Reconstructing the Legal Responsibility of E-Commerce Platforms for Jahalah in Unlabelled Food Products: A Review of Consumer Protection Law and Islamic Economic Law

Abstrak

Artikel ini menganalisis tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap risiko transaksi pangan olahan yang tidak menyediakan informasi label yang diwajibkan, dengan Shopee digunakan sebagai objek analisis kontraktual dan bukan sebagai sumber temuan empiris mengenai prevalensi listing tanpa label. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan memetakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, PP Nomor 80 Tahun 2019, regulasi label pangan olahan BPOM sebagaimana telah diubah, Jaminan Produk Halal, Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, dan Ketentuan Layanan Shopee yang diakses pada 19 September 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban informasi dan pelabelan terutama melekat pada pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan pangan, sedangkan kewajiban platform harus dianalisis secara proporsional berdasarkan fungsi perantara, tata kelola sistem, mekanisme pemberitahuan dan tindakan, serta batas klausul pembatasan tanggung jawab yang tidak dapat meniadakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, ketidakjelasan mengenai karakteristik material produk dapat membentuk jahalah yang signifikan apabila menyentuh keselamatan, kehalalan, identitas produk, atau unsur lain yang menentukan kerelaan dan tujuan akad. Artikel ini membedakan rekomendasi yang telah memiliki dasar dalam hukum positif seperti transparansi informasi, penanganan pengaduan, dan tindakan terhadap konten yang melanggar dari reformasi de lege ferenda berupa verifikasi berbasis risiko untuk kategori pangan tertentu dan mekanisme notice-and-action yang lebih terukur. Penelitian ini tidak menilai sampel listing, tingkat kepatuhan penjual, perilaku konsumen, atau efektivitas respons platform secara empiris.