiki Kristanto, and Hilyatul Asfia. “The Problem of Interpreting the Defense of Compulsory (Noodweer and the Defense of Compulsory Exceeding the Limits (Noodweer Excess) in the Indonesian Criminal Legal System.” Eduvest - Journal of Universal Studies 6, no. 3 (2026): 3883–3891. https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i3.52391.
Simamora, J. “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pembebasan.” Jurnal Yudisial 7, no. 1 (2014): 1–17.
Suastuti, Eny, Lalu Muhammad Hayyanul Haq, Yudi Widagdo Harimurti, and Deni Setya Bagus Yuherawan. “Transformation and Effects of Human Rights Protection on Determining Corruption Suspects as a Pretrial Object under the Indonesian Criminal Justice System.” Lex Scientia Law Review 8, no. 2 (2024): 817–858. https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.14667.
Sugiarto, A., Hermawan, A., and Irianto, Y. “Rekonstruksi Otoritas Hakim dalam Penahanan Anak Berdasarkan Nilai Keadilan.” Jurnal Reformasi Hukum 10, no. 2 (2023): 316–326.
Suhariyanto, Budi. “Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 1 (2017): 1. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.127.
Susilo, Erwin and Eddy Daulatta Sembiring. “Kewenangan Hakim Melakukan Penahanan Terhadap Terdakwa Yang Dalam Perkara Sebelumnya Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Diterima.” Jurnal Yuridis 11, no. 1 (2024): 64–77. https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.7271.
Suwarno, and Wahyuningsih, S. E. “Urgensi Penentuan Tersangka Dalam Proses Investigasi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia.” Law Development Journal 2, no. 2 (2020): 241–248.
United Nations Human Rights Committee. General Comment No. 35, Article 9: Liberty and Security of Person. CCPR/C/GC/35. 2014.
United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights. December 16, 1966.
Wahyudi, A. A. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Ontslag van alle Rechtsvervolging dalam Keputusan Nomor: 2/Pid.” C/2021/Pn.Slk. Jurnal Warta Dharmawangsa 17, no. 2 (2023): 621–631.