Fulfillment of Restitution Rights for Victims of Trafficking in Persons: A Study of Atambua District Court Decision Number 102/Pid.Sus/2023/PN Atb

Isi Artikel Utama

Abstrak

Hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang tidak otomatis terlaksana hanya karena terdakwa dijatuhi pidana. Penelitian hukum normatif ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Atb, khususnya hubungan antara unsur tindak pidana perdagangan orang, hak korban atau ahli waris menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan dasar prosedural agar kerugian dapat diperiksa dan diputus. Naskah sumber melaporkan pemidanaan atas perekrutan dan pemberangkatan pekerja ke Malaysia serta tidak tercantumnya restitusi dalam amar. Namun, tidak tersedia bukti terverifikasi mengenai permohonan, perincian kerugian, ataupun penilaian LPSK dan penuntut umum. Oleh karena itu, penelitian tidak mengasumsikan alasan hakim atau menyimpulkan kesalahan penerapan hukum tanpa pemeriksaan lengkap berkas perkara. Temuan normatifnya adalah perlunya pengajuan, pembuktian, penilaian, dan pencantuman restitusi secara dapat ditelusuri sejak penyidikan hingga eksekusi.

Rincian Artikel

Bagian

Artikel

Cara Mengutip

Zulkifli, Syafrinaldi, dan Heni Susanti. 2026. “Fulfillment of Restitution Rights for Victims of Trafficking in Persons: A Study of Atambua District Court Decision Number 102/Pid.Sus/2023/PN Atb”. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum 4 (2): 1859-66. https://doi.org/10.70308/02argh74.

Referensi

Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Makarao, Moh. Taufiq. Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Marlina, and Azmiati Zuliah. Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Republic of Indonesia. Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure (applicable to the 2023 proceedings).

Republic of Indonesia. Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons.

Republic of Indonesia. Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers.

Republic of Indonesia. Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, as amended by Law Number 31 of 2014.

Atambua District Court. Decision Number 102/Pid.Sus/2023/PN Atb (complete authenticated judgment and page pinpoints to be verified).

Vitasari, Salsabila Dewi, Satria Sukananda, and Sandra Wijaya. “Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Bibliographic details require publisher verification.