Penguatan Peran dan Kapasitas Anggota DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Representasi Publik
Isi Artikel Utama
Abstrak
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik. Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan pemahaman terhadap regulasi, kebijakan daerah, penganggaran, serta kebutuhan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat peran dan kapasitas anggota DPRD Provinsi Jambi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik. Kegiatan dilaksanakan pada 14–17 Mei 2026 di Luminor Hotel Jambi dengan melibatkan 45 anggota DPRD Provinsi Jambi. Metode kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus yang berkaitan dengan tugas DPRD. Materi kegiatan mencakup pembentukan Peraturan Daerah (Perda), penganggaran daerah, serta penyerapan dan pengelolaan aspirasi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memberikan respons yang baik dan aktif dalam mengikuti diskusi serta pembahasan studi kasus. Peserta juga mampu menghubungkan materi dengan tugas dan persoalan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi DPRD. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif dapat mendukung penguatan pemahaman dan kapasitas anggota DPRD. Penguatan kapasitas secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rincian Artikel
Bagian
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Cara Mengutip
Referensi
Hafizi, Wasliman, I., Hanafiah, & Fatkhullah, F. K. (2022). Management of teacher competency development and training in improving learning quality. Journal of Education Research and Evaluation, 6(3), 520–528. https://doi.org/10.23887/jere.v6i3.52673
Haliza, N. A., Fendri, A., Andora, H., Khairani, & Rosari, A. (2023). Penganggaran dana pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(1), 141–151. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i1.11091
Kim, M. Y., & Lee, H. J. (2023). Finding triggers for training transfer: Evidence from the National Human Resource Development Institute in Korea. Public Money & Management, 43(8), 825–832. https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2209904
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022
Saleh, M., Khair, A., Kafrawi, & Sarkawi. (2021). Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD. JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora), 7(1), 14–20. https://doi.org/10.29303/jseh.v7i1.97
Simangunsong, N. A., & Irham, M. (2022). Analisis fungsi dan peran DPRD dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Medan. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(4), 1269–1284. https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13807
Sudarsono, Riban Satia, M., & Yusuf, M. (2022). Implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah (kajian di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah). Pencerah Publik, 9(2), 40–49. https://doi.org/10.33084/pencerah.v9i2.4256
Wardana, D. J., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public participation in the law-making process in Indonesia. Jurnal Media Hukum, 30(1), 66–77. https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813