Implementation of Local Finance Laws in the Management of the Regional Budget for Poverty Alleviation in Tidore Kepulauan City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum keuangan daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta mengidentifikasi hambatan normatif dan empiris yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (socio-legal) dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori negara kesejahteraan, teori fungsi keuangan publik, serta teori good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum keuangan daerah dalam pengelolaan APBD telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang berlaku melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, secara substantif efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dominasi belanja pegawai, lemahnya perencanaan berbasis data kemiskinan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang masih berorientasi administratif. Selain itu, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik, di mana orientasi pengelolaan APBD lebih menitikberatkan pada kepatuhan prosedural dibandingkan pencapaian hasil yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan implementasi hukum keuangan daerah memerlukan reorientasi kebijakan anggaran berbasis kinerja dan hasil peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, serta penguatan prinsip good governance dalam seluruh siklus APBD