Music Royalty Payment Policies in Restaurants from the Perspective of Maslahah Mursalah

Abstrak

Penggunaan musik di restoran menciptakan nilai ekonomi bagi pelaku usaha sekaligus menimbulkan kewajiban penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Penelitian ini menganalisis konstruksi kewajiban royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025, serta menilai konsekuensinya bagi restoran, khususnya usaha mikro dan kecil, melalui perspektif maslahah mursalah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban royalti pada penggunaan musik komersial memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi legitimasi substantifnya bergantung pada transparansi penghitungan, akurasi distribusi, proporsionalitas tarif, dan akses keringanan bagi usaha kecil. Maslahah mursalah mendukung perlindungan hak ekonomi pencipta sebagai bagian dari hifz al-mal, sekaligus mengharuskan pencegahan mudarat yang tidak proporsional bagi pelaku usaha. Penelitian ini mengusulkan model tata kelola royalti berbasis kepastian hukum, keterbukaan, klasifikasi risiko dan kemampuan usaha, serta mekanisme keberatan yang dapat diakses.