Applying the Unexplained Wealth Doctrine as a Basis for Confiscating Corruptors’ Assets: Formulating a Fair Reversed Burden of Proof and Strengthening Its Application to Law-Enforcement Officers

Abstrak

Pemulihan aset hasil korupsi di Indonesia masih menghadapi keterbatasan karena mekanisme perampasan pada umumnya bergantung pada proses pidana dan keterkaitan aset dengan tindak pidana yang dapat dibuktikan. Penelitian ini menganalisis legitimasi doktrin unexplained wealth, merumuskan desain pembuktian terbalik yang proporsional, dan menguji kebutuhan pengawasan yang lebih kuat terhadap kekayaan aparat penegak hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembalikan beban pembuktian dapat dirancang tanpa meniadakan praduga tidak bersalah apabila ditempatkan dalam mekanisme in rem dan didahului kewajiban negara menunjukkan ketidakwajaran kekayaan secara objektif. Penelitian menawarkan model pembuktian terbalik berimbang bertingkat yang terdiri atas pemicu objektif, pembuktian prima facie oleh negara, kesempatan pemilik menjelaskan asal-usul harta berdasarkan keseimbangan kemungkinan, dan putusan pengadilan dengan jaminan perlindungan hak. Terhadap aparat penegak hukum, model tersebut perlu dilengkapi pemeriksaan independen untuk mengurangi konflik kepentingan. Formulasi ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam pembaruan hukum perampasan aset di Indonesia.