Restorative-Justice-Based Handling of Electronic Defamation Offences at Barru District Police
Isi Artikel Utama
Abstrak
Penelitian hukum normatif-empiris ini mengkaji penanganan dugaan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik pada Polres Barru dan batas penggunaan keadilan restoratif menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Hasil kajian membedakan laporan polisi, pengaduan dalam delik aduan, kesepakatan perdamaian, dan keputusan penghentian penyidikan. Berdasarkan keterangan narasumber terdapat 39 perkara yang dilaporkan dalam periode 2023 hingga Mei 2026 dan 14 perkara disebut diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Angka tersebut belum didukung daftar perkara per tahun, dokumen penghentian, dan hasil uji kepatuhan kasus-per-kasus; karenanya tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwa seluruh penyelesaian sudah sesuai prosedur. Penelitian merekomendasikan pemeriksaan persyaratan materiil dan formil, persetujuan korban secara bebas, pemulihan yang terukur, dan pencatatan keputusan pejabat berwenang.
Rincian Artikel
Bagian
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Cara Mengutip
Referensi
Book
Asriadi, A., Natsir, M., & Phireri, P. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Litigasi Amsir, 12(1), 58-72.
Awdina, H., Suryani, L., & Putra, M. A. A. (2024). Penegakan Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah: Telaah Putusan No. 107/Pid. B/2022/PN. Pin. Jurnal Litigasi Amsir, 29-35.
Eva Achjani Zulfa. 2021. Keadilan Restoratif di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Hutajulu, R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2026). Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Usm Law Review, 9(2), 975-996.
Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. Padang: Gita Lentera.
Lumbanraja, G., Suhariyanto, D., & Setiawan, P. A. H. (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Wilayah Hukum Polda Metrojaya. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(2), 527-544.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Purba, R. J., & Pane, B. E. M. (2025). Implementasi Restorative Justice dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Jurnal sosial dan sains, 5(5), 1525-1535.
Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik. Purbaligga: Eureka Media Akasara.
Syahril, M. A. F., Zaid, M., & Karović, S. (2024). ITE Law Enforcement Against Plagiarism of Scientific Works on Academic Platforms: Challenges and Solutions. Jurnal Litigasi Amsir, 12(1), 89-95.
Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A.F., ... & Jannah, M. (2023).Metode Penelitian Hukum. Padang: Get Press Indonesia.
Legislation
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Republic of Indonesia. Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law.
Republic of Indonesia. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.