Legal Protection for Tourists as Accident Victims: Reconstructing the Liability of Tourism Operators in Indonesia

Abstrak

Berbagai kecelakaan yang terdokumentasi di destinasi wisata menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang mampu menghubungkan hak wisatawan, kewajiban pelaku usaha, standar keselamatan, dan mekanisme pemulihan. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap wisatawan korban kecelakaan serta merumuskan rekonstruksi pertanggungjawaban pengelola objek wisata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan; pendekatan kasus tidak digunakan karena naskah tidak membangun korpus putusan atau peristiwa kecelakaan yang terdefinisi. Analisis atas UU Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pasal 20 memperluas rumusan hak wisatawan, Pasal 23 dihapus, sedangkan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 26 tetap menjadi titik penting bagi keamanan dan keselamatan. Pada saat yang sama, perubahan struktur sanksi dan belum terintegrasinya standar keselamatan, mekanisme kompensasi, dan atribusi kegagalan manajemen menimbulkan kebutuhan rekonstruksi. Artikel membedakan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana sebagai rezim akibat hukum, sementara tanggung jawab korporasi ditempatkan sebagai dimensi subjek dan atribusi. Rekonstruksi diarahkan pada penguatan duty of care yang berakar pada kewajiban positif Indonesia, indikator management failure, risk governance, dan mekanisme pemulihan korban yang lebih operasional.