The Exercise of Local Government Authority in the Governance of Sustainable Tourism in Central Halmahera Regency
Isi Artikel Utama
Abstrak
Pemerintah daerah memiliki kewenagan melalui otonomi daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya, salah satunya yaitu pembangunan dan pengelolaan dalam sektor kepariwisataan yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab implementasi kewenagan pemerintah daerah sekaligus mengungkap tata kelola pengembangan pariwisata yang baik dan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Tengah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data yang bersumber dari fakta-fakta pengelolaan pariwisata di lapangan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, melalui tekni analisa data kualitatif. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah memiliki kewenangan atributif dan delegasi yang kuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, memiliki dasar hukum untuk menyusun payung hukum yang memberikan legitimasi pelaksanaan tata kelola pariwisata di Halmahera Tengah berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan konsep negara hukum kesejahteraanyang menempatkan masyarakat pesisir dan lokal sebagai pelaku utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur hukum fiskal daerah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk optimalisasi retribusi pariwisata.
Rincian Artikel
Bagian

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Cara Mengutip
Referensi
Anggita Permata Yakup and Tri Haryanto. “Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” Bina Ekonomi 23, no. 2 (2019): 39–47. https://doi.org/10.26593/be.v23i2.3266.39-47.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah. “Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Angka 2024.” Accessed October 16, 2026. https://haltengkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/443cb5329c0a1f77368169c1/kabupaten-halmahera-tengah-dalam-angka-2024.html.
Dian Agung Wicaksono. “Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah.” PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) 2, no. 3 (2015): 463–82.
Djakaria M. Nur. “Otonomi Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata.” Jurnal Geografi Gea 8, nos. 1, April (2008): 24–32. https://doi.org/10.17509/gea.v8i1.1688.
Fatma Faisal and Nasrah Hasmiati Attas. “Implementation of Village Autonomy: A Normative Study of Law Number 6 of 2014 Concerning Villages.” Journal of Legal Contemplation 1, no. 2 (2025): 105–12. https://doi.org/10.63288/jlc.v1i2.10.
I. Dewa Gede Herman Yudiawan, Si Ngurah Ardhya, Ni Luh Wayan Yasmiati, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Reconstructing The Authority of Customary Villages in the Governance of Culture-Based Tourism in Bali Through the Perspectives of Legal Pluralism and Collaborative Governance.” Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, June 20, 2026, 291–308. https://doi.org/10.25217/jm.v11i1.7655.
Kirana Dinantia. “Tourism Licensing and Community Participation in Indonesia’s Priority Tourism Destinations: A Justice-Based Analysis of Local Decision-Making.” Indonesian Tourism Justice Review 3, no. 2 (2026): 81–94. https://doi.org/10.65815/czy9w578.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, 2020.
Muhammad Agung Darmawan. “When Conservation Meets Investment: Legal Conflicts over Coastal Development in Indonesia’s Tourism Frontier.” Indonesian Studies on Natural Resources Law and Environmental Governance 1, no. 2 (2024). https://doi.org/10.65815/gr95xp80.
Muhammad Mas Davit Herman Rudiyansah and Sucipto Sucipto. “Regulatory Fragmentation of Tourism within Regional Autonomy and Its Implications for the Challenges of Destination Management by Local Governments.” Jurnal Pariwisata Nusantara (JUWITA) 4, no. 2 (2025): 52–59. https://doi.org/10.20414/juwita.v4i2.14170.
Muhammad Nur, Siti Barora Sinay, and Nam Rumkel. “Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Bahari Yang Berkeadilan Bagi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Halmahera Selatan.” JURNAL HUKUM PELITA 6, no. 2 (2025): 790–808. https://doi.org/10.37366/jhp.v6i2.6219.
Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, and Neni Kumayas. “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kec. Tagulandang Kab. Kepulauan Sitaor.” Eksekutif: Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 (2018). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21120.
Resdianto Willem. “Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Laut Yang Berkeadilan.” Bina Hukum Lingkungan 2, no. 2 (2018): 154–66.
Rian Hidayatullah. “Pengawasan Izin Lingkungan Hotel/Wisma dan Penginapan.” Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah 16, no. 3 (2019). https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/6815.
Rina Susanti, Haris Budiman, and Bias Lintang Dialog. “Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Agrowisata: Studi Di Kabupaten Kuningan.” Bina Hukum Lingkungan 11, no. 1 (2026). https://doi.org/10.24970/bhl.v11i1.614.
Sarkawi -. “Kewenangan Daerah Otonom Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Di Indonesia.” JATISWARA 30, no. 3 (2017). https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i3.116.
Septi Nur Wijayanti. “Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” Jurnal Media Hukum 23, no. 2 (2016): 186–99. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199.
Syifa Munawwarah. “Kepastian Hukum Kewenangan Pengelolaan Sektor Wisata Aceh Singkil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Dinas Pariwisata, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Dan BKSDAE).” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 1, no. 2 (2020): 90–106. https://doi.org/10.55357/is.v1i2.36.
Tri Wulan Suryaning Dewi, and Muhammad Farid Ma’ruf. “Pengelolaan Wisata Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pengelolaan Wisata Unggulan Kayangan Api Kabupaten Bojonegoro).” Media Hukum Indonesia (MHI) 3, no. 3 (2025). https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1742.
Widodo. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media, 2011.