2026-09-06T03:33:55Z https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/en/oai

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1 2024-09-26T07:14:48Z adagium:Art driver

Antropologi Hukum Dalam Masyarakat Chandra, Febrian Antropologi Hukum Masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antropologi hukum terhadap kearifan lokal yang terjadi di Kabupaten Merangin. perilaku manusia baru kemudian mengetahui hukum yang akan diterapkan. Serta menekankan pendekatan sejarah yaitu mempelajari manusia melalui sejarah. Kebiasaan yang ada dalam masyarakat menjadi adat, kemudian menjadi hukum adat, hukum adat dipelihara oleh penguasa dan kemudian menjadi hukum negara. Metode sejarah mempelajari perilaku manusia dan budaya hukum dari perspektif sejarah. Perkembangan ciri budaya merupakan awal dari budaya masyarakat. Budaya hukum, yaitu gagasan, gagasan, harapan masyarakat terhadap hukum. Antropologi hukum menyoroti kekhususan kajian hukum sebagai salah satu aspek budaya hukum di Kabupaten Merangin. Nilai-nilai budaya sebagai peradaban manusia merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi, karena kebudayaan manusia mempunyai peranan dalam menentukan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam mengatur dan menentukan jalan hidup serta berinteraksi dengan masyarakat, sehingga tatanan tersebut perlu dilestarikan, dan bersifat satu arah. Mendorong anggota masyarakat untuk melestarikan budaya yang merupakan aspek penting bagi pembangunan hukum. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2023-01-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/1 10.70308/adagium.v1i1.1 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 1 No. 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 1-11 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 1-11 2985-5128 10.70308/adagium.v1i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/1/1 Copyright (c) 2023 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2 2024-09-26T07:14:51Z adagium:Art driver

Peran Serta Poskamling Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan Desa Limbur Merangin Saputri, Novita Siskamling Keamanan Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peran poskamling dalam menjaga keamanan di Desa Limbur Merangin, dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris, yaitu dengan mengobservasi dan mengumpulkan berbagai data terkait peran poskamling dalam menjaga keamanan di Desa Limbur Merangin. Hasil penelitian yang didapat yaitu bahwa dalam pelaksanaan siskamling biasanya di lakukan dengan ronda. Ronda merupakan kegiatan atau aktivitas berkeliling kampung untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Upaya yang di lakukan dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban  masyarakat adalah dengan mengadakan system keamanan lingkungan atau bisa disebut siskamling. Keamanan desa dalam hal ini menyangkut berbagai keamanan yang ada seperti keamanan social dalam hal ini melingkupi pula kondisi ekonomi suatu komunitas yang besar, perkembangan kondisi lingkungan (hidup) di sekitarnya, dan, yang lebih spesifisik, kondisi kesehatan dan juga kondisi keamanan individual warga yang hidup di Desa Limbur Merangin. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2023-01-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/2 10.70308/adagium.v1i1.2 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 1 No. 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 12-21 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 12-21 2985-5128 10.70308/adagium.v1i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/2/2 Copyright (c) 2023 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3 2024-09-26T07:14:52Z adagium:Art driver

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Membiarkan Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian Ahmad Ridho, Fadhil Pelaksanaan Diversi Perbuatan Cabul Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak yang membiarkan perbuatan cabul pada Perkara Nomor 06/2015, penelitian dilakukan  pada Kabupaten Batanghari dalam hal ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, penyimpangan tingkah laku anak antara lain disebabkan faktor di luar diri anak tersebut. Di kabupaten Batanghari terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, pencabulan merupakan masalah yang sangat serius bahkan dalam kasus yang terjadi  pencabualan terhadap anak ini dilakukan oleh 14 orang pelaku, terdapat 9(sembilan) orang pelaku dewasa dan 5 (lima ) orang pelaku anak. Terdapat 3 orang melakukan pencabulan dan 2 orang anak yang membiarkan perbuatan cabul dengan upaya diversi. Diversi adalah penyelasain perkara anak dari proses peradilan pidana ke-luar  proses peradilan pidana, proses pelaksanaan diversi terhadap anak yang membiarkan perbuatan cabul di wilayah hukum pengadilan negeri muara bulian, pelaksanaan diversi dilaksanakan pada setiap tingkatan, pada tingkat penyidikan dan penuntutan tidak mencapai kespakatan diversi dengan dilampirkan Berita Acara diversi, pada pemeriksaan perkara di pengadilan negeri muara bulian pelaksaan diversi tercapai kesepakatan berupa penetapan diversi dengan membayar ganti kerugian baiaya pengobatan. Kata kunci : n,, Anak, Perbuatan Cabul. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2023-01-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/3 10.70308/adagium.v1i1.3 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 1 No. 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 22-34 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 22-34 2985-5128 10.70308/adagium.v1i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/3/3 Copyright (c) 2023 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4 2024-09-26T07:14:52Z adagium:Art driver

Penataan Keterpaduan Undang-Undang Pertambangan Dengan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Civil Law Apriadi Bahri, Rizki Harmonisasi Omnibus Law Pertambangan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode atau teknik dalam pembentukan undang-undang, dalam hal ini metode atau teknik untuk melakukan pembentukan atau perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan hasil penelitian yaitu Penerapan metode omnibus law memiliki banyak kelebihan untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia. Kelebihan tersebut antara lain dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien. Selain itu mampu menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi. dengan digagasnya konsep omnibus law Cipta Kerja di Indonesia merupakan suatu reformasi regulasi yang tepat dalam penerapannya serta berdampak positif bagi kemajuan iklim usaha investasi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan penyederhanaan regulasi yang menyebabkan kemudahan para investor dalam hal melakukan berbagai prosedur izin usahanya di Indonesia dan terjadi harmonisasi dan sinkronisasi terhadap reformasi regulasi omnibus law di Indonesia. Sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2023-01-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/4 10.70308/adagium.v1i1.4 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 1 No. 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 35-41 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 35-41 2985-5128 10.70308/adagium.v1i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/4/4 Copyright (c) 2023 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/5 2024-09-26T07:14:52Z adagium:Art driver

Kedudukan Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Kartika Sari, Fitri Ombudsman Pelayanan Publik Good Governance Ombudsman memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara seperti yang dimuat dalam UUD 1945, Ombudsman memiliki perbedaan dengan lembaga pengawas lainnya yang terletak pada corporate culture. Lembaga Ombudsman dimanapun tidak diperbolehkan untuk menolak laporan masyarakat meskipun laporan tersebut lebih relevan dilayangkan kepada komisi lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif yang memfokuskan kajian terhadap penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hal yang bersifat teoritis, asas, konsepsi, doktrin hukum, dan isi kaidah hukum positif dari Ombudsman. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terjadinya benturan kewenangan Ombudsman dengan lembaga lainnya yang mengakibatkan pelayanan publik menjadi terhambat, dan terkait hubungannya dengan lembaga lainya memiliki hubungan yang erat, namun secara konstitusional, keberadaan Ombudsman sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Dari penelitian ini dapat disimpukan bahwa kewenangan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik belum begitu kuat. Serta Ombudsman perlu dicantumkan pada konstitusi sehingga menjadikan Ombudsman semakin kuat dan Ombudsman membutuhkan kewenangan yang lebih yaitu bukan hanya sebatas Rekomendasi tetapi juga sanksi. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2023-01-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/5 10.70308/adagium.v1i1.5 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 1 No. 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 42-59 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 42-59 2985-5128 10.70308/adagium.v1i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/5/5 Copyright (c) 2023 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13 2024-09-26T07:14:53Z adagium:Art driver

Urgensi Pengaturan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Merangin Harmaini, Harmaini Sapriani, Geni Fathullah Saputra, Dipo Parkir Jalan Umum Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Merangin, dengan menggunakan Metode penelitian  empiris  yakni  mempelajari pengaturan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Merangin yang  sudah  ada dan  yang dikehendaki. Hasil penelitian yang didapat yaitu Penyediaan tempat parkir yang memadai memiliki dampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas. Dengan adanya ruang parkir yang cukup, pengguna jalan dapat meletakkan kendaraannya dengan lebih tertib, mengurangi risiko kemacetan, dan menjaga alur lalu lintas tetap lancar,  penyediaan tempat parkir yang memadai tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk menemukan tempat parkir yang aman, tetapi juga membantu menciptakan ketertiban. Ketertiban ini mencakup penataan yang baik, pengaturan yang jelas, dan pematuhan terhadap aturan parkir, dengan memiliki tempat parkir yang cukup, pengguna jalan lebih cenderung untuk mengikuti aturan parkir yang berlaku, mengurangi parkir sembarangan, dan menciptakan lingkungan jalan yang lebih teratur. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2023-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/13 10.70308/adagium.v1i2.13 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 1 No. 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 60-69 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 60-69 2985-5128 10.70308/adagium.v1i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/13/13 Copyright (c) 2023 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14 2024-09-26T07:14:53Z adagium:Art driver

Concursus Delictorum dalam Putusan Nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO Apriadi Bahri, Rizki Farhid Hidayah, Maoren Putri, Zilvina Concursus Delictorum Putusan Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara Indonesia, dengan menggunakan Metode penelitian  normatif  yakni  mempelajari hukum dan demokrasi dalam hal mengkaji hukum  yang  sudah  ada dan  yang dikehendaki. Pendekatan yang   digunakan   dengan   pendekatan   konseptual   dan   pendekatan Perbandingan. Hasil penelitian yang didapat yaitu Pemahaman mendalam terhadap hukum dan proses peradilan pidana sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Peran asas kesalahan dan pembuktian yang cermat memastikan bahwa seseorang hanya dipidana jika benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dengan unsur kesalahan. putusan 25/PID.B/2021/PN.BKO mencerminkan hasil dari pengkajian yuridis terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ZA. Pemahaman dan penerapan ketentuan-ketentuan pasal dalam KUHP menjadi landasan utama dalam menjatuhkan pidana, sambil memperhatikan keadilan bagi korban. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2023-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/14 10.70308/adagium.v1i2.14 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 1 No. 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 70-81 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 70-81 2985-5128 10.70308/adagium.v1i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/14/15 Copyright (c) 2023 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15 2024-09-26T07:14:53Z adagium:Art driver

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Pada Tingkat Peradilan di Pengadilan Negeri Bangko Juari, Zulfat Chandra, Febrian Kusaimah, Kusaimah Pidana Perjudian Toto Gelap Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang terjadi pada di Kabupaten Merangin, dengan menggunakan metode penelitian ilmu hukum noramtif, dan penelitian ini berbasis pada bahan hukum berupa putusan pengadilan dan KUHP. Togel merupakan penyakit masyarakat yang massif sekali terjadi di Indonesia. Tindak pidana perjudian togel sebenarnya muncul dari keinginan yang ada dan semua itu hanya dapat dirubah secara berangsur-angsur. Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana perjudian dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dari hukuman pidana maksimal selama 10 tahun yang ditetapkan dalam pasal 303 KUHP. Hukuman ini dirasa sangat tidak setimpal jika diharuskan maksimal 10 tahun penjara, maka hukuman selama 5 bulan merupakan hukuman yang singkat, dan bahkan sangat sulit untuk membuat efek jera kepada pelaku. Hal ini sangat berhubungan sekali dengan moralitas yang akan dibawa oleh pelaku ditengah masyarakat. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2023-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/15 10.70308/adagium.v1i2.15 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 1 No. 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 105-116 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 105-116 2985-5128 10.70308/adagium.v1i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/15/18 Copyright (c) 2023 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16 2024-09-26T07:14:53Z adagium:Art driver

Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Hak Dan Kewajiban Pasien Rumah Sakit Gus Laura, Zita Antoni, Elsa Revo Dwi Fajri, Okta Hukum Kesehatan Hak dan Kewajiban Pasien Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan aspek etika dan hukum kesehatan. Masyarakat, pasien dan tenaga kesehatan (termasuk dokter) memiliki hak dan tanggung jawab yang diakui dan dihormati di RSUD Kol Abundjani Bangko. Sebagai metode penelitian digunakan metode penelitian normatif yang hasilnya sebagai berikut. Bahwa hak atas informasi dan persetujuan dokter dalam prosedur khusus (informed consent) harus ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien di RSUD Kol Abundjani Bangko. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa dokter menempati posisi yang dominan atau kuat dalam hubungan antara dokter dan pasien dibandingkan dengan posisi pasien atau keluarganya. Masyarakat selama ini beranggapan bahwa tujuan dari pelayanan kesehatan adalah harus menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemahaman ini berlaku tidak hanya di masyarakat tetapi juga di kalangan petugas kesehatan. Masyarakat berdiri bersama mereka yang dirawat dan mereka harus tunduk pada kesaksian petugas kesehatan di RSUD Kol Abundjani Bangko. Partisipasi pasien dalam pengobatan mengarah pada peningkatan kesadaran dan perbaikan hasil pengobatan. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2023-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/16 10.70308/adagium.v1i2.16 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 1 No. 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 82-92 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 82-92 2985-5128 10.70308/adagium.v1i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/16/16 Copyright (c) 2023 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17 2025-02-06T20:42:25Z adagium:Art driver

Pencegahan Politik Uang di Indonesia Arqon, Mohammad Mustafa, Danil Gogon, Muhammad Arqon, Mohammad Mustafa, Danil Gogon, Muhammad Pencegahan Politik Uang Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan politik uang di Indonesia, karena politik uang dapat membuat pemilih tidak lagi memilih berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan hanya berdasarkan uang, Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif  yakni  metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis hukum positif, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum adalah aturan yang mengikat dan harus ditaati oleh masyarakat. Hasil penelitian yang didapat yaitu Politik uang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh kandidat, partai politik, maupun oknum penyelenggara pemilu. Praktik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan uang, barang, atau jasa kepada pemilih. Dampak politik uang bagi demokrasi Indonesia sangatlah negatif. Politik uang dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas, meningkatkan biaya pemilu, dan meningkatkan korupsi. Untuk mencegah politik uang, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif, baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui bahwa politik uang dapat merusak demokrasi. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan politik uang dapat ditekan dan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan jujur. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2024-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/17 10.70308/adagium.v2i1.17 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 2 No. 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 12-22 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 12-22 2985-5128 10.70308/adagium.v2i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/17/28 Copyright (c) 2024 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18 2024-09-26T07:14:54Z adagium:Art driver

Tinjauan Yuridis Pengakuan Negara Terhadap Merek yang Digunakan dalam Suatu Perdagangan Salman, Salman Fachrul Aljamili, Muhammad Fitrianti, Debby Pengakuan Negara Merek Perdagangan Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengakuan negara terhadap merk, dan dengan menggunakan studi secara normatif. Dari penulisan karya ilmiah diketahui bahwa Pengakuan negara terhadap merek yang digunakan dalam suatu perdagangan, di mana ada pemilikny, dalam aksi korporat ini kalau sikap orang itu bentuknya adalah konsolidasi, ataupun kalau misalnya sampai yang tidak beruntung perusahaannya ketika likuidasi pun ada nilainya, jadi kalau merek terdaftar itu masuk dalam komponen audit dan itu bisa dinilai dan bisa dijual. Selanjutnya pemerintah tidak bisa sembarangan mengeluarkan HKI terhadap orang/badan usaha, karena banyak aspek yang harus dilihat, seperti plagiasi, hal ini sangat sering terjadi, dan seakan solusinya hanya pada pengadilan, untuk itu menurut penulis hal yang harus dilakukan pertama adalah menata Kembali sistem pendaftaran HKI, dengan menerapkan sistem uji publik, artinya data-data yang diajukan harus ditampilkan pada khalayak, agar masyarakat dapat mengetahui ataupun membantah bahwa merk itu milik seseorang. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2023-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/18 10.70308/adagium.v1i2.18 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 1 No. 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 93-104 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 93-104 2985-5128 10.70308/adagium.v1i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/18/17 Copyright (c) 2023 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19 2025-02-06T20:27:57Z adagium:Art driver

Hukum dan Demokrasi Indonesia Masa Depan Chandra, Febrian Yanni, Fitri Gusriyani, Nessie Chandra, Febrian Yanni, Fitri Gusriyani, Nessie Hukum Demokrasi Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan demokrasi Indonesia masa depan, dengan menggunakan Metode penelitian  normatif  yakni  mempelajari hukum dan demokrasi dalam hal mengkaji hukum  yang  sudah  ada dan  yang dikehendaki. Pendekatan yang   digunakan   dengan   pendekatan   konseptual   dan   pendekatan sejarah. Hasil penelitian yang didapat yaitu pentingnya untuk menciptakan mekanisme hukum, transparansi, dan akuntabilitas yang memastikan kebijakan dan keputusan pemerintah, serta pengaruh asing benar-benar sejalan dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Inisiatif ini dapat membantu membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan negara yang inklusif, berkeadilan, dan demokrasi. , namun tantangan-tantangan konkret harus diatasi untuk mewujudkan potensi tersebut, selain itu dalam berdemokrasi perlu memperhatikan perbedaan budaya sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi demokrasi. Penghargaan terhadap keragaman budaya dapat membantu mencegah konflik dan mendukung harmoni dalam masyarakat. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2024-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/19 10.70308/adagium.v2i1.19 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 2 No. 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 1-11 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 1-11 2985-5128 10.70308/adagium.v2i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/19/19 Copyright (c) 2024 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/25 2025-02-06T20:49:29Z adagium:Art driver

Lahirnya Mediasi Penal Dilihat dari KUHP Lama dan KUHP Baru Mardiansyah, Yogi Harmaini, Harmaini Sasmita, Ruwaiza Mardiansyah, Yogi Harmaini, Harmaini Sasmita, Ruwaiza Mediasi Penal Hukum Pidana Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Lahirnya Mediasi Penal Dilihat Dari Kuhp Dan Rancangan Kuhp Yang Terbaru dalam mendorong efektivitas penyelesaian perkara pidana. Spesifikasi penilitian dalam skripsi ini adalah penilitian bidang hukum yang berbentuk deskriptif, dengan mengambarkan secara terperinci tentang lahirnya mediasi penal dilihat dari kuhp dan rancangan kuhp yang terbaru. Dari latar belakang didapati hasil bahwa Mediasi penal yang telah dilakukan oleh Masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana dan adanya aspirasi dari masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan, serta adanya potensi untuk bisa diakomodasi secara yuridis yakni dalam KUHP dan KUHAP maka hal tersebut merupakan suatu kajian yang menarik untuk diteliti, ditambah dengan bagaimana pengakuan masyarakat adat dari sisi HAM dan Masyarakat Desa. Penulis mengharapkan Aturan-aturan mengenai mediasi penal itu sendiri  harus dapat memenuhi rasa keadilan para pihak, terutama karena tidak semua kasus perlu diselesaikan sampai persidangan, untuk itu dibutuhkan kesadaran semua pihak yang terlibat PT. Meja Ilmiah Publikasi 2024-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/25 10.70308/adagium.v2i1.25 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 2 No. 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 23-38 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 23-38 2985-5128 10.70308/adagium.v2i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/25/27 Copyright (c) 2024 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/35 2025-02-06T21:05:09Z adagium:Art driver

Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Gizi Masyarakat Indonesia Fikri Ramadhana, Ahmad Sukni Mubarak, Raden Fikri Ramadhana, Ahmad Sukni Mubarak, Raden Hukum Kesehatan Gizi Masyarakat Kebijakan Gizi masyarakat merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Kebijakan hukum kesehatan di Indonesia, termasuk regulasi tentang gizi, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan status gizi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum kesehatan terhadap gizi masyarakat di Indonesia, dengan fokus pada regulasi, implementasi, dan tantangan yang dihadapi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang gizi, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya di tingkat masyarakat. Tantangan utama meliputi kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi lintas sektor yang kurang optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan implementasi yang lebih efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi dalam kesehatan. Rekomendasi diberikan untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2024-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/35 10.70308/adagium.v2i1.35 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 2 No. 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 39-53 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 39-53 2985-5128 10.70308/adagium.v2i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/35/45 Copyright (c) 2024 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/36 2025-02-06T20:04:19Z adagium:Art driver

Penerapan Jaminan Fidusia dalam Pinjaman Online Uli Kurniati Siregar, Ade Uli Kurniati Siregar, Ade Jaminan Fidusia Pinjaman Online Perlindungan Hukum Fintech Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang diatur dalam hukum Indonesia dan sering digunakan dalam transaksi pinjaman, termasuk dalam pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan jaminan fidusia dalam konteks pinjaman online di Indonesia, mengevaluasi perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kasus untuk memahami bagaimana peraturan fidusia diterapkan pada pinjaman online dan dampaknya terhadap transaksi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum yang baik bagi kreditor, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang jaminan fidusia di kalangan debitor dan pelaku industri fintech. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi regulasi dan peningkatan edukasi untuk memastikan penerapan jaminan fidusia yang efektif dalam pinjaman online. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2024-01-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/36 10.70308/adagium.v2i1.36 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 2 No. 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 54-71 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 54-71 2985-5128 10.70308/adagium.v2i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/36/46 Copyright (c) 2024 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/38 2024-09-26T07:53:18Z adagium:Art driver

Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Arqon, Mohammad Mustafa, Danil Restoratif Justice Kecelakaan Lalu Lintas Hukum Pidana Penulisan ini dilatarbelakangi oleh penerapan restoratif justice yang merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas menjadi solusi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara lebih humanis, di mana korban dan pelaku dapat terlibat langsung dalam proses penyelesaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas serta dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas mampu memberikan kepuasan bagi korban dan pelaku, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini dan kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip restoratif dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang lebih luas serta kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait untuk meningkatkan penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2024-08-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/38 10.70308/adagium.v2i2.38 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 2 No. 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 90-107 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 90-107 2985-5128 10.70308/adagium.v2i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/38/42 Copyright (c) 2024 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/39 2024-09-26T07:45:50Z adagium:Art driver

Tinjauan Yuridis Limbah Sampah Pasar Baru Bangko dalam Kajian Hukum Lingkungan di Indonesia Chandra, Febrian Yulia, Tesa Sapriani, Geni Gus Laura, Zita Wirantomas Amirullah, M Aria Limbah Pasar Hukum Lingkungan Hukum Lingkungan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan limbah sampah di Pasar Baru Bangko dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas regulasi, penegakan hukum, serta dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum lingkungan dan implementasinya di lapangan. Penegakan hukum yang belum optimal serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam pengelolaan limbah sampah di Pasar Baru Bangko. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penegakan peraturan, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2024-08-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Teks application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/39 10.70308/adagium.v2i2.39 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 2 No. 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 72-80 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 72-80 2985-5128 10.70308/adagium.v2i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/39/38 Copyright (c) 2024 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/40 2024-09-26T07:50:57Z adagium:Art driver

Sistem Lembaga Pemasyarakatan yang Berintegritas Apriadi Bahri, Rizki Herdiani, Reza Hidayatullah, Taufik Lembaga Pemasyarakatan Integritas Rehabilitasi Korupsi Hak Asasi Manusia Manajemen Penjara Lembaga Pemasyarakatan Penulisan ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan seperti korupsi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia sering kali menghambat fungsi ideal lapas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem lembaga pemasyarakatan yang berintegritas, yang mampu meminimalisir permasalahan tersebut dan mendorong terciptanya lapas yang adil dan manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi integritas di lembaga pemasyarakatan dan mengembangkan model sistem integritas untuk lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti kepemimpinan yang transparan, kebijakan anti-korupsi yang tegas, pelatihan etika bagi petugas, serta program rehabilitasi yang komprehensif memainkan peran penting dalam menciptakan sistem lembaga pemasyarakatan yang berintegritas. Model sistem integritas yang dikembangkan mencakup elemen-elemen tersebut dan telah terbukti meningkatkan kualitas manajemen dan rehabilitasi di lapas yang menjadi objek penelitian. Pengembangan sistem lembaga pemasyarakatan yang berintegritas dapat meningkatkan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, serta mengurangi masalah-masalah seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Implementasi model sistem integritas yang komprehensif diharapkan dapat diterapkan secara luas untuk menciptakan lapas yang lebih adil dan manusiawi. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2024-08-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Teks application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/40 10.70308/adagium.v2i2.40 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 2 No. 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 81-89 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 81-89 2985-5128 10.70308/adagium.v2i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/40/39 Copyright (c) 2024 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/44 2024-09-26T07:56:05Z adagium:Art driver

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Harmaini, Harmaini Antoni, Elsa Agustina, Ririnda Penilaian Prestasi Kerja ASN Hukum Administrasi Negara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan komponen esensial dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik, bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja PNS secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penilaian ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS terdiri dari dua elemen utama: Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang mengevaluasi pencapaian target kerja, serta penilaian perilaku kerja, yang menilai aspek-aspek seperti integritas, disiplin, dan orientasi pelayanan. Proses penilaian dilakukan secara periodik dan hasilnya berpengaruh signifikan terhadap perkembangan karier, seperti promosi, rotasi, pemberian penghargaan, atau sanksi. Meskipun peraturan telah mengatur secara rinci mekanisme penilaian, pelaksanaan di lapangan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk subjektivitas penilai, ketidakjelasan indikator kinerja, serta kurangnya pemahaman dan keterampilan PNS dalam menyusun SKP. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penilaian dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan kapasitas dan kompetensi PNS, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses penilaian. Penilaian prestasi kerja yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2024-08-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/44 10.70308/adagium.v2i2.44 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 2 No. 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 108-120 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 108-120 2985-5128 10.70308/adagium.v2i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/44/43 Copyright (c) 2024 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/45 2024-09-26T07:58:40Z adagium:Art driver

Peran dan Tantangan Generasi Muda dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Kartika Sari, Fitri Meisy Astria, Bunga Alisa, Siti Peran Tantangan Pemuda Degradasi Moral Hukum Tata Negara Penelitian ini dilatarbelakangi oleh generasi muda Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. UU ini menekankan hak dan kewajiban pemuda sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui pengembangan diri, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi aktif dalam politik, sosial, dan ekonomi. Namun, generasi muda menghadapi tantangan signifikan seperti degradasi moral, radikalisme, dan korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kerangka hukum untuk mengatasi tantangan ini. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila berfokus pada pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah radikalisme. Implementasi hukum yang efektif dan program pendidikan karakter menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan mampu berkontribusi positif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda itu sendiri sangat penting untuk mengatasi tantangan dan memastikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan bangsa. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2024-08-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/45 10.70308/adagium.v2i2.45 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 2 No. 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 121-131 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 121-131 2985-5128 10.70308/adagium.v2i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/45/44 Copyright (c) 2024 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/55 2025-02-17T13:08:12Z adagium:Art driver

Sexual Violence Against Children with Disabilities Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Br. Tarigan, Tesa Lonika Rosmalinda Br. Tarigan, Tesa Lonika Rosmalinda Kekerasan Seksual Penegakan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Hukum Pidana Sexual Violence Law Enforcement Children with Disabilities Criminal Law This paper discusses how regulations and laws can protect children with disabilities from harm, particularly from those who may cause them harm. The main focus is on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), specifically Article 473, which addresses criminal penalties for sexual violence against children and individuals with disabilities. This research uses a normative legal approach, analyzing secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, such as books, academic journals, and credible online sources. The methodology employed is literature study and qualitative analysis to provide a comprehensive understanding of legal protections for children and individuals with disabilities. Article 473 stipulates that perpetrators of sexual violence against children and individuals with disabilities will face imprisonment of at least three years and up to fifteen years, along with fines from Class IV to VII. Law enforcement must take firm action to enforce these legal protections, ensuring the physical and psychological safety of these vulnerable individuals from any threats. Tulisan ini membahas sejauh mana peraturan dan hukum dapat melindungi anak-anak penyandang disabilitas dari kekerasan, terutama dari orang yang berniat menyakiti mereka. Fokus utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 473 yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti buku, jurnal akademik, serta sumber daring yang kredibel. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kualitatif untuk memahami secara komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi anak dan penyandang disabilitas. Pasal 473 mengatur bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan penyandang disabilitas akan diancam dengan hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, serta denda golongan IV hingga VII. Penegak hukum harus mengambil langkah tegas untuk menegakkan perlindungan hukum ini, menjamin keselamatan fisik dan psikologis mereka dari segala bentuk ancaman. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-01-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Teks Teks application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/55 10.70308/adagium.v3i1.55 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 1-14 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 1-14 2985-5128 10.70308/adagium.v3i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/55/47 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/57 2025-02-17T13:08:12Z adagium:Art driver

The Phenomenon of Online Gambling Among the Community Fenomena Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Siregar, Dian Yustikartika Basri Rosmalinda Siregar, Dian Yustikartika Basri Rosmalinda perjudian online masyarakat hukum Sosiologi Hukum online gambling society law Sociology of Law In our fast-paced and ever-evolving society, the accessibility of rights has reached unprecedented levels. Technological advances have changed the way individuals engage in various activities, facilitating access to a variety of beneficial and detrimental activities. Among the important impacts of these technological advances is the ease with which individuals can participate in unlawful activities, especially the shift from traditional gambling to online platforms. The practice of online gambling in our society does not have a strong legal basis, because it directly violates the Indonesian legal framework which strictly prohibits this activity. According to Article 27 paragraph (2) of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), any person who intentionally and unlawfully disseminates, sends or provides information or electronic documents containing gambling content, is an unlawful act. Societal order is essentially closely intertwined with law, which functions as a crucial social control mechanism. This research aims to examine the sociology of law as a means of social regulation and to investigate the effectiveness of current law enforcement measures. Dalam masyarakat kita yang serba cepat dan terus berkembang, aksesibilitas hak telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan teknologi telah mengubah cara individu terlibat dalam berbagai aktivitas, memfasilitasi akses ke berbagai kegiatan yang bermanfaat dan merugikan. Di antara dampak penting dari kemajuan teknologi ini adalah kemudahan bagi individu untuk ikut serta dalam aktivitas yang melanggar hukum, terutama peralihan dari perjudian tradisional ke platform daring. Praktik perjudian online di tengah masyarakat kita tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena secara langsung melanggar kerangka hukum Indonesia yang secara tegas melarang kegiatan tersebut. Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan, mengirimkan, atau menyediakan informasi atau dokumen elektronik yang memuat konten perjudian, merupakan perbuatan melawan hukum. Tatanan masyarakat pada hakikatnya terjalin erat dengan hukum, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sosiologi hukum sebagai sarana pengaturan sosial dan untuk menyelidiki efektivitas langkah-langkah penegakan hukum saat ini. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-01-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Teks Teks application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/57 10.70308/adagium.v3i1.57 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 15-27 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 15-27 2985-5128 10.70308/adagium.v3i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/57/49 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/59 2025-02-17T13:08:12Z adagium:Art driver

Analysis of Compliance with Building Permit Requirements: A Case Study of Royal Kedhaton Apartment Yogyakarta Based on the Yogyakarta City Regional Regulation No. 2 of 2012 Analisis Kepatuhan Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan: Studi Kasus Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Ishaq Chairansyah, Muhammad Indana Zulfa, Naila Naiahadi Titania, Sabriana Ramadhanal Ayani, M. Tegar Fadly Rahmatullah, Chelsea Ishaq Chairansyah, Muhammad Indana Zulfa, Naila Naiahadi Titania, Sabriana Ramadhanal Ayani, M. Tegar Fadly Rahmatullah, Chelsea Apartemen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Royal Kedhaton Apartment Building Permit Royal Kedhaton The Royal Kedhaton Apartment does not meet the requirements for obtaining an IMB and the requirements for a building to be built in a cultural heritage area as regulated in the Yogyakarta regional regulation. The aim of this research is to analyze the actual requirements for obtaining an IMB and the requirements for constructing a building in a cultural heritage area. This research method is to use a normative juridical method, namely a method that focuses on the analysis of legal norms contained in statutory regulations, legal principles, legal theories related to this research. The results of this research are: 1. Obtain the correct procedures for obtaining a building construction permit in Yogyakarta. 2. Royal Apartments does not meet the requirements for constructing buildings in cultural heritage areas which are also regulated in the Yogyakarta Regional Regulation. Apartemen Royal Kedhaton tidak memenuhi syarat-syarat memperoleh IMB dan syarat bangunan yang didirikan di kawasan cagar budaya yang diatur dalam perda Yogyakarta. tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis syarat memperoleh IMB yang sebenarnya dan syarat mendirikan bangunan di kawasan cagar budaya. metode penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah : 1. memperoleh tatacara memperoleh Izin Mendirikan Bagunanan di Yogyakarta yang benar. 2. Apartemen Royal tidak memenuhi syarat mendirikan Bangunan di kawasan cagar budaya yang diatur pula dalam Perda Yogyakarta.  PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-01-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/59 10.70308/adagium.v3i1.59 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 28-40 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 28-40 2985-5128 10.70308/adagium.v3i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/59/51 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/61 2025-02-17T13:08:12Z adagium:Art driver

The Legal Enforcement Process in Criminal Cases Based on the Duties and Functions of Judges and Prosecutors in Indonesia Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia Fa’iq Walid Abidin, Rijal Iqbal Fadhlurrahman, Maulana Fa’iq Walid Abidin, Rijal Iqbal Fadhlurrahman, Maulana Alur penegakan hukum Hakim Jaksa Hukum Pidana Pipeline of Law Enforcement Judges Prosecutor Criminal Law Law enforcement in Indonesia is a topic that is always interesting to discuss. This is because law enforcement in Indonesia is a complex process and involves various parties with tasks and functions that are interrelated with each other. In practice, the flow of law enforcement in Indonesia does not always run according to what it should be. This is because there is a mismatch between expectations and the reality of how the applicable legal system works, causing the binding force of the law and its transparency in law enforcement in Indonesia. This research uses a qualitative approach and descriptive-analytical method, which is normative type with data collection techniques in the form of literature studies and case studies of legal literature. It highlights the crucial role played by judges and prosecutors in ensuring justice and the sustainability of the legal process in Indonesia. The final result of the research on the flow of law enforcement in criminal cases begins with investigations conducted by police officers, which are then followed by the role of prosecutors in prosecution. The synergy between prosecutors and judges in the criminal justice process is crucial to creating an effective and fair legal system and requires close and professional cooperation between these two institutions to maintain the integrity of the justice system, protect individual rights, and create social justice in society. Penegakan hukum di Indonesia telah lama menjadi tantangan yang tidak dapat dipungkiri dalam diskusi hukum. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum di Indonesia merupakan prosedur yang sangat rumit dan multifaset, yang melibatkan beberapa pihak dengan peran dan tanggung jawab yang saling terkait. Dalam praktiknya, sistem penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sering kali menimbulkan inefisiensi dan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Hal tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dari cara kerja sistem hukum yang berlaku, menyebabkan kekuatan mengikat dari hukum serta transparansinya dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dan menggunakan metodologi deskriptif-analitis yang pada hakikatnya bersifat normatif. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari literatur hukum yang ada melalui telaah pustaka yang komprehensif dan pemeriksaan studi kasus yang relevan, yang memberikan wawasan berharga tentang pokok bahasan. Menyoroti peran krusial yang dimainkan oleh hakim dan jaksa dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan proses hukum di Indonesia. Dapat ditarik hasil akhir dari penelitian tentang alur penegakan hukum dalam kasus pidana dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang kemudian diikuti oleh peran jaksa dalam penuntutan. Sinergi antara jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil serta memerlukan kerja sama yang erat dan profesional antara kedua lembaga ini untuk menjaga integritas sistem peradilan, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan keadilan sosial di masyarakat. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-01-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/61 10.70308/adagium.v3i1.61 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 41-63 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 41-63 2985-5128 10.70308/adagium.v3i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/61/52 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/62 2025-02-17T13:08:12Z adagium:Art driver

Disagreement with Marriage Dispensation for Minors Viewed from Legal and Moral Aspects Ketidaksetujuan terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Aspek Hukum dan Moral Greace Br Sembiring, Ivana Arthur Jonathan, Yeremia Hafizhah, Annisa Greace Br Sembiring, Ivana Arthur Jonathan, Yeremia Hafizhah, Annisa Dispensasi Perkawinan Moral Hukum Perkawinan Dispensation Marriage Morality Marriage Law Marriage law has undergone changes, especially in regulating the minimum age. Before the changes, the law set the minimum marriage age for men at 19 years and the marriage age for women at 16 years. In the amendment of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, the minimum age for marriage for both men and women is 19 years. In the process, although the minimum age for marriage has increased, currently there are still many marriages of underage children, both legally and not. This is because the marriage dispensation granted by the court is still in force with several strong reasons and evidence submitted by the applicant to the judge so that it can convince the judge to grant a decree. The type of research used is normative with normative juridical research methods. The approach used in this research is a statutory approach (Statute Approach) using secondary data which becomes primary legal material. The results of the research will show the results of the analysis of legal and moral aspects related to disapproval of the underage marriage dispensation and its role in reducing the number of legally illegal early marriages. Undang-undang perkawinan telah mengalami perubahan khususnya dalam mengatur mengenai minimal usia. Sebelum mengalami perubahan, undang-undang mengatur usia minimal perkawinan laki-laki adalah 19 tahun dan usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun. Pada perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan usia minimal perkawinan baik untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dalam perjalannya meskipun minimal usia perkawinan yang telah mengalami kenaikan namun saat ini masih banyaknya perkawinan anak di bawah umur baik yang dilakukan secara legal maupun tidak. Hal ini karena masih berlakunya dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan dengan beberapa alasan dan bukti yang kuat yang diajukan oleh pemohon kepada hakim sehingga dapat meyakinkan hakim untuk memberikan penetapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan menggunakan data sekunder yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian akan menunjukan bagaimana hasil dari analisis terhadap aspek hukum dan moral terkait ketidaksetujuan terhadap dispensasi perkawinan di bawah umur dan perannya terhadap pengurangan angka pernikahan dini yang tidak sah secara hukum. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-01-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/62 10.70308/adagium.v3i1.62 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 64-75 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 64-75 2985-5128 10.70308/adagium.v3i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/62/53 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/64 2025-02-17T13:08:12Z adagium:Art driver

The Problems of Proof in Medical Disputes (Analysis of the Cikarang District Court Decision No. 120/Pdt.G.2019/PN Ckr) Problematika Pembuktian Dalam Sengketa Medis (Analisis Putusan PN Cikarang NO. 120/Pdt.G.2019/PN Ckr) Sudarmanto, Sudarmanto Arsanti, Meilan Sudarmanto, Sudarmanto Arsanti, Meilan Sengketa medis kelalaian medis pembuktian informed consent Hukum Kesehatan Medical dispute medical negligence evidence informed consent Health Law Medical disputes are one of the most complex legal issues, particularly in the process of proving negligence, which must be carried out by the patient or plaintiff. This article examines the challenges of proving medical disputes in Indonesia, with a case study of the Cikarang District Court Decision No. 120/Pdt.G/2019/PN Ckr. In this case, the plaintiff faced difficulties in proving medical negligence, mainly because the complications experienced were considered medical risks that had been previously explained. This analysis highlights the challenges in distinguishing natural complications from actual medical negligence, as well as ethical issues related to the culture of peer protection among medical professionals that affect the objectivity of expert opinions. Additionally, the lack of adequate standards of proof and the role of independent institutions, such as MKDKI, complicate efforts to prove medical disputes. Therefore, it is necessary to strengthen standards of proof in medical disputes, enhance the role of independent expert witnesses, and ensure transparency in informed consent procedures to improve patient protection and legal justice. Sengketa medis merupakan salah satu persoalan hukum yang kompleks, terutama dalam proses pembuktian yang harus dilakukan oleh pihak pasien atau penggugat untuk menunjukkan adanya kelalaian medis. Artikel ini mengkaji problematika pembuktian dalam sengketa medis di Indonesia dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 120/Pdt.G/2019/PN Ckr. Pada kasus tersebut, penggugat mengalami kesulitan dalam membuktikan kelalaian dokter, terutama karena komplikasi yang dialaminya dianggap sebagai risiko medis yang telah dijelaskan sebelumnya. Analisis ini memperlihatkan tantangan dalam memisahkan komplikasi alami dari kelalaian medis yang sebenarnya, serta kendala etika terkait budaya perlindungan sejawat di kalangan medis yang memengaruhi objektivitas pendapat ahli. Selain itu, kurangnya standar pembuktian yang memadai serta peran lembaga independen, seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), memperumit upaya pembuktian dalam kasus sengketa medis. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan standar pembuktian sengketa medis, peningkatan peran saksi ahli yang independen, dan transparansi dalam prosedur informed consent untuk meningkatkan perlindungan terhadap pasien serta keadilan dalam proses hukum. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-01-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/64 10.70308/adagium.v3i1.64 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 76-87 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 76-87 2985-5128 10.70308/adagium.v3i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/64/54 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/65 2025-02-17T13:08:12Z adagium:Art driver

The Legal Responsibility of Notaries in the Creation of Deeds Based on Legislation Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Bintang, Amar Fachrul Aljamili, Muhammad Griptoni, Gio Lasmini, Lasmini Mustia Ningsih, Wida Bintang, Amar Fachrul Aljamili, Muhammad Griptoni, Gio Lasmini, Lasmini Mustia Ningsih, Wida Tanggung Jawab Hukum Notaris Akta Otentik Hukum Kenotariatan Legalresponsibility Notary Authentic deed Notary The study was intended to analyze the limitations of notary legal responsibilities in deed creation based on regulatory regulations in Indonesia. The notary has the authority to make an authentic deed that has high proof power before the law, but its legal responsibilities are set within clear boundaries. Such restrictions include the obligation to observe the regulations of legislation, to ensure the legitimacy of information on the part of the party, to keep confidentiality, and to refuse papers that violate social or legal norms. Additionally, the role of the notary is also very important in ensuring that deeds made meet the legal requirements, do not harm either side, and are done with due diligence and transparency. The study used a regulatory approach with a normative-analysis method to explore the regulations governing the notary professions and the legal responsibilities attached to them. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi di hadapan hukum, namun tanggung jawab hukumnya diatur dengan batasan-batasan yang jelas. Batasan tersebut mencakup kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, memastikan keabsahan informasi dari para pihak, menjaga kerahasiaan, dan menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan norma sosial atau hukum. Selain itu, peran notaris juga sangat penting dalam memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tidak merugikan salah satu pihak, serta dilakukan dengan ketelitian dan transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis normatif untuk menggali regulasi yang mengatur profesi notaris dan tanggung jawab hukum yang melekat padanya. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-01-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/65 10.70308/adagium.v3i1.65 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 88-103 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 88-103 2985-5128 10.70308/adagium.v3i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/65/55 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/67 2025-02-17T13:08:12Z adagium:Art driver

Indigenous Community-Based Forestry Management in the Framework of the Green Constitution in Indonesia Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia Chandra, Febrian Chandra, Febrian pengelolaan kehutanan Konstitusi Hijau keberlanjutan Hukum Lingkungan Forestry Management Green Constitution Sustainability Environmental Law Forestry management in Indonesia has an important role in supporting the balance of ecosystems and community welfare. In recent decades, the issue of forest degradation and deforestation has become a serious concern, both at the national and international levels. The concept of the Green Constitution comes as an approach that emphasizes environmental protection within a strong legal framework. This research aims to ensure that natural resource management policies, including forestry, are carried out with the principles of sustainability and environmental responsibility. The research method used is a normative legal research method with a conceptual approach, the results of this study found that the green constitution can be applied in forestry management in Indonesia, as well as the challenges and opportunities faced in its implementation. This study examines various relevant legal and policy aspects, including the protection of indigenous peoples' rights, public participation mechanisms, and the responsibilities of the state and other stakeholders in preserving forests. Thus, it is hoped that forestry management in Indonesia can be more sustainable and fair, in line with the principles of the Green Constitution. Pengelolaan kehutanan di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa dekade terakhir, isu degradasi hutan dan deforestasi telah menjadi perhatian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Konstitusi Hijau hadir sebagai pendekatan yang menekankan perlindungan lingkungan dalam kerangka hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk kehutanan, dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, hasil penelitian ini ditemukan bahwa konstitusi hijau dapat diterapkan dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek hukum dan kebijakan yang relevan, termasuk perlindungan hak-hak masyarakat adat, mekanisme partisipasi publik, serta tanggung jawab negara dan pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian hutan. Diharapkan pengelolaan kehutanan Indonesia dapat lebih berkelanjutan dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip Konstitusi Hijau. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-01-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/67 10.70308/adagium.v3i1.67 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 104-119 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 104-119 2985-5128 10.70308/adagium.v3i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/67/56 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/106 2025-07-20T09:35:50Z adagium:Art driver

Legal Protection for Victims of Homosexual Violence in Pesantren Linked to The Educational Goals of Pesantren Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis Dihubungkan dengan Tujuan Pendidikan Pesantren Akbar Ramdani, Ilham Farrih Izadi, Fariz Akbar Ramdani, Ilham Farrih Izadi, Fariz Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Pesantren Hukum Pidana Legal Protection Sexual Violence Victim Criminal Law This research aims to determine and analyze the legal responsibility of Pesantren that ignore victims of homosexual violence in Pesantren in relation to legal protection for victims of homosexual violence in Pesantren in relation to the educational goals of Pesantren. The research method used is a normative juridical approach with qualitative methods to produce descriptive-analytical data. This research resulted in the conclusion that the Pesantren neglect of victims of homosexual violence is a violation that can be subject to administrative sanctions. However, the regulations that accommodate legal protection do not explain the mechanism for providing sanctions and categorizing the level of violations, giving rise to legal uncertainty. Legal protection for victims of homosexual violence in Pesantren is related to the educational goals of Pesantren; a) preventing sexual violence through the formation of superior individuals; b) preventing sexual violence by improving the quality of life of the community; c) development of Islamic values rahmatan lil 'alamin; d) the implementation of Pesantren based on national law. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pondok pesantren yang mengabaikan korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren dihubungkan dengan tujuan pendidikan pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif-analisis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif. Namun peraturan yang mengakomodir perlindungan hukum tersebut tidak menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren berkaitan erat dengan tujuan pendidikan pesantren, yakni; a) pencegahan kekerasan seksual melalui pembentukan individu unggul; b) pencegahan kekerasan seksual melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat; c) pengembangan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin; d) penyelenggaraan Pondok Pesantren berdasarkan hukum nasional. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/106 10.70308/adagium.v3i2.106 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 120-136 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 120-136 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/106/102 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/107 2025-07-20T09:36:26Z adagium:Art driver

Testing Transparency and Public Participation in Legislative Politics: Reflections on the National Legislation Plan (Prolegnas) and Regional Legislation Plan (Prolegda) in Indonesia Menguji Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Politik Legislasi: Refleksi atas Prolegnas dan Prolegda di Indonesia Putri, Mutiara Ananda, Reza Puja Kusuma, Erika Dwi Cahyono, Leo Putri, Mutiara Ananda, Reza Puja Kusuma, Erika Dwi Cahyono, Leo Prolegnas Prolegda Politik Hukum Transparansi Hukum Tata Negara Prolegnas Prolegda Legal Politics Transparency Constitutional Law This article discusses the structural and normative obstacles to realizing meaningful public participation in the preparation of legislative programs. The National Legislation Program (Prolegnas) and Regional Legislation Program (Prolegda) serve as the primary instruments for planning statutory law making in Indonesia. Ideally, both programs should be formulated in a participatory and transparent manner to align with the needs of the public. However, in practice, the legislative planning process remains elitist and opaque, resulting in a disconnect between the enacted legal products and public aspirations. This study employs a library research method with a normative-juridical and critical-theoretical approach to examine the extent to which public participation and transparency are accommodated in the drafting of legislative programs, as well as to identify existing barriers. The findings indicate that public involvement remains symbolic and insufficiently institutionalized within the legislative system. Structural obstacles such as elite domination and normative limitations, including the lack of detailed regulations on public participation mechanisms, are identified as major factors. This study recommends strengthening participatory mechanisms and information transparency at every stage of Prolegnas and Prolegda formulation as part of a broader legal-political reform rooted in deliberative democracy. Artikel ini membahas tentang apa saja hambatan struktural dan normatif dalam mewujudkan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan program legislasi. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda)merupakan instrumen utama dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Idealnya, kedua program ini disusun secara partisipatif dan transparan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam praktiknya, proses penyusunan Prolegnas dan Prolegda masih cenderung elitis dan tertutup, sehingga menimbulkan kesenjangan antara produk hukum yang dihasilkan dan aspirasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif dan teoritis-kritis untuk mengkaji sejauh mana partisipasi publik dan transparansi telah diakomodasi dalam penyusunan program legislasi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat simbolik dan belum terinstitusionalisasi dengan baik dalam sistem legislasi. Hambatan struktural seperti dominasi elit politik, serta hambatan normatif seperti minimnya pengaturan teknis partisipasi publik dalam undang-undang, menjadi faktor utama. Kajian ini merekomendasikan penguatan mekanisme partisipatif dan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penyusunan Prolegnas dan Prolegda sebagai bagian dari reformasi politik hukum yang berorientasi pada demokrasi deliberatif.  PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/107 10.70308/adagium.v3i2.107 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 137-164 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 137-164 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/107/103 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/109 2025-07-20T09:37:14Z adagium:Art driver

An Analysis of the Gorontalo Provincial Bawaslu’s Ruling on the Resolution of Administrative Violations Concerning Voter Relocation Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Dalam Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pindah Memilih Laode, Nadila Magfira I. Rahim, Erman Ahmad, Ahmad Laode, Nadila Magfira I. Rahim, Erman Ahmad, Ahmad Bawaslu pelanggaran administrasi pindah memilih kepastian hukum keadilan pemilu Hukum Administrasi Negara Bawaslu administrative violation voter relocation legal certainty electoral justice Administrative Law This study aims to analyze how the Gorontalo Provincial Election Supervisory Body (Bawaslu) issued a decision regarding the settlement of administrative violations regarding voters moving in the election. This study utilizes a normative approach in a qualitative way and analyzes Bawaslu's decisions and relevant laws and regulations. Data collection techniques were carried out through reviewing Bawaslu's decision files and question and answer sessions with interested parties at the election stage. The findings reveal that although Bawaslu's decisions generally incorporate adequate legal reasoning, there remain inconsistencies in the application of norms and procedural standards. Notably, some rulings lack clarity in defining the specific administrative violations, leading to potential legal uncertainty for voters and electoral participants. The study underscores the importance of establishing more consistent and transparent standards in administrative violation adjudication to enhance legal certainty, especially in cases involving voter relocation. The research provides both academic insights and practical recommendations for improving the quality of Bawaslu’s decisions in future elections. Kajian ini ditujukan guna menganalisis bagaimana Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan keputusan berkenaan penyelesaian pelanggaran administratif soal pemilih pindah pada pemilu. Kajian ini memanfaatkan pendekatan normatif dengan cara kualitatif serta menganalisis keputusan-keputusan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat telaah berkas putusan Bawaslu dan sesi tanya jawab bersama para pihak yang berkepentingan pada tahapan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keputusan Bawaslu secara umum telah mencakup pertimbangan hukum yang cukup, terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan norma dan prosedur yang berlaku. Beberapa keputusan tidak secara jelas mendefinisikan pelanggaran administrasi yang dilakukan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemilih dan peserta pemilu. Penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan standar yang lebih konsisten dan transparan dalam penanganan pelanggaran administrasi, guna meningkatkan kepastian hukum, khususnya dalam konteks pindah memilih. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis untuk perbaikan kualitas keputusan Bawaslu di masa yang akan datang. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/109 10.70308/adagium.v3i2.109 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 165-191 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 165-191 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/109/104 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/110 2025-07-20T09:37:52Z adagium:Art driver

Defense Diplomacy in the Perspective of International Law: A Strategy for Achieving Global Security Diplomasi Pertahanan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Strategi Mewujudkan Keamanan Global Sudarmanto, Sudarmanto Sudarmanto, Sudarmanto Diplomasi pertahanan hukum internasional keamanan global kerja sama internasional rezim internasional Hukum Internasional Defense diplomacy international law global security international cooperation international regimes International Law Defense diplomacy is a strategic instrument in international relations that emphasizes the use of military power as a means to build trust, prevent conflict, and strengthen security cooperation among states. From the perspective of international law, this form of diplomacy plays a crucial role in the development of norms and international regimes aimed at supporting global stability and peace. This article analyzes the strategic role of defense diplomacy within the framework of international law, employing a normative juridical approach and a qualitative method based on recent literature studies. The findings indicate that defense diplomacy is effective in reinforcing collective security regimes and international norms, although it continues to face challenges related to differing national interests, legal interpretations, and issues of state sovereignty. Strengthening the international legal framework is therefore necessary to ensure that defense diplomacy can be conducted fairly, transparently, and in accordance with the principles of international law. Diplomasi pertahanan merupakan instrumen strategis dalam hubungan internasional yang mengedepankan penggunaan kekuatan militer sebagai sarana membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan memperkuat kerja sama keamanan antarnegara. Dalam perspektif hukum internasional, diplomasi ini berperan penting dalam pembentukan norma dan rezim internasional guna mendukung stabilitas dan perdamaian global. Artikel ini menganalisis peran strategis diplomasi pertahanan dalam kerangka hukum internasional, dengan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif berbasis studi literatur terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan efektif dalam memperkuat rezim keamanan kolektif dan norma-norma internasional, meskipun masih menghadapi tantangan terkait perbedaan kepentingan nasional, interpretasi hukum, serta isu kedaulatan negara. Diperlukan penguatan kerangka hukum internasional agar diplomasi pertahanan dapat dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/110 10.70308/adagium.v3i2.110 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 192-201 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 192-201 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/110/105 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/111 2025-07-20T09:22:42Z adagium:Art driver

Implementation of the Principles of Justice and Utility in the Determination of Land Compensation Consignment for Disputed Property Implementasi Asas Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penetapan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Sengketa Dama, Fatmawati Wantu, Fence M Achir, Nuvazria Dama, Fatmawati Wantu, Fence M Achir, Nuvazria Konsinyasi Sengketa tanah Asas Kemanfaatan Asas Keadilan Hukum Perdata Consignment Land dispute Principle of utility Principle of justice Civil Law This study aims to answer how the principles of justice and benefit are implemented in determining compensation for disputed land in Decision No. 69/Pdt.P-Kons/2022/PN Gto. This study uses a normative legal method with a legislative approach and case study, where data is collected through literature review of regulations, court decisions, and relevant literature. The results of the study indicate that the judge granted the request for consignment based on Article 42(c) of Law No. 2 of 2012 due to the existence of a ownership dispute that prevented direct payment of compensation. The judge's ratio decidendi emphasized the principle of benefit to ensure the smooth progress of the dam construction project as a public interest, while also guaranteeing the rights of the parties by depositing the compensation funds with the court until the dispute is resolved. This ruling constitutes a legally valid and pragmatic solution to overcome land acquisition obstacles caused by disputes, but it raises a dilemma of timely justice for the entitled parties due to the delay in compensation rights is delayed until the ownership dispute is resolved. The impact of this study highlights the importance of strengthening technical guidelines for the implementation of consignment and accelerating the resolution of ownership disputes to achieve legal certainty and justice for all parties involved in land acquisition for public interest. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana analisis yuridis ratio decidendi pada putusan hakim dalam perkara konsinyasi ganti kerugian atas objek tanah yang masih berstatus sengketa pada kasus No: 69/Pdt.P-Kons/2022/PN Gto. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan studi kasus terhadap dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk menelaah dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan konsinyasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan konsinyasi berdasarkan Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dengan alasan adanya sengketa kepemilikan yang menghalangi pembayaran langsung ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Ratio decidendi hakim menekankan pentingnya asas kemanfaatan demi kelancaran pembangunan proyek bendungan sebagai kepentingan umum, namun tetap menjamin hak-hak para pihak dengan menitipkan dana ganti kerugian di pengadilan hingga sengketa kepemilikan selesai. Dampak dari penelitian ini adalah penetapan konsinyasi dinilai sebagai solusi hukum yang sah dan pragmatis untuk mengatasi hambatan pengadaan tanah akibat sengketa, namun juga menimbulkan dilema keadilan waktu bagi pihak yang berhak, karena akses terhadap hak ganti kerugian harus menunggu hingga sengketa selesai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pedoman teknis pelaksanaan konsinyasi dan percepatan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah demi mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/111 10.70308/adagium.v3i2.111 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 202-225 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 202-225 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/111/106 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/112 2025-07-20T09:22:35Z adagium:Art driver

The Dynamics of the Constitutional Court's Authority in Resolving Regional Head Election Disputes and Its Implications for the 2024 Simultaneous General Elections Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dikri Purnama, Muhamad Rosidin, Utang Dikri Purnama, Muhamad Rosidin, Utang mahkamah konstitusi pilkada perselisihan hasil pemilu Hukum Tata Negara constitutional court regional elections electoral disputes Constitutional Law This study aims to analyze the development of the Constitutional Court’s authority in resolving disputes over the results of regional head elections (PHP Kada) and to assess its implications for the coherence of the electoral legal system ahead of the 2024 Simultaneous Elections. Initially, the authority to adjudicate PHP Kada was vested in the Supreme Court based on Article 106 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government. Due to inefficiencies and increased judicial burden, the authority was transferred to the Constitutional Court through Law Number 12 of 2008. However, Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XI/2013 declared that regional elections are not part of the national election regime under Article 22E of the 1945 Constitution, and the Court’s jurisdiction was therefore temporary pending the establishment of a specialized judicial body. The legislature's failure to implement this mandate has prolonged legal uncertainty. Subsequently, Decision Number 85/PUU-XX/2022 affirmed that the Court’s authority is permanent as a form of constitutional protection for citizens' voting rights. This study applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings recommend explicitly incorporating the Constitutional Court's authority into the 1945 Constitution to reinforce institutional legitimacy, ensure legal certainty, and safeguard the sustainability of the simultaneous election system within a constitutional framework. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) serta menilai implikasinya terhadap konsistensi sistem hukum pemilu menjelang Pemilu Serentak tahun 2024. Penyelesaian PHPU Kada pada awalnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, sehingga MK hanya berwenang menangani sengketa Pilkada secara transisional hingga terbentuknya badan peradilan khusus. Kegagalan legislator dalam merealisasikan amanat tersebut memperpanjang ketidakpastian hukum kelembagaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 kemudian mempertegas bahwa kewenangan MK bersifat tetap sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastian hukum, dan memastikan keberlanjutan sistem pemilu serentak secara konstitusional. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/112 10.70308/adagium.v3i2.112 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 226-246 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 226-246 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/112/107 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/113 2025-07-20T09:22:32Z adagium:Art driver

Implementation of Preventive Policies by the Gorontalo City Police Department Against the Criminal Act of Child Abuse by Stepmothers Implementasi Kebijakan Preventif Polresta Gorontalo Kota Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Tiri Ibrahim, Erni R. Ekawaty Ismail, Dian Apripari, Apripari Ibrahim, Erni R. Ekawaty Ismail, Dian Apripari, Apripari Kriminologi Penganiayaan Anak Ibu Tiri Keadilan Restoratif Hukum Pidana Criminology Violence Against Children Stepmothers Restorative Justice Criminal Law This study aims to analyze the implementation of preventive policies by the Gorontalo City Police in handling cases of child abuse by stepmothers, as well as to identify factors that hinder and opportunities for strengthening these policies in the future. The background of this study is based on the increasing number of cases of violence against children in the family environment, particularly by stepmothers, which have serious physical and psychological impacts on the victims. This phenomenon requires a strategic response from law enforcement agencies and all elements of society to create an effective child protection system. The method used is empirical legal research with a sociological-legal approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with perpetrators, victims, and investigators from the Women and Children Protection Unit (UPPA) of the Gorontalo City Police Department, while secondary data was collected through literature review and documentation. Analysis was conducted using a descriptive qualitative approach to organize and interpret field data based on applicable legal theories and principles. The research findings indicate that the Gorontalo City Police Department has implemented various preventive strategies, such as legal awareness campaigns and education, restorative approaches, the establishment of reporting centers and hotlines for child abuse, collaboration with non-governmental organizations, and the optimization of the Community Guidance Unit (BINMAS). These efforts have proven to increase public awareness and strengthen the child protection system, although they still face challenges such as limited resources, low public participation, and uneven legal education. This study has yielded positive outcomes, including a community-based child abuse prevention model and multi-sectoral collaboration that can be adopted in other regions. Recommendations for further research include a more in-depth study of power dynamics within stepfamilies, the effectiveness of community interventions, and the optimization of digital technology in reporting and supporting victims of child abuse. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan preventif Polresta Gorontalo Kota dalam menangani tindak pidana penganiayaan anak oleh ibu tiri, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan peluang penguatan kebijakan tersebut di masa mendatang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya angka kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, khususnya oleh ibu tiri, yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis serius bagi korban. Fenomena ini menuntut respons strategis dari aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat guna menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku, korban, dan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Gorontalo Kota, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengorganisir dan menginterpretasi data lapangan berdasarkan teori dan prinsip hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Gorontalo Kota telah menerapkan berbagai strategi preventif, seperti sosialisasi dan edukasi hukum, pendekatan restoratif, pembentukan posko pelaporan dan hotline kekerasan anak, kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, serta optimalisasi fungsi Bimbingan Masyarakat (BINMAS). Upaya-upaya ini terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem perlindungan anak, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum meratanya edukasi hukum. Penelitian ini memberikan dampak positif berupa model pencegahan kekerasan anak berbasis komunitas dan kolaborasi multi-sektor yang dapat diadopsi di wilayah lain. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi kajian lebih mendalam tentang dinamika relasi kuasa dalam keluarga tiri, efektivitas intervensi komunitas, serta optimalisasi teknologi digital dalam pelaporan dan pendampingan korban kekerasan anak. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/113 10.70308/adagium.v3i2.113 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 247-268 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 247-268 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/113/108 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/114 2025-07-20T09:22:29Z adagium:Art driver

Proof of Violation of General Principles of Good Governance (AAUPB) as the Basis for a Lawsuit at the PTUN Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Dasar Gugatan di PTUN Chandra, Febrian Azri, Muhammad Apriadi Bahri, Rizki Ananda, Tiara Chandra, Febrian Azri, Muhammad Apriadi Bahri, Rizki Ananda, Tiara Pembuktian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Hukum Acara PTUN Hukum Administrasi Negara Standard of Proof General Principles of Good Governance Administrative Court Procedure Law Administrative Law This study aims to analyze the standard of proof and the effectiveness of evidence in state administrative disputes based on violations of the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB). The main focus is to answer how violations of abstract principles can be concretely proven in the proceedings of the State Administrative Court (PTUN), an area fraught with practical challenges for justice seekers. The research method used is normative juridical with statutory, case, and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively to identify evidentiary practices in jurisprudence. The results show that the standard of proof for AAUPB violations is flexible (vrij bewijs), depending on the judge's conviction supported by at least two valid pieces of evidence. Effective proof cannot rely on a single type of evidence but on a synergistic combination of written documents to trace the process, expert testimony to translate abstract norms, and witness testimony to reveal procedural facts. The impact of this research is the provision of a strategic framework for legal practitioners in formulating lawsuits and offering a basis for the development of judicial guidelines to enhance decisional consistency. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar pembuktian dan efektivitas alat bukti dalam sengketa tata usaha negara yang didasarkan pada pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Fokus utama penelitian adalah menjawab pertanyaan bagaimana pelanggaran terhadap asas yang bersifat abstrak dapat dibuktikan secara konkret di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebuah area yang penuh tantangan praktis bagi para pencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi praktik pembuktian dalam yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian pelanggaran AAUPB bersifat bebas (vrij bewijs), bergantung pada keyakinan hakim yang didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Pembuktian yang efektif tidak dapat bertumpu pada satu jenis bukti, melainkan pada kombinasi sinergis antara bukti surat untuk menelusuri proses, keterangan ahli untuk menerjemahkan norma abstrak, dan keterangan saksi untuk mengungkap fakta prosedural. Dampak dari penelitian ini adalah memberikan kerangka kerja strategis bagi praktisi hukum dalam menyusun gugatan dan menawarkan basis bagi pengembangan pedoman peradilan demi meningkatkan konsistensi putusan. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/114 10.70308/adagium.v3i2.114 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 269-284 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 269-284 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/114/109 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/222 2025-07-20T09:22:27Z adagium:Art driver

Legal Protection For Consumers In Imported Cosmetic Transactions Without A Distribution Permit Through The Marketplace Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace Kharisma Putri, Varra Budi Setianingrum, Reni Kharisma Putri, Varra Budi Setianingrum, Reni perlindungan konsumen kosmetik impor izin edar Hukum Perdata consumer protection imported cosmetics distribution permit Civil Law Imported cosmetic products circulated through marketplaces without a distribution permit from the Food and Drug Administration (BPOM) are illegal. This action is regulated by various regulations to enforce legal protection for consumers. Legal protection of consumers in the sale and purchase of imported cosmetics without a distribution permit is carried out by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) which is authorized to supervise the circulation of imported cosmetic products in the marketplace by issuing a distribution permit certification for an imported cosmetic product that meets the standards and/or requirements by the provisions. The purpose of this study is to understand the legal protection of consumers in buying and selling imported cosmetics without a distribution permit from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) online through the marketplace. This research uses a normative juridical research method with an approach to legislation. This research is descriptive in nature using literature studies which are then processed and analyzed using qualitative data analysis methods. The final result of this research is that consumers and business actors have rights and obligations to uphold legal protection for consumers. Legal protection of consumers in buying and selling imported cosmetics through the marketplace requires cooperation between the government, business actors and consumers. Produk kosmetik impor yang diedarkan melalui marketplace tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan tindakan ilegal. Tindakan ini diatur oleh berbagai regulasi untuk menegakan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik impor tanpa izin edar ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik impor di marketplace dengan menerbitkan sertifikasi izin edar atas suatu produk kosmetik impor yang memenuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik impor tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara online melalui marketplace. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisa menggunakan metode analisa data kualitatif. Dapat diperoleh hasil akhir dari penelitian ini bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban untuk menegakan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik impor melalui marketplace diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/222 10.70308/adagium.v3i2.222 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 285-306 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 285-306 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/222/110 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/223 2025-07-20T09:22:25Z adagium:Art driver

Legal Protection for Consumers in E-Ticketing Transactions: A Study on Pending Payments and Delayed Ticket Confirmations in the Day6 Concert Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Ticketing Pending Payment dan Keterlambatan Konfirmasi E-Ticket Konser Day6 Yulia Salsa Billa, Ainun Budi Setianigrum, Reni Yulia Salsa Billa, Ainun Budi Setianigrum, Reni Perlindungan Konsumen Transaksi Digital E-Ticketing Hukum Perdata Consumer Protection Digital Transactions E-Ticketing Civil Law This study aims to examine the legal protections available to consumers in e-ticketing transactions, particularly in instances of issues such as delayed payments and confirmation of electronic tickets. The focus is on the case of the DAY6 3rd World Tour "Forever Young" concert in Jakarta, organized by the Mecimapro promoter, where numerous consumers encountered technical difficulties on the ticket sales platform, especially during payment and ticket confirmation. The research employs a normative juridical methodology, utilizing an analytical approach to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) and Law Number 1 of 2024 regarding Amendments to the ITE Law. The findings indicate that the promoters' handling of these issues did not fully align with the consumer protection principles outlined in the legislation. Indicators of inadequate implementation include a lack of accountability, insufficient information disclosure, and slow responses to consumer complaints. This research underscores the necessity for enhanced oversight, increased accountability among digital business operators, and the effective implementation of consumer complaint mechanisms. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam transaksi e-ticketing, khususnya dalam kasus-kasus seperti keterlambatan pembayaran dan konfirmasi tiket elektronik. Fokus penelitian ini adalah pada kasus konser DAY6 3rd World Tour “Forever Young” di Jakarta, yang diselenggarakan oleh promotor Mecimapro, di mana banyak konsumen yang mengalami kendala teknis pada platform penjualan tiket, terutama pada saat pembayaran dan konfirmasi tiket. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh promotor terhadap isu-isu tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang digariskan dalam undang-undang. Indikator implementasi yang tidak memadai termasuk kurangnya akuntabilitas, kurangnya keterbukaan informasi, dan lambatnya respon terhadap keluhan konsumen. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya peningkatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas di antara para pelaku usaha digital, dan penerapan mekanisme pengaduan konsumen yang efektif. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/223 10.70308/adagium.v3i2.223 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 307-328 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 307-328 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/223/111 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/225 2025-07-20T09:22:22Z adagium:Art driver

Juridical Analysis of Obstacles in Combating Pornography Cases at the Boalemo Police Department and a Solution-Oriented Approach to Strengthen Victim Protection Kajian Yuridis Hambatan Penanggulangan Kasus Pornografi di Polres Boalemo dan Pendekatan Solutif untuk Penguatan Perlindungan Korban Latili, Nurlin Rusdiyanto U. Puluhulawa, Mohamad Towadi, Mellisa Latili, Nurlin Rusdiyanto U. Puluhulawa, Mohamad Towadi, Mellisa Kepolisian Perlindungan korban Pornografi Hukum Pidana Police Victim protection Pornography Criminal Law This study aims to analyze the legal and non-legal obstacles in handling pornography cases at the Boalemo Police Headquarters and formulate a solution to strengthen victim protection. The main questions answered are how legal, technical, and social obstacles affect the effectiveness of handling pornography cases, and what solutions can be implemented to improve victim protection comprehensively. The research method used is empirical juridical with observation techniques, in-depth interviews with investigators, victims, and related parties, as well as documentation of legal documents and relevant literature. The data is analyzed qualitatively by linking the legal and social aspects of the case. The research method used is empirical legal research with techniques of observation, in-depth interviews with investigators, victims, and relevant parties, as well as documentation of legal documents and relevant literature. Data is analyzed qualitatively by linking field findings to victim protection theory and applicable legal provisions. The results of the study indicate that the Boalemo Police have enforced the law against perpetrators of pornography in a procedural manner, maintaining the confidentiality of identities and providing psychological assistance to victims. However, victim protection is still dominated by a repressive approach and is not yet optimal in terms of psychological, social, and economic recovery. The main obstacles found include regulatory disharmony between the Pornography Law and the ITE Law, limited digital forensic facilities, weak inter-agency coordination, low legal and digital literacy among the public, and social stigma towards victims. The findings emphasize the importance of strengthening inter-agency coordination, legal education and digital literacy, as well as developing an integrated victim support system. This study recommends strengthening integrated service units, enhancing the capacity of cyber law human resources,  harmonizing technical regulations, and providing preventive education to the public. These findings are expected to serve as a reference for the development of more adaptive and responsive policies and law enforcement practices in protecting victims of digital crimes at both the regional and national levels. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yuridis dan non-yuridis dalam penanggulangan kasus pornografi di Polres Boalemo serta merumuskan pendekatan solutif guna memperkuat perlindungan korban. Pertanyaan utama yang dijawab adalah bagaimana kendala hukum, teknis, dan sosial memengaruhi efektivitas penanganan kasus pornografi, serta solusi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan korban secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik observasi, wawancara mendalam dengan penyidik, korban, dan pihak terkait, serta dokumentasi terhadap dokumen hukum dan literatur relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori perlindungan korban dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Boalemo telah menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku pornografi secara prosedural, menjaga kerahasiaan identitas, dan memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Namun, perlindungan korban masih didominasi pendekatan represif dan belum optimal dalam pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi. Hambatan utama yang ditemukan meliputi disharmoni regulasi antara UU Pornografi dan UU ITE, keterbatasan fasilitas forensik digital, lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat, serta stigma sosial terhadap korban. Dampak penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga, edukasi hukum dan literasi digital, serta pengembangan sistem pendampingan korban yang terintegrasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas SDM hukum siber, harmonisasi regulasi teknis, dan edukasi preventif kepada masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif dalam perlindungan korban kejahatan digital di tingkat daerah maupun nasional. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/225 10.70308/adagium.v3i2.225 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 329-340 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 329-340 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/225/112 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/226 2025-07-20T09:22:20Z adagium:Art driver

Juridical Implications of Law Number 3 of 2024 on the Authority of the Audit Board of Indonesia (BPK) in Auditing Village Finances Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pemeriksaan Keuangan Desa Yunus, Rahmawati Abdussamad, Zamroni Mandjo, Julius T Yunus, Rahmawati Abdussamad, Zamroni Mandjo, Julius T Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan Desa Implikasi Yuridis Hukum Administrasi Negara State Audit Agency Village Finance Legal Implications Administrative Law The study aims to examine the legal implications of Law No. 3 of 2024 on the authority of the Supreme Audit Agency (BPK) in conducting financial audits of villages. The main issue raised is how these regulatory changes expand, clarify, and strengthen the role of the BPK in directly overseeing village financial management, as well as their impact on transparency, accountability, and financial governance in villages. The research approach applied is a legal study from the perspectives of legislation, history, comparison, and conceptual analysis. Information was collected through literature review using official regulations, official documents, legal literature, and relevant previous study findings. The study findings show that Law No. 3 of 2024 provides a stronger legal basis for the BPK to conduct direct audits of villages, no longer limited to audits of district/city budgets. The BPK's authority now includes administrative audits, performance audits, and investigative audits, making village financial oversight more comprehensive and substantive. The impact of these changes is increased transparency, accountability, and public participation in village financial oversight, as well as the strengthening of good governance principles at the village level. This study underscores the importance of strengthening village government capacity, inter-agency collaboration, and the development of open reporting systems to support the effectiveness of village financial oversight in the new regulatory era. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perubahan regulasi ini memperluas, memperjelas, dan memperkuat peran BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa secara langsung, serta dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi BPK untuk melakukan audit langsung ke desa, tidak lagi terbatas pada audit APBD kabupaten/kota. Kewenangan BPK kini meliputi audit administratif, audit kinerja, dan audit investigatif, sehingga pengawasan keuangan desa menjadi lebih komprehensif dan substantif. Dampak dari perubahan ini adalah meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa, serta penguatan prinsip good governance di tingkat desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah desa, kolaborasi lintas lembaga, dan pengembangan sistem pelaporan yang terbuka untuk mendukung efektivitas pengawasan keuangan desa di era regulasi baru. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/226 10.70308/adagium.v3i2.226 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 341-354 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 341-354 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/226/113 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/227 2025-07-20T09:21:59Z adagium:Art driver

Modus Operandi of the Crime of Sodomy Committed by Teachers Against Their Students Modus Operandi Tindak Pidana Sodomi oleh Oknum Guru terhadap Anak Didik Huntoyungo, Abdul Fahri Badu, Lisnawaty W Mamu, Karlin Z Huntoyungo, Abdul Fahri Badu, Lisnawaty W Mamu, Karlin Z Sodomi Guru Anak Didik Hukum Pidana Sodomy Teachers Students Criminal Law This study aims to analyze in depth the modus operandi of sodomy crimes committed by teachers against students in educational settings, particularly in Gorontalo City. The main issues raised are the strategies, patterns, and supporting factors that enable sexual crimes to be committed by educators, as well as effective prevention and handling measures. The research method used is empirical law with a qualitative approach, where data is collected through literature review, observation, and direct interviews with law enforcement officials, perpetrators, and relevant parties at the Class IIb Correctional Institution in Gorontalo City. The research findings reveal that the perpetrators' modus operandi is highly structured, beginning with grooming, gift-giving, psychological manipulation, and threats to keep the victims silent. The perpetrators exploit their position and trust as teachers to approach the victims, as well as the economic and psychological vulnerabilities of the students. Environmental, social, and psychological factors play a significant role in shaping the deviant behavior of the perpetrators, while the monitoring systems in schools and families remain weak. The impact of this crime is far-reaching, including psychological distress, academic decline, and social stigma toward the victims. This study emphasizes the importance of strengthening internal monitoring systems in schools, sexual education, professional ethics training for teachers, and collaboration between schools, families, and law enforcement agencies. Research recommendations include the development of a multidisciplinary prevention model and routine evaluations of child protection systems in educational settings. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam modus operandi tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh oknum guru terhadap anak didik di lingkungan pendidikan, khususnya di Kota Gorontalo. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana strategi, pola, dan faktor pendukung yang memungkinkan terjadinya kejahatan seksual oleh tenaga pendidik, serta bagaimana upaya pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, pelaku, serta pihak terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku sangat terstruktur, dimulai dari proses grooming, pemberian hadiah, manipulasi psikologis, hingga ancaman agar korban tetap diam. Pelaku memanfaatkan posisi dan kepercayaan sebagai guru untuk mendekati korban, serta memanfaatkan kelemahan ekonomi dan psikologis anak didik. Faktor lingkungan, sosial, dan psikologis sangat berperan dalam membentuk perilaku menyimpang pelaku, sementara sistem pengawasan di sekolah dan keluarga masih lemah. Dampak kejahatan ini sangat luas, meliputi gangguan psikologis, penurunan prestasi, dan stigma sosial terhadap korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di sekolah, edukasi seksual, pelatihan etika profesi guru, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum. Rekomendasi penelitian meliputi pengembangan model pencegahan berbasis multidisipliner dan evaluasi rutin terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/227 10.70308/adagium.v3i2.227 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 355-367 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 355-367 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/227/114 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/228 2025-07-20T09:21:53Z adagium:Art driver

Juridical Review of Consumer Protection Against Overclaimed Body Care Product Marketing on Marketplaces Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pemasaran Produk Perawatan Badan Overclaim di Marketplace Siska Sari Surya Dewi, Putri Budi Setianingrum, Reni Siska Sari Surya Dewi, Putri Budi Setianingrum, Reni Perlindungan Konsumen Overclaim Marketplace Produk Perawatan Badan Hukum Perdata Consumer Protection Overclaim Marketplace Body Care Products Civil Law The rapid growth of Indonesia's body care industry is accompanied by the increasing practice of exaggerated marketing claims (overclaim) on online marketplaces. Such practices can harm consumers’ health and finances due to misleading information without sufficient scientific evidence. This study analyzes legal protection for consumers harmed by overclaim marketing based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, and Law Number 36 of 2009 on Health. Using a normative legal method with a qualitative approach, the study finds that overclaim practices violate consumer rights and may incur administrative or criminal sanctions. However, enforcement in the digital sphere faces challenges such as weak supervision, low consumer awareness, and unclear marketplace responsibilities. Thus, synergy among the government, BPOM, marketplaces, and the public is essential to ensure comprehensive and effective consumer protection in the digital era. Pesatnya perkembangan industri perawatan badan di Indonesia diiringi dengan maraknya praktik pemasaran berlebihan (overclaim) di marketplace. Praktik ini berpotensi merugikan konsumen secara kesehatan dan finansial akibat informasi yang menyesatkan tanpa bukti ilmiah yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat overclaim berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overclaim melanggar hak konsumen dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Namun, pelaksanaannya masih terkendala lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran konsumen, serta tidak jelasnya tanggung jawab hukum marketplace. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, BPOM, marketplace, dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang komprehensif dan efektif di era digital. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/228 10.70308/adagium.v3i2.228 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 368-386 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 368-386 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/228/115 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/230 2025-07-20T09:21:43Z adagium:Art driver

The Dual Role of Social Media in Child Sexual Violence Cases: Between Public Advocacy and the Risk of Victim Revictimization Peran Ganda Media Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak: Antara Advokasi Publik dan Risiko Reviktimisasi Korban Puannandini, Dewi Asri Anggraeni, Devi Octo Firmansyah Gulo, Deden Ahmad Nur, Agum Karabi, Jumadi K. Puannandini, Dewi Asri Anggraeni, Devi Octo Firmansyah Gulo, Deden Ahmad Nur, Agum Karabi, Jumadi K. Kekerasan Seksual Anak Media Sosial Reviktimisasi Hukum Pidana Child Sexual Violence Social Media Revictimization Criminal Law Child sexual violence is a serious human rights violation with long-term consequences. In the digital era, social media plays a paradoxical dual role in handling these cases. This study aims to analyze the dual role of social media as a public advocacy tool that accelerates the legal process while simultaneously posing a risk of revictimization for child victims. Using a qualitative research method with normative legal and empirical approaches, this study examines legislation, content analysis of viral cases in Indonesia from 2020-2024, and in-depth interviews with child protection activists, legal experts, and law enforcement officials. The findings show that public pressure through social media has proven effective in accelerating law enforcement responses. However, at the same time, unethical exposure such as the dissemination of identities, negative comments, and stigma on digital platforms causes repeated trauma and profound psychological suffering for the victims. This situation is exacerbated by regulatory gaps that are not adaptive to the speed of social media and the low level of public digital literacy. In conclusion, justice that relies on virality is an unsustainable and dangerous system. A fundamental shift is required towards a collaborative approach involving the government, digital platforms, and the public to build a victim-centric digital ecosystem where the protection, recovery, and dignity of the child are the highest priority. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dengan dampak jangka panjang. Di era digital, media sosial memainkan peran ganda yang paradoksal dalam penanganan kasus-kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ganda media sosial sebagai alat advokasi publik yang mempercepat proses hukum sekaligus sebagai medium yang berisiko menyebabkan reviktimisasi pada korban anak. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan, analisis konten pada kasus-kasus viral di Indonesia periode 2020-2024, serta wawancara mendalam dengan aktivis perlindungan anak, pakar hukum, dan penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan publik melalui media sosial terbukti efektif mengakselerasi respons penegak hukum. Namun, pada saat yang sama, paparan yang tidak etis seperti penyebaran identitas, komentar negatif, dan stigma di platform digital menyebabkan trauma berulang dan penderitaan psikologis yang mendalam bagi korban. Kondisi ini diperparah oleh celah regulasi yang tidak adaptif terhadap kecepatan media sosial dan rendahnya literasi digital masyarakat. Kesimpulannya, keadilan yang bergantung pada viralitas adalah sistem yang tidak berkelanjutan dan berbahaya. Diperlukan sebuah pergeseran fundamental menuju pendekatan kolaboratif antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk membangun ekosistem digital yang berpusat pada korban, di mana perlindungan, pemulihan, dan martabat anak menjadi prioritas utama. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/230 10.70308/adagium.v3i2.230 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 387-398 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 387-398 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/230/116 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/231 2025-07-20T09:21:34Z adagium:Art driver

Legal Review of the Determinants of Immoral Acts Against Minors with Mental Retardation Kajian Hukum atas Determinan Tindakan Asusila terhadap Anak di Bawah Umur dengan Retardasi Mental Pakaya, Juwana Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto U Puluhulawa, Irfan Pakaya, Juwana Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto U Puluhulawa, Irlan Tindak Asusila Anak di Bawah Umur Retardasi Mental Hukum Pidana Sexual Abuse Minors Mental Retardation Criminal Law The purpose of this study is to examine the factors that trigger immoral acts in minors with mental retardation in the jurisdiction of the Bone Bolango Police, as well as to evaluate the extent to which legal protection for victims has been effective. The approach applied in this study is empirical law with qualitative methods, where primary data was collected through interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA), victims, and other related parties, accompanied by direct monitoring of the case handling process. Additional data sources were collected based on official archives, legal regulations, and scientific works. The findings of this study show that the dominant factors causing sexual abuse against children with mental retardation include the victims' limited cognitive and communication abilities, weak family supervision, low legal awareness in the community, and the influence of the environment and the development of information technology. The main challenges in implementing legal protection include limited police personnel, lack of supporting facilities, and social stigma against children with disabilities. The implications of this study emphasize the importance of strengthening an adaptive legal protection system, improving the competence of officials, providing safe shelters, and conducting continuous legal education for the community. This study recommends fostering collaboration between law enforcement agencies, families, and the community in preventive efforts and case handling, as well as promoting the formulation of policies that are more child-friendly toward children with mental disabilities as a preventive measure against sexual crimes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan terjadinya tindakan asusila terhadap anak di bawah umur dengan retardasi mental di wilayah Polres Bone Bolango, serta menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), korban, dan pihak terkait, serta observasi langsung terhadap proses penanganan kasus. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan utama terjadinya tindak asusila pada anak dengan retardasi mental meliputi keterbatasan kognitif dan komunikasi korban, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh lingkungan dan kemajuan teknologi informasi. Hambatan utama dalam perlindungan hukum adalah keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian, kurangnya fasilitas pendukung, dan stigma sosial terhadap anak penyandang disabilitas. Dampak dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif, peningkatan kapasitas petugas, penyediaan rumah aman, serta edukasi hukum yang berkelanjutan di masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus, serta perlunya pengembangan kebijakan yang lebih inklusif untuk melindungi anak dengan retardasi mental dari kejahatan seksual. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/231 10.70308/adagium.v3i2.231 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 399-412 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 399-412 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/231/117 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/232 2025-07-25T21:13:19Z adagium:Art driver

Money Politics in the 2024 Merangin Regional Election Politik Uang Pada Pilkada Merangin Tahun 2024 Salman, Salman Suparta, Endang Cantika, Fuji Salman, Salman Suparta, Endang Cantika, Fuji Politik Uang Pilkada Merangin Hukum Tata Negara Money Politics Regional Elections Merangin Constitutional Law Money politics is the biggest bugbear in every political recruitment, including in regional head elections (pilkada). Through the pilkada, it is expected that qualified regional leaders will be elected according to the will of the people, but in its implementation, one of the "democratic parties" is the display of fraudulent behavior, dishonesty, lies in the campaign and even fooling the public by giving money or goods before voting so that voters choose certain candidates known as money politics. The phenomenon of money politics in the implementation of the Regional Head Election (Pilkada) in Merangin Regency, which refers to the use of money or materials to influence voters' choices, has become a significant problem in the democratic process in Indonesia, including in the Merangin Pilkada. The results of the study show that money politics occurs in various forms, such as giving cash, goods, and political promises to voters and party cadres. Social, economic, and educational factors are the main triggers for the development of this practice. In addition, the practice of money politics threatens the integrity of the Pilkada by reducing the level of political participation of the community and reducing the accountability of regional head candidates. This article suggests the need to strengthen political supervision and education to minimize the negative impacts of money politics in elections and regional elections in Indonesia. Politik uang merupakan masalah terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Melalui Pilkada diharapkan terpilih pemimpinpemimpin daerah yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat, namun dalam pelaksanaannya, salah satu “pesta demokrasi” ini dipertontonkannya perilaku-perilaku kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan-kebohongan dalam kampanye bahkan membodohi masyarakat dengan memberikan uang atau barang menjelang pencoblosan agar pemilih memilih calon tertentu yang dikenal dengan istilah money politics (politik uang). Fenomena politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Merangin, yang merujuk pada penggunaan uang atau materi untuk mempengaruhi pilihan pemilih, telah menjadi masalah signifikan dalam proses demokrasi di Indonesia, termasuk dalam Pilkada Merangin, Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, barang, dan janji politik kepada pemilih dan kader partai. Faktor sosial, ekonomi, serta tingkat pendidikan menjadi pemicu utama berkembangnya praktik ini. Selain itu, praktik politik uang mengancam integritas Pilkada dengan menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat dan mengurangi akuntabilitas calon kepala daerah. Artikel ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan dan pendidikan politik untuk meminimalkan dampak buruk politik uang dalam pemilu dan Pilkada di Indonesia. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/232 10.70308/adagium.v3i2.232 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 459-469 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 459-469 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/232/122 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/233 2025-07-20T09:21:13Z adagium:Art driver

Determinants of Inhibiting Factors and Strategies of the Boalemo District Prosecutor's Office in Protecting Children as Victims of Sexual Abuse Determinan Penghambat dan Strategi Kejaksaan Negeri Boalemo dalam Melindungi Anak sebagai Korban Pencabulan Pelu, Febriyanti Wantu, Fence M Mamu, Karlin Z Pelu, Febriyanti Wantu, Fence M Mamu, Karlin Z Perlindungan Hukum Pencabulan Anak Hukum Pidana Legal Protection Sexual Abuse Children Criminal Law This study aims to analyze the determining factors and strategies implemented by the Boalemo District Attorney's Office in protecting children as victims of sexual abuse. The main issue raised is how internal and external obstacles affect the effectiveness of legal protection, as well as what strategies have been and can be implemented to optimize protection for victims. The research method used is an empirical legal approach with data collection techniques through literature review, in-depth interviews with public prosecutors at the Boalemo District Prosecutor's Office, and documentation of child sexual abuse cases handled over the past five years. The data was analyzed using qualitative descriptive methods to obtain a comprehensive picture of the obstacles and legal protection efforts. The results of the study indicate that the main obstacles to legal protection for child victims of sexual abuse in Boalemo include limited trained human resources, a lack of child-friendly facilities and infrastructure, weak coordination between institutions, psychological pressure on victims, and challenges in proving cases in court. Strategies implemented include professional prosecution, legal and psychological assistance, restitution, special training for prosecutors, development of child-friendly facilities, and application of restorative justice principles. The impact of this study shows that these efforts have made a positive contribution to the legal protection of children, although strengthening is still needed in various aspects, especially in cross-sectoral synergy and institutional capacity building. These findings are expected to serve as a reference for the development of child protection policies and practices at the regional and national levels. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan penghambat dan strategi yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Boalemo dalam melindungi anak sebagai korban pencabulan. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana hambatan internal dan eksternal memengaruhi efektivitas perlindungan hukum, serta strategi apa saja yang telah dan dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan jaksa pidana umum Kejaksaan Negeri Boalemo, serta dokumentasi kasus-kasus pencabulan anak yang ditangani dalam lima tahun terakhir. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai faktor penghambat dan upaya perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Boalemo meliputi keterbatasan sumber daya manusia terlatih, minimnya sarana dan prasarana ramah anak, lemahnya koordinasi antarlembaga, tekanan psikologis korban, serta tantangan dalam pembuktian di pengadilan. Strategi yang telah dijalankan meliputi penuntutan profesional, pendampingan hukum dan psikologis, pengajuan restitusi, pelatihan khusus bagi jaksa, pengembangan fasilitas ramah anak, serta penerapan prinsip keadilan restoratif. Dampak penelitian ini memperlihatkan bahwa upaya-upaya tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan hukum anak, meskipun masih diperlukan penguatan di berbagai aspek, terutama dalam sinergi lintas sektor dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan anak di tingkat daerah maupun nasional. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/233 10.70308/adagium.v3i2.233 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 413-426 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 413-426 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/233/118 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/235 2025-07-20T09:20:58Z adagium:Art driver

Legal Protection for Civil Servant Applicants Regarding Age Limits in Employment Law Perlindungan Hukum bagi Pelamar CPNS Terkait Batas Usia dalam Hukum Kepegawaian Harmaini, Harmaini Arqon, Mohammad Salman, Salman Siregar, Ade Uli Kurniati Amirullah, M Aria Harmaini, Harmaini Arqon, Mohammad Salman, Salman Siregar, Ade Uli Kurniati Amirullah, M Aria Perlindungan Hukum CPNS Batas Usia Hukum Administrasi Negara Legal Protection CPNS Age Limit Administrative Law This research aims to analyze the legal protection for applicants of the Civil Servant Candidates (CPNS) regarding the age limit policy in Indonesia, examining the dualism between its legal basis and the potential for discrimination from a Human Rights (HAM) perspective. This study employs a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach. Data were qualitatively analyzed from primary legal materials, such as Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 11 of 2017, as well as secondary legal materials. The findings indicate that while the age limit policy is strongly grounded in law and administrative rationality for efficiency and productivity, it inherently risks creating age-based discrimination. This rigid policy conflicts with the non-discrimination principle in human rights as it may exclude competent candidates based on age stereotypes. The impact of this research is a recommendation for the government to re-evaluate the existing policy towards a more flexible, substantive, and competency-focused recruitment system to ensure justice and equal opportunities for all citizens. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait kebijakan batas usia di Indonesia, dengan mengkaji dualisme antara dasar hukum dan potensi diskriminasi dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penetapan batas usia memiliki landasan hukum yang kuat dan rasionalitas administratif untuk efisiensi dan produktivitas, kebijakan ini secara inheren berisiko menciptakan diskriminasi berbasis usia. Kebijakan yang kaku ini berbenturan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM karena berpotensi mengecualikan kandidat kompeten berdasarkan stereotip usia. Dampak dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan yang ada menuju sistem rekrutmen yang lebih fleksibel, substantif, dan berfokus pada kompetensi untuk menjamin keadilan dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/235 10.70308/adagium.v3i2.235 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 427-440 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 427-440 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/235/119 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/236 2025-07-20T09:20:49Z adagium:Art driver

The Juridical Review of Dispute Resolution Models for National Economic Recovery (PEN) Loan by Local Governments Kajian Yuridis Model Penyelesaian Sengketa Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemerintah Daerah Winata, I Kadek Ari Tome, Abdul Hamid Winata, I Kadek Ari Tome, Abdul Hamid Dana PEN Pemerintah Daerah Sengketa Hukum Perdata PEN Funds Local Government Disputes Civil Law This study aims to examine the legal aspects and dispute resolution models in the implementation of the National Economic Recovery (PEN) loan program by local governments. The main questions in this study are: (1) what are the legal provisions governing the PEN loan mechanism by local governments, and (2) how are disputes arising from its implementation resolved? The method used is a normative legal approach with descriptive-analytical analysis of legislation, legal doctrines, and case studies related to the implementation of PEN loans in several regions. Data were collected through literature review and analyzed through deductive legal logic interpretation. The research findings reveal that the implementation of PEN loans is based on various regulations, including Law No. 17 of 2003, Law No. 2 of 2020, Government Regulation No. 43 of 2020, Minister of Finance Regulation No. 105/PMK.07/2020, and Government Regulation No. 56 of 2018. However, in its implementation, various disputes have arisen due to breach of contract, weak supervision, and differences in contract interpretation. Dispute resolution can be pursued through litigation or non-litigation channels, including through the LAPS SJK. This study highlights the importance of strengthening contractual regulations and institutional frameworks for local governments to ensure more accountable management of public loans and minimize the potential for disputes in a systematic and effective manner. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum serta model penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan program pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah daerah. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pinjaman dana PEN oleh pemerintah daerah, dan (2) bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus terkait pelaksanaan pinjaman PEN di beberapa daerah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui penafsiran logika hukum deduktif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pinjaman PEN berlandaskan pada berbagai regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2020, PMK No. 105/PMK.07/2020, serta PP No. 56 Tahun 2018. Namun dalam implementasinya muncul berbagai sengketa akibat wanprestasi, lemahnya pengawasan, hingga perbedaan interpretasi kontrak. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk melalui LAPS SJK. Penelitian ini berdampak pada pentingnya penguatan regulasi kontraktual dan kelembagaan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan pinjaman publik lebih akuntabel dan potensi sengketa dapat diminimalkan secara sistematis dan efektif. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2025-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/236 10.70308/adagium.v3i2.236 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 3 No. 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 441-458 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 441-458 2985-5128 10.70308/adagium.v3i2 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/236/120 Copyright (c) 2025 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/256 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

Analysis of Law Enforcement Against the Case of Mangrove Forest Destruction in Kwala Serapuh Village, Langkat Regency. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perusakan Hutan Mangrove di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat Clarentia, Celine Rosmalinda Affila Clarentia, Celine Rosmalinda Affila Penegakan Hukum Mangrove Keadilan Ekologis Hukum Lingkungan Kwala Serapuh law enforcement mangrove ecological justice environmental law Kwala Serapuh The case of mangrove forest destruction in Kwala Serapuh Village, Langkat Regency, reflects the weakness of environmental law enforcement in Indonesia despite the existence of a strong legal framework. This study aims to analyze the delays and injustices in law enforcement related to mangrove destruction and to identify institutional and political factors contributing to the problem. This research employs a normative juridical method with a case study approach focusing on the implementation of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The analysis reveals a significant gap between law in books and law in action due to weak inter-agency coordination, ineffective sanctions, and the dominance of economic interests over ecological protection. As a result, coastal communities have become the most affected and have lost their legal protection. The study concludes that institutional reform, stronger enforcement mechanisms, and enhanced community participation are urgently needed for environmental restoration. It recommends a stronger political commitment to prioritize ecological justice as a fundamental principle of sustainable development in Indonesia. Keywords :  law enforcement, mangrove, ecological justice, environmental law, Kwala Serapuh Kasus perusakan hutan mangrove di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat, mencerminkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia meskipun telah memiliki kerangka hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlambatan dan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum terhadap perusakan mangrove, serta mengidentifikasi faktor penyebab yang bersifat kelembagaan dan politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara law in books dan law in action karena lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya efektivitas sanksi, dan dominannya kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan ekologi. Akibatnya, masyarakat pesisir menjadi pihak yang paling terdampak dan kehilangan perlindungan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kelembagaan, penguatan mekanisme penegakan hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan lingkungan. Saran yang diajukan adalah perlunya komitmen politik yang kuat untuk menempatkan keadilan ekologis sebagai dasar utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci :  Penegakan Hukum, Mangrove, Keadilan Ekologis, Hukum Lingkungan, Kwala Serapuh PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/256 10.70308/adagium.v4i1.256 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 1-10 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 1-10 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/256/146 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/261 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

Interpretation of Qiwamah and Nusyuz through Tafsir bi al-Ra’yi in the Perspective of Contemporary Islamic Family Law Penafsiran Qiwamah dan Nusyuz melalui Tafsir bi al-Ra’yi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer Muhammad Ihsanuddin, Irfan Tafsir bi al-Ra’yi Qiwamah Nusyuz Ayat-ayat Ahkam Hukum Keluarga Islam Hukum Perdata qiwamaah nusyuz ayat-ayat ahkam Tafsir bi al-Ra’yi Tafsir bi al-Ra’yi Qiwamah Nusyuz Ayat al-Ahkam Islamic Family Law This study aims to comprehensively examine the meanings and dynamics of the interpretation of the concepts of Qiwamah and Nusyuz through the approach of Tafsir bi al-Ra’yi within the framework of the Qur’anic ayat al-ahkam. The primary focus of this research lies in exploring the role of rational and contextual interpretative methods in constructing a more just and relevant understanding of husband–wife relations within Islamic family law. This research employs a qualitative approach using thematic (maudhu’i) Qur’anic exegesis analysis and library research, complemented by in-depth interviews with Qur’anic exegesis scholars and academics in the field of Islamic law. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method through three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Tafsir bi al-Ra’yi provides a space for more contextual reinterpretations of the Qur’anic verses on Qiwamah and Nusyuz by considering the principles of justice, equality, and maqāṣid al-sharī‘ah. This interpretative approach rejects narrow textualism and emphasizes social harmony and balanced roles within family life. Theoretically, this study contributes to the development of contextual exegesis paradigms in the study of ayat al-ahkam, while practically it offers implications for the reformulation of Islamic family law that is responsive to gender justice issues and contemporary social transformations. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif makna serta dinamika penafsiran konsep Qiwamah dan Nusyuz melalui pendekatan Tafsir bi al-Ra’yi dalam kerangka ayat-ayat ahkam al-Qur’an. Penekanan utama kajian ini terletak pada penelusuran peran metode tafsir yang bersifat rasional dan kontekstual dalam membangun pemahaman yang lebih berkeadilan dan relevan mengenai relasi suami dan istri dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tafsir tematik (maudhu’i) dan studi kepustakaan (library research), yang dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap pakar tafsir serta akademisi di bidang hukum Islam. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Tafsir bi al-Ra’yi membuka peluang bagi reinterpretasi ayat-ayat tentang Qiwamah dan Nusyuz secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan, serta maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan penafsiran ini menolak pemaknaan tekstual yang sempit dan lebih menekankan pada terciptanya harmoni sosial serta keseimbangan peran dalam kehidupan keluarga. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan paradigma tafsir kontekstual dalam kajian ayat-ayat ahkam, sementara secara praktis berimplikasi pada pembaruan pemahaman hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap isu keadilan gender dan dinamika perubaahan sosial masyarakat kontemporer PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/261 10.70308/adagium.v4i1.261 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 11-22 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 11-22 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/261/147 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/262 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

Analysis of Insurance Investment Governance Failure at PT Jiwasraya from an Economic Law Perspective Analisis Kegagalan Tata Kelola Investasi Asuransi PT Jiwasraya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Purnomo, Septu Luthfi Reviana, Salsabilla Purnomo, Septu Luthfi Reviana, Salsabilla Asuransi Jiwa Investasi Hukum Ekonomi Life Insurance Investment Economic Law This research seeks to examine the shortcomings in insurance investment governance at PT Jiwasraya from the viewpoint of economic law. The case involves a series of notable irregularities and breaches. As a result, the study centers on uncovering the repercussions stemming from PT Jiwasraya's mismanagement of insurance investments, as well as identifying the relevant laws and provisions associated with the incident. The methodology applied is the Normative Juridical Research Method, employing both a case-approach and a statute-approach.. This research successfully identifies various instances of deviations and misconduct committed by PT Jiwasraya in its insurance investment governance, alongside the applicable statutory regulations and relevant articles concerning the case. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan pada tata kelola investasi asuransi PT Jiwasraya dalam sudut padang hukum ekonomi. Di mana dalam kasus ini terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan perhatian pada dampak yang timbul akibat ketidakberhasilan pengelolaan investasi asuransi oleh PT Jiwasraya, serta undang-undang dan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan menerapkan pendekatan kasus (case-approach) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (statute-approach). Penelitian ini mengungkap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT Jiwasraya dalam pengelolaan investasi asuransi, serta peraturan perundang-undangan beserta pasal-pasal yang terkait dengan kasus tersebut. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/262 10.70308/adagium.v4i1.262 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 23-31 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 23-31 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/262/148 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/263 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

Illegal Wildlife Trafficking within the Framework of Environmental Crime Perdagangan Satwa Dilindungi Sebagai Bentuk Kejahatan Lingkungan Anindya Khoerunisa, Asti Hisaaby, Afwany Alana, Anaku Prameswari, Sarah Tyas Meliyani, Yuyun Anindya Khoerunisa, Asti Hisaaby, Afwany Alana, Anaku Prameswari, Sarah Tyas Meliyani, Yuyun Perdagangan satwa dilindungi Kejahatan lingkungan Penegakan hukum lingkungan protected wildlife trade environmental crime environmental law enforcement This study aims to analyze the reasons why the trade in protected wildlife can be classified as an environmental crime, the forms of legal liability imposed on offenders within the Indonesian environmental law system, and the role of environmental law enforcement in preventing the extinction of protected species. This research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through library research by examining statutory regulations, legal literature, textbooks, and relevant scholarly journal articles related to the conservation of biological natural resources and environmental crimes. The findings indicate that the trade in protected wildlife constitutes not merely an ordinary criminal offense, but an environmental crime that causes serious ecological impacts, including ecosystem degradation, loss of biodiversity, and threats to species extinction. Legal liability for offenders may be imposed through administrative, criminal, and civil sanctions cumulatively. The study also finds that the effectiveness of environmental law enforcement plays a crucial role in protecting wildlife, although in practice it still faces various challenges, such as weak deterrent effects and low public legal awareness. This study is expected to strengthen the environmental law perspective in addressing protected wildlife trade and to serve as a reference for the development of more comprehensive and sustainable policies and law enforcement strategies. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan perdagangan satwa yang dilindungi dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan lingkungan, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, serta peran penegakan hukum lingkungan dalam mencegah kepunahan satwa dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku teks, serta artikel jurnal yang relevan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan kejahatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan satwa dilindungi tidak hanya merupakan pelanggaran pidana semata, melainkan kejahatan lingkungan yang menimbulkan dampak ekologis serius, termasuk kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ancaman kepunahan spesies. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dapat dikenakan melalui sanksi administratif, pidana, dan perdata secara simultan. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran penegakan hukum lingkungan sangat menentukan efektivitas perlindungan satwa, namun dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya efek jera dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dampak penelitian ini diharapkan dapat memperkuat perspektif hukum lingkungan dalam penanganan perdagangan satwa dilindungi serta menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/263 10.70308/adagium.v4i1.263 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 32-54 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 32-54 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/263/149 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/264 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

Legal Analysis of the Termination of CNN Indonesia Employees: A Review of Freedom of Association and Alleged Union Busting Practices Analisis Yuridis PHK Karyawan CNN Indonesia: Tinjauan Kebebasan Berserikat dan Dugaan Praktik Union Busting Nur Prasetyo, Andika Argya Azzahrani, Salma Tri Hapsari, Feti Nur Prasetyo, Andika Argya Azzahrani, Salma Tri Hapsari, Feti kebebasan berserikat UU ketenagakerjaan kasus CNN Indonesia freedom of association Labor Law CNN Indonesia case Research examines the issue of unionization and procedure for layoffs in the context of employment in Indonesia with a normative-empris approach. The normative approach was carried out with relevant legal regulations, especially Law No. 13 of 2003 concerning labor and Law No. 21 of 2000 concerning serikat work. The empirical approach was carried out with the analysis of the regulatory implementation terhadp, a real case of layoffs to CNN workers Indonesia, By conducting a review of the field facts, the chronology of the events and the relevant parties. The results of the analysis revealed that the large number of industries in Indonesia need to be balanced with strong and protective labor policies, the government's steps not only focus on creating new jobs but also on preventing layoffs through social pungguatan dialaog. The increase in labor competence and the establishment of healthy industrial relations climate, CNN Indonesia's Case shows the urgency of a more responsive and relevant industrial relations system for workers’ basic rights protection. The findings of this study concluded that the gap between regulations and field practice is still a big problem in the employment world in Idonesia, struktual Reform is needed to minimize the practice of labor unions and realize fair, sustainable and in accordance with the principles of modern labor law. Penellitian ini mengkaji persoalan kebebasan berserikat dan prosedur pemutusan hubungan kerja dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia dengan pendekatan normatif-empris. Pendekatan normatif dilakukan dengan telaah peraturan hukum yang relevan terutama UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No 21 Tahun 2000 tentang serikat kerja. Pendekatan empiris dilakukan dengan analisa implementasi regulasi tersebut terhadp kasus nyata PHK terhadap pekerja CNN Indonesia, Dengan melakukan review fakta lapangan, kronologi kejadian dan respon para pihak terkait. Hasil analisa mengungkapkan bahwa banyaknya industri di Indonesia perlu diimbangi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang kuat dan protektif, Langkah pemerintah tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan baru tetapi juga pada pencegahan PHK melalui pungguatan dialaog sosial. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pembentukan iklim hubungan industrial yang sehat, Kasus CNN Indonesia menunjukan urgensi reformasi sistem hubungan industri yang lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan hak dasar pekerja. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktek lapangan masih menjadi problem besar di dunia ketenagakerjaan di Idonesia, Reformasi struktual diperlukan guna meminimalkan praktik pemberagusan serikat pekerja serta mewujudkan hubungan industrial yang adil, berkelanjutan dan sesuai prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan modern. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/264 10.70308/adagium.v4i1.264 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 55-65 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 55-65 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/264/150 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/267 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

Legal Analysis of the Allowance of Forest Logging and Land Conversion into Oil Palm Plantations Triggering Flash Floods in Sumatra Analisis Hukum terhadap Pembiaran Penebangan Hutan dan Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan Sawit yang Memicu Banjir Bandang di Sumatera Muhaiyaadden, Fadhil Ahda Gunawan, Farhan Jasmine Aulia, Naura Imam Syahid, Muhammad Munsif Ahmad, Adil Gunawan, Farhan Jasmine Aulia, Naura Imam Syahid, Muhammad Munsif Ahmad, Adil Hukum Lingkungan Deforestasi Tanggung Jawab Hukum Environmental Law Environmental Law Deforestation Legal Responsibility This study aims to conduct a legal analysis of the tolerance toward deforestation and land conversion into oil palm plantations that has triggered flash floods in Sumatra, as well as to examine the legal responsibilities of the government and corporations for the resulting ecological damage. The research addresses the contribution of deforestation to flash flood disasters, the legal provisions violated, and the mechanisms of legal accountability that may be applied. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches, supported by secondary data derived from legislation, legal doctrines, scientific studies, and official environmental and forestry reports. The findings reveal that the tolerance of deforestation and the expansion of oil palm plantations have violated the Environmental Protection and Management Act, the Forestry Act, and the Plantation Act, and have significantly degraded the ecological function of forests as natural regulators of water systems. The impact of this research emphasizes that both governmental authorities and corporate actors may be held administratively, civilly, and criminally liable, and highlights the importance of environmental recovery efforts and sustainable prevention strategies to reduce the risk of future flash floods. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik pembiaran penebangan hutan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit yang memicu terjadinya banjir bandang di wilayah Sumatera, serta mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah dan korporasi atas kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada kontribusi deforestasi terhadap bencana banjir bandang, ketentuan hukum yang dilanggar, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan hukum, doktrin, serta hasil penelitian ilmiah dan laporan resmi terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiaran deforestasi dan ekspansi perkebunan sawit telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Perkebunan, dan secara nyata menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai pengendali tata air. Dampak penelitian ini menegaskan bahwa baik pemerintah maupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara administratif, perdata, dan pidana, serta pentingnya upaya pemulihan lingkungan dan pencegahan berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir bandang di masa mendatang. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/267 10.70308/adagium.v4i1.267 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 66-88 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 66-88 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/267/151 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/274 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

Jurisprudential Approaches to Qur'anic Interpretation: An Analysis of the Characteristics of Tafsir Fiqhi Works from an Islamic Law Perspective Pendekatan Tafsir Fiqhi dalam Menafsirkan Al-Qur’an: Analisis Karakteristik dari Kitab-Kitab Tafsir Fiqhi dalam Perspektif Hukum Islam Mustafa Syam, Muhammad Frayoga Athoillah Khosim, Ali Mustafa Syam, Muhammad Frayoga Athoillah Khosim, Ali Tafsir Fiqhi karakteristik Al-Jami` li Ahkam al-Quran Al-Qurthubi Tafsir Fiqhi characteristics Al-Jami` li Ahkam al-Quran Al-Qurthubi This article examines the Islamic jurisprudence (fiqh) approach to interpreting the Qur'an through an in-depth study of the methodology and characteristics of the interpretation contained in Al-Qurtubi's monumental work, Al-Jami` li Ahkam al-Quran. The study focuses on how Al-Qurtubi combines Islamic jurisprudence (fiqh) with Islamic exegesis (tafsir) to explain Qur'anic verses related to sharia laws in a detailed and structured manner. The method used in this interpretation emphasizes understanding the legal context, Islamic jurisprudence principles, and the integration of evidence from the Qur'an, hadith, and the opinions of previous scholars. The results of the study indicate that Al-Qurtubi's interpretation has systematic and comprehensive characteristics in explaining Islamic law, thus becoming a primary reference for scholars and researchers in the fields of interpretation and fiqh. This study also highlights the contribution of Islamic jurisprudence (fiqh) interpretation in enriching the understanding of the Qur'anic text, especially in the context of the application of Islamic law. Artikel ini mengkaji pendekatan tafsir fiqhi dalam menafsirkan Al-Qur’an melalui studi mendalam terhadap metodologi dan karakteristik tafsir yang terkandung dalam karya monumental Al-Jami` li Ahkam al-Quran karya Al-Qurthubi. Penelitian berfokus pada bagaimana Al-Qurthubi memadukan ilmu fiqih dengan ilmu tafsir untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah secara detail dan terstruktur. Metode yang digunakan dalam tafsir ini menekankan pemahaman konteks hukum, kaidah fiqih, dan integrasi dalil dari Al-Qur’an, hadits, dan pendapat ulama sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir Al-Qurthubi memiliki karakteristik sistematis dan komprehensif dalam menguraikan hukum Islam, sehingga menjadi referensi utama bagi para ulama dan peneliti dalam bidang tafsir dan fiqih. Studi ini juga menyoroti kontribusi tafsir fiqhi dalam memperkaya pemahaman teks Al-Qur’an, khususnya dalam konteks aplikatif hukum Islam. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/274 10.70308/adagium.v4i1.274 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 89-99 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 89-99 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 id en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/274/152 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/278 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

A Comprehensive Study of Tafsir bi al-Isyari in the Methodology of Ayat Ahkam Interpretation: An Islamic Legal Certainty Perspective Kajian Komprehensif Tafsir bi Isyari dalam Kaidah Penafsiran Ayat Ahkam: Perspektif Kepastian Hukum Islam Abriman, Rajendra Athoillah Abriman, Rajendra Athoillah Tafsir Isyari Kaidah Penafsiran Pandangan Ulama Makna Bathin Syarat tafsir Isyari Interpretation Principles of Exegesis Scholars' Views Inner Meaning Conditions for Tafsir Tafsir bi Isyari is a method of interpreting the Qur'an that emphasizes the inner meaning (batin) and hidden meaning, which differs from the outer meaning (zahir) that is textual. This method is grounded in Hadith (Prophetic tradition) which states that the Qur'an possesses both an outer and inner meaning, and is revealed based on special guidance and inspiration for its experts. This paper comprehensively examines the definition of Tafsir Isyari, the different views of scholars regarding the legality and conditions for accepting Tafsir Isyari, as well as its strengths and weaknesses. The research also presents concrete examples of Qur'anic verses that command in an isyari (allusive/allusional) manner as a form of application of this method. The results of the study indicate that Tafsir Isyari can provide a deep and spiritual understanding, but it must be kept within the principles of Tafsir (exegesis) so that it does not lead to subjectivity and deviation. Therefore, this interpretation holds an important position in the treasury of Tafsir, provided that it is carried out in accordance with scholarly and Sharia principles. Tafsir bi Isyari merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang menekankan makna batin dan makna tersembunyi, berbeda dengan makna zahir yang bersifat tekstual. Metode ini memiliki pijakan dalam hadis yang menyatakan Al-Qur'an memiliki makna zahir dan batin, serta diturunkan berdasarkan hidayah dan ilham khusus bagi para ahlinya. Makalah ini mengkaji secara komprehensif pengertian tafsir isyari, perbedaan pandangan ulama terkait legalitas dan syarat-syarat penerimaan tafsir isyari, serta kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini juga menyajikan contoh konkret ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintah secara isyari sebagai wujud aplikasi metode ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir isyari dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan spiritual, namun tetap harus terjaga pada kaidah tafsir agar tidak mengarah pada subjektivitas dan bimbingan. Oleh karena itu, tafsir ini memiliki posisi yang penting dalam khazanah tafsir, asalkan dijalankan sesuai prinsip ilmiah dan syariat. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/278 10.70308/adagium.v4i1.278 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 133-145 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 133-145 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 id en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/278/154 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/279 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

Analysis of User Personal Data Management Compliance with the Personal Data Protection Act (PDP Law) on Digital Platforms Analisis Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Pribadi Pengguna Terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Pada Platform Digital Rahayu Lestari, Chery Balqis Az'zahra, Azifa Mozza Octavia, Nadhiya Br S. Pandia, Fouziah Khenia Wirdani, Ririn Hambali Takhir, Said Balqis Az'zahra, Azifa Mozza Octavia, Nadhiya Br S. Pandia, Fouziah Khenia Wirdani, Ririn Hambali Takhir, Said Perlindungan Data Pribadi Kepatuhan UU PDP Platform Digital Hukum Perdata Hukum Pidana Personal Data Protection Compliance Personal Data Protection Law Digital Platforms civil law criminal law The rapid development of digital platforms has intensified the collection and processing of users’ personal data, thereby increasing the risk of privacy violations when data management practices are not aligned with applicable legal provisions. This study aims to analyze the compliance of personal data management practices on digital platforms with Indonesia’s Personal Data Protection Law (Law Number 27 of 2022). This research employs a descriptive qualitative method using a documentation study approach. Data were obtained through an analysis of privacy policies, terms and conditions of service, and official documents related to personal data management published by digital platforms, which were subsequently examined in reference to the provisions and principles stipulated in the Personal Data Protection Law. The findings indicate that transparency in personal data management generally complies with the legal requirements, particularly regarding the disclosure of data types and processing purposes. However, several aspects, including consent for data processing, data security and confidentiality, purpose limitation and data retention, as well as the fulfillment of data subject rights, remain only partially compliant. These results demonstrate that the implementation of personal data protection on digital platforms still requires stronger regulatory compliance and more comprehensive protection mechanisms. This study is expected to contribute to the evaluation and improvement of legal compliance and governance of personal data management within digital platforms Perkembangan platform digital mendorong peningkatan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pengguna, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran privasi apabila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pengelolaan data pribadi pengguna terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada platform digital. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi. Data diperoleh melalui analisis kebijakan privasi, syarat dan ketentuan layanan, serta dokumen resmi pengelolaan data pribadi yang dipublikasikan oleh platform digital, kemudian dibandingkan dengan ketentuan dan prinsip perlindungan data pribadi dalam UU PDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek transparansi pengelolaan data pribadi telah menunjukkan kesesuaian dengan UU PDP, khususnya dalam penyampaian jenis dan tujuan pengumpulan data. Namun demikian, aspek persetujuan pemrosesan data, keamanan dan kerahasiaan data, pembatasan tujuan serta retensi data, dan pemenuhan hak subjek data pribadi masih berada pada kategori sebagian sesuai. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan data pribadi pada platform digital masih memerlukan penguatan kebijakan dan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara sistem elektronik dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan tata kelola pengelolaan data pribadi. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/279 10.70308/adagium.v4i1.279 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 146-168 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 146-168 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/279/155 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/281 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

The Shifting Role of the Constitutional Court in Handling Violations of the TSM General Election: A Legal and Constitutional Analysis Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum TSM: Analisis Hukum dan Konstitusional Arfandy, Muh Farhan Maharani, A Rafika Maharani, A Rafika Mahkamah Konstitusi pelanggaran TSM judicial restraint pemilu keadilan elektoral Constitutional Court TSM violations judicial restraint elections electoral justice This article examines the Constitutional Court’s authority in adjudicating structured, systematic, and massive (TSM) electoral violations in Indonesia’s 2019 and 2024 presidential elections. Using a normative legal and comparative approach, it evaluates the Court’s application of the judicial restraint principle and its limitations when violations do not quantitatively affect election results but may undermine electoral legitimacy. Findings reveal that the Court consistently rejects examining TSM allegations without evidence of direct impact on vote counts. However, in cases involving ethical and constitutional violations, this approach may fall short in ensuring substantive electoral justice. A comparative study with five other countries shows that several constitutional courts have adopted a more progressive role in safeguarding the integrity of the electoral process. The article recommends strengthening constitutional interpretation and reforming the legal framework to enable Indonesia’s Constitutional Court to act as a guardian of both electoral outcomes and democratic fairness. Tulisan ini menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Presiden 2019 dan 2024. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi perbandingan, artikel ini mengevaluasi penerapan prinsip judicial restraint oleh Mahkamah serta tantangan yang muncul ketika pelanggaran pemilu tidak berdampak langsung secara kuantitatif, namun berpotensi mencederai legitimasi pemilu. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah secara konsisten menolak untuk memeriksa substansi pelanggaran TSM tanpa bukti pengaruh terhadap hasil suara. Namun, dalam konteks pelanggaran etik konstitusional dan penyalahgunaan kekuasaan, pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjamin keadilan elektoral substantif. Studi perbandingan dengan lima negara menunjukkan bahwa sejumlah Mahkamah Konstitusi telah mengadopsi pendekatan progresif dalam menjaga integritas proses pemilu. Artikel ini merekomendasikan penguatan interpretasi konstitusional dan reformasi kerangka hukum pemilu agar Mahkamah Konstitusi Indonesia mampu bertindak sebagai pelindung hasil sekaligus proses demokrasi yang adil. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/281 10.70308/adagium.v4i1.281 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 100-132 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 100-132 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/281/153 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/291 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

Character Values in the Characteristics of Jambi’s Oral Tradition Customary Law to Strengthen the Pancasila Student Profile Nilai-Nilai Karakter dalam Corak Hukum Adat Tradisi Lisan Jambi sebagai Penguatan Profil Pelajar Pancasila Yusrizal Harti, Laspida Baitulah Tulus Akbar, Muhammad Yusrizal Harti, Laspida Baitulah Tulus Akbar, Muhammad Jambi Customary Proverbs Customary Law Patterns Pancasila Student Profile Character Education Oral Tradition Peribahasa Adat Jambi Corak Hukum Adat Profil Pelajar Pancasila The oral tradition of Jambi customary proverbs embodies patterns of customary law that reflect character values relevant to the Pancasila Student Profile. This study aims to describe the patterns of customary law (communality, deliberation/consensus, traditional, visual) in Jambi customary proverbs and link them to the six dimensions of the Pancasila Student Profile. Employing a qualitative approach with descriptive methods and content analysis, this research analyzes 12 documented examples of Jambi seloko/proverbs. Data were collected through document studies and analyzed using a modified Mayring procedure. Data validity was ensured through source and theory triangulation. The findings indicate that: (1) the communality pattern is closely related to the dimensions of mutual cooperation and independence; (2) the deliberation/consensus pattern supports the dimensions of critical reasoning, mutual cooperation, and global diversity; (3) the traditional pattern bolsters the dimensions of faith, piety, noble character, and global diversity; (4) the visual pattern strengthens the dimensions of creativity and critical reasoning. These findings demonstrate that Jambi customary proverbs can be integrated into learning and Profil Pelajar Pancasila strengthening projects (P5) through the design of intracurricular, cocurricular activities, and projects that utilize proverbs as teaching materials and media for value reflection. Research implications include the development of teaching materials, culturally grounded P5 project designs, and teacher training in utilizing oral traditions for character education based on the Merdeka Curriculum. Tradisi lisan peribahasa adat Jambi mengandung corak hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai karakter relevan dengan Profil Pelajar Pancasila. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan corak hukum adat (kebersamaan, musyawarah/mufakat, tradisional, visual) dalam peribahasa adat Jambi dan mengaitkannya dengan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis isi, penelitian ini menganalisis 12 contoh seloko/peribahasa Jambi yang terdokumentasi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan prosedur Mayring yang dimodifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) corak kebersamaan berkaitan erat dengan dimensi gotong royong dan mandiri; (2) corak musyawarah/mufakat mendukung dimensi bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global; (3) corak tradisional menopang dimensi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkebinekaan global; (4) corak visual memperkuat dimensi kreatif dan bernalar kritis. Temuan ini menunjukkan bahwa peribahasa adat Jambi dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan projek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) melalui desain kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan projek yang memanfaatkan peribahasa sebagai bahan ajar dan media refleksi nilai. Implikasi penelitian mencakup pengembangan bahan ajar, desain projek P5 berbasis budaya lokal, dan pelatihan guru dalam pemanfaatan tradisi lisan untuk pendidikan karakter berbasis Kurikulum Merdeka. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/291 10.70308/adagium.v4i1.291 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 169-183 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 169-183 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/291/156 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/331 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

The Concept of Corporate Criminal Liability in Crude Oil and Refinery Product Governance at PT Pertamina: A Perspective on Article 2 of the Anti-Corruption Law Konsep Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi dalam Kasus Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT. Pertamina : Dalam Perspektif Pasal 2 UU Tipikor Arqon, Mohammad Handayani, Fitri Gusriyani, Nessie Cantika, Fuji Meisy Astrisia, Bunga Sapitri, Elsa Alisa, Siti Roveria, Rona Arqon, Mohammad Handayani, Fitri Gusriyani, Nessie Cantika, Fuji Meisy Astrisia, Bunga Sapitri, Elsa Alisa, Siti Roveria, Rona Pemidanaan korporasi pertanggungjawaban pidana rekonstruksi normatif korupsi PT Pertamina Hukum Pidana corporate sentencing criminal liability normative reconstruction corruption PT Pertamina Criminal Law Corporate sentencing in corruption crimes in Indonesia continues to encounter both normative and implementation barriers, particularly in imposing criminal liability on state-owned enterprises such as PT Pertamina (Persero). This study aims to examine the normative weaknesses of Article 2 of the Anti-Corruption Law and assess the scope of corporate criminal liability in the context of crude oil and refinery product governance. The research employs a normative juridical method through a statutory approach, conceptual approach, and case approach to interpret relevant legal norms without relying on empirical data. The findings indicate that although corporations have been formally recognized as subjects of criminal law, the legal framework governing corporate mens rea and the standards for proving organizational fault remain insufficiently defined. The absence of clear obligations regarding internal control systems and compliance programs within state-owned enterprises further increases the risk of governance irregularities. This study proposes a normative reconstruction through strengthening the concept of corporate mens rea, establishing binding compliance standards, and clarifying corporate sentencing mechanisms within the Anti-Corruption Law. These reforms are essential for enhancing the effectiveness of corruption eradication and safeguarding state financial interests. Pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan implementatif, khususnya terkait penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Badan Usaha Milik Negara seperti PT Pertamina (Persero). Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan konstruksi normatif Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta mengevaluasi ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menafsirkan norma hukum yang relevan tanpa menggunakan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun korporasi telah ditegaskan sebagai subjek hukum pidana, pengaturan mens rea korporasi dan standar pembuktian kesalahan organisasi belum dirumuskan secara memadai dalam hukum positif. Lemahnya norma mengenai kewajiban penerapan sistem pengendalian internal dan program kepatuhan pada BUMN turut memperbesar potensi terjadinya penyimpangan tata kelola. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi normatif melalui penguatan model corporate mens rea, perumusan standar kepatuhan yang mengikat, serta penegasan mekanisme pemidanaan korporasi dalam UU Tipikor. Pembaruan tersebut dipandang krusial untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan melindungi keuangan negara. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/331 10.70308/adagium.v4i1.331 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 184-220 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 184-220 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/331/157 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/335 2026-01-16T16:20:04Z adagium:Art driver

The Effectiveness of Environmental Law within Regional Development Policies in Disaster-Prone Areas of Sumatra The Effectiveness of Environmental Law within Regional Development Policies in Disaster-Prone Areas of Sumatra Chandra, Febrian Harmaini Bahri, Rizki Apriadi Habibi Halomoan, Muhammad Reza Qalbi, Rabbiq Chandra, Febrian Harmaini Bahri, Rizki Apriadi Habibi Halomoan, Muhammad Reza Qalbi, Rabbiq Hukum Lingkungan kebijakan pembangunan mitigasi bencana pembangunan hijau Hukum Lingkungan Environmental Law development policy disaster mitigation green development Environmental Law This study aims to analyze the effectiveness of environmental law within the framework of regional development policies in Sumatra Island, specifically in mitigating ecological disaster risks. Sumatra faces a dual challenge of accelerated infrastructure development and high vulnerability to disasters. The research method employed is juridical-normative with a statutory and case study approach, supported by a systematic literature review of secondary data regarding spatial planning and disaster mitigation policies. The results indicate that although legal instruments such as Environmental Impact Assessment (AMDAL) and Strategic Environmental Assessment (KLHS) are regulated, their implementation is often neglected for short-term investment interests, especially after the enactment of the Job Creation Law. There is a significant gap between national green-oriented planning and the reality of regional planning (RTRW/RPJMD) in Sumatra, where planning documents have not fully adopted low-carbon development principles. The impact of this research recommends the need for harmonization of central and regional regulations and strengthening of administrative law enforcement based on political ecology to ensure sustainable and disaster-resilient development. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum lingkungan dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah di Pulau Sumatra, khususnya dalam memitigasi risiko bencana ekologis. Pulau Sumatra menghadapi tantangan ganda berupa percepatan pembangunan infrastruktur dan kerentanan tinggi terhadap bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, didukung oleh tinjauan literatur sistematis terhadap data sekunder terkait kebijakan tata ruang dan mitigasi bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diatur, implementasinya seringkali terabaikan demi kepentingan investasi jangka pendek, terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Terdapat kesenjangan signifikan antara perencanaan nasional yang berorientasi hijau dengan realitas perencanaan daerah (RTRW/RPJMD) di Sumatra, di mana dokumen perencanaan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip pembangunan rendah karbon. Dampak dari penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta penguatan penegakan hukum administrasi berbasis ekologi politik untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-01-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/335 10.70308/adagium.v4i1.335 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 221-237 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 221-237 2985-5128 10.70308/adagium.v4i1 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/335/159 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/380 2026-08-23T08:12:55Z adagium:Art driver

Effectiveness of Government Accountability in Sustainable Development-Based Urban Waste Management (SDGs): Case Study of the Bantar Gebang Integrated Waste Management Site Effectiveness of Government Accountability in Sustainable Development-Based Urban Waste Management (SDGs): Case Study of the Bantar Gebang Integrated Waste Management Site Rajib, Rayi Kharisma Wiarnata, Arya Razani, Sheila Nasywa Rajib, Rayi Kharisma Wiarnata, Arya Razani, Sheila Nasywa urban waste TPST Bantar Gebang Sustainable Development Goals (SDGs) government accountability environmental law sampah perkotaan TPST Bantar Gebang Sustainable Development Goals (SDGs) pertanggungjawaban pemerintah hukum lingkungan Urban waste management at the Bantar Gebang Integrated Waste Management Site (TPST) faces various challenges in achieving sustainable development while fulfilling government responsibilities. This study analyzes the fulfillment of the environmental dimensions of the Sustainable Development Goals (SDGs), together with the legal constraints and implications of the accountability of the Provincial Government of DKI Jakarta. The findings show that the fulfillment of the SDGs, particularly Goals 11, 12, and 13, remains suboptimal because open dumping continues to be prioritized in the waste-management process despite its prohibition under Law Number 18 of 2008. This condition has indirectly contributed to the accumulation of 55 million tons of waste, environmental pollution, and a waste landslide that killed several people in March 2026. The main obstacles to effective waste management include ambiguity in cross-jurisdictional authority between Jakarta and Bekasi, dependence on environmentally unfriendly technology, and weak administrative-law enforcement. The legal implications include non-compliance with administrative sanctions, the potential for class actions and citizen lawsuits under Law Number 32 of 2009, and the designation of the former Head of the DKI Jakarta Environmental Agency as a criminal suspect. The study concludes that government accountability remains ineffective and requires systemic and governance improvements, including source-based waste reduction, optimization of environmentally friendly technology, and stronger interregional coordination. Pengelolaan sampah perkotaan di TPST Bantar Gebang menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus memenuhi tanggung jawab dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) aspek lingkungan serta kendala dan implikasi hukum dalam pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa pemenuhan SDGs khususnya tujuan 11, 12, dan 13 belum optimal dikarenakan metode open dumping masih menjadi prioritas dalam proses pengelolaan sampah yang sebenarnya melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Hal ini secara tak langsung berakibat pada akumulasi 55 juta ton sampah, pencemaran lingkungan, dan longsor sampah yang menewaskan beberapa orang pada Maret 2026. Kendala utama dalam pengelolaan sampah yang optimal meliputi ambiguitas kewenangan lintas wilayah Jakarta-Bekasi, ketergantungan pada teknologi tidak ramah lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum administratif. Implikasi hukum mencakup sanksi administratif yang tidak dipatuhi, potensi gugatan class action dan citizen lawsuit berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, serta penetapan tersangka mantan Kepala Dinas LH DKI Jakarta dalam ranah pidana. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pertanggungjawaban pemerintah belum efektif dan diperlukan perbaikan sistem dan tata kelola mulai dari pengurangan sampah sumber, optimalisasi teknologi ramah lingkungan, serta penguatan koordinasi lintas daerah. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-07-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/380 10.70308/dseset54 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 257-272 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 257-272 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/380/272 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/381 2026-08-23T08:12:54Z adagium:Art driver

Copyright Protection of Video Game Characters in Indonesia: Unauthorized Modding, Derivative Works, And A Three-Tier Regulatory Framework Copyright Protection of Video Game Characters in Indonesia: Unauthorized Modding, Derivative Works, And A Three-Tier Regulatory Framework Muhaiyaadden, Fadhil Ahda Drahmasyfa, Deizan Azriel Gunawan, Farhan Fatahillah, Ikhwan Aulia Muhaiyaadden, Fadhil Ahda Drahmasyfa, Deizan Azriel Gunawan, Farhan Fatahillah, Ikhwan Aulia video game characters modding derivative works digital regulation Hak cipta Video Game Modding Karakter Game The expansion of the video game industry in Indonesia has intensified modding as a form of digital creativity while also exposing uncertainty over the legal boundaries of copyright protection for game characters. This article examines the legal status of video game characters, the qualification of unauthorized modding under Indonesian copyright law, and the regulatory reconstruction required to address the resulting grey areas. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, comparative, and case approaches. Its principal legal materials include Law Number 28 of 2014 on Copyright, digital-law instruments, derivative-work doctrine, end-user licence agreements, technological protection measures, and scholarship on modding practices. The analysis finds that modding involving adaptation, transformation, public distribution, commercialization, or circumvention of technological protection measures may engage the exclusive rights of copyright holders, while private, non-commercial and non-distributive modifications remain less clearly regulated. The article develops a three-tier regulatory framework combining risk-based legal classification, institutionalized community licensing, and proportionate platform accountability. This framework is intended to protect legitimate copyright interests without eliminating socially valuable forms of participatory digital creativity. Perkembangan industri video game di Indonesia telah memperluas praktik modifikasi permainan (modding) sebagai bentuk kreativitas digital sekaligus memunculkan persoalan mengenai batas perlindungan hak cipta atas karakter. Penelitian ini menganalisis kedudukan karakter video game sebagai objek perlindungan hak cipta, kualifikasi yuridis modding tanpa izin, serta kebutuhan rekonstruksi regulasi Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, instrumen hukum digital, doktrin karya turunan, perjanjian lisensi pengguna akhir, dan literatur mengenai praktik modding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modding yang melibatkan adaptasi, transformasi, distribusi, komersialisasi, atau pengelakan technological protection measures dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta, sedangkan modding non-komersial dan non-distributif masih menyisakan ruang interpretasi. Artikel ini menawarkan kerangka regulasi tiga tingkat yang menggabungkan klasifikasi risiko, lisensi komunitas, dan akuntabilitas platform digital untuk menyeimbangkan perlindungan pemegang hak dengan kreativitas komunitas. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-07-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/381 10.70308/d5zbts26 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 238-256 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 238-256 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/381/271 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/388 2026-08-23T08:12:56Z adagium:Art driver

Integrating Environmental Approval into Mining Business Licensing: Corporate Accountability and Ecological Risk Integrating Environmental Approval into Mining Business Licensing: Corporate Accountability and Ecological Risk Chandra, Febrian Qalbi, Rabiq Chandra, Febrian Qalbi, Rabiq environmental approval business licensing mining risk-based licensing corporate accountability Environmental Law persetujuan lingkungan perizinan berusaha pertambangan perizinan berbasis risiko akuntabilitas korporasi Hukum Lingkungan This article examines the integration of environmental approval into mining business licensing following the consolidation of Indonesia's risk-based licensing regime. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and critical policy approaches, supported by an inventory and systematic interpretation of primary legal materials and recent scholarship. The study finds that integration can improve procedural certainty, but it also produces four accountability-risk indicators: blurred separation between environmental assessment and license issuance, incomplete public decision trails, asymmetric central-regional supervisory authority, and a weak operational link between environmental violations and the status of business licenses. These risks are particularly significant in mining because ecological impacts are spatial, cumulative, and long term. The article proposes a five-stage ecological accountability framework covering pre-licensing, license issuance, supervision, sanctions, and restoration. The framework requires meaningful public participation, accessible environmental data, field verification, responsibility of permit holders and beneficial controllers, and enforceable reclamation and post-mining guarantees. The central argument is that procedural simplification is legally acceptable only when it does not become substantive deregulation of environmental control. Artikel ini menganalisis integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha sektor pertambangan setelah konsolidasi rezim perizinan berbasis risiko. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kritik kebijakan, melalui inventarisasi serta interpretasi sistematis bahan hukum primer dan literatur mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi dapat meningkatkan kepastian prosedural, tetapi juga menimbulkan empat indikator risiko akuntabilitas: kaburnya pemisahan antara penilaian lingkungan dan penerbitan izin, jejak keputusan yang tidak selalu terbuka, asimetri kewenangan pengawasan pusat-daerah, dan lemahnya hubungan langsung antara pelanggaran lingkungan dengan status perizinan berusaha. Risiko tersebut lebih serius pada pertambangan karena dampaknya bersifat spasial, kumulatif, dan berjangka panjang. Artikel ini menawarkan model akuntabilitas ekologis lima tahap yang mencakup praperizinan, penerbitan izin, pengawasan, sanksi, dan pemulihan. Model tersebut mensyaratkan partisipasi publik bermakna, data lingkungan yang dapat diakses, verifikasi lapangan, tanggung jawab pemegang izin dan pengendali manfaat, serta jaminan pemulihan yang efektif agar kemudahan investasi tidak mengurangi fungsi preventif hukum lingkungan PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-07-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/388 10.70308/kz4rs275 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 316-337 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 316-337 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/388/275 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/529 2026-08-23T08:12:53Z adagium:Art driver

Bond-Based Legal Immunity and the Rule of Law: A Comparative Study of Indonesia’s Patriot and Merah Putih Bonds With Argentina’s Treasury Bond Amnesty Scheme Bond-Based Legal Immunity and the Rule of Law: A Comparative Study of Indonesia’s Patriot and Merah Putih Bonds With Argentina’s Treasury Bond Amnesty Scheme Shania, Jenny Antony Tantimin Shania, Jenny antony Tantimin Financial Immunity Government Bonds Rule of Law Money Laundering Financial Immunity Government Bonds Rule of Law Money Laundering Imunitas Keuangan Surat Utang Negara Negara Hukum Pencucian Uang This study examines the legal protection attached to special sovereign debt instruments in Indonesia through Patriot Bonds and Merah Putih Bonds under Article 50A of Law No. 4 of 2026 amending Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, and compares it with Argentina’s asset-disclosure and tax-regularization regime under Law No. 27,260 of 2016, including the bond-related facilities provided within that framework. The study employs statutory financial immunity as an analytical category rather than as an established statutory classification to evaluate whether exceptional investor protection extends beyond legitimate investment certainty and materially limits ordinary criminal, civil, tax, evidentiary, or investigative mechanisms. The central issue concerns the tension between investor protection and state-financing objectives, on the one hand, and the rule of law, accountability, tax transparency, and anti-money laundering enforcement, on the other. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, historical, and comparative-law approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through systematic, historical, conceptual, and comparative interpretation. The findings show that the Indonesian framework attaches significant statutory protection directly to qualifying purchases of Patriot Bonds and Merah Putih Bonds, whereas Argentina links bond-related benefits to prior asset disclosure, fiscal regularization, eligibility requirements, and continuing compliance obligations. The comparison further demonstrates that legal protection affecting prosecution, taxation, evidentiary use of financial data, and access to information requires clear limitations, source-of-funds safeguards, and effective institutional oversight. The study concludes that the Indonesian framework may be characterized as a potential bond-based model of statutory financial immunity only where the operative legal provisions cumulatively satisfy the conceptual criteria developed in this study. Any such protection can be normatively justified only if it remains limited, conditional, proportionate, risk-based, and compatible with effective enforcement against money laundering, tax crimes, and other serious economic offences. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum pada instrumen surat utang negara khusus di Indonesia melalui Patriot Bond dan Merah Putih Bond berdasarkan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta membandingkannya dengan rezim pengungkapan aset dan regularisasi perpajakan Argentina berdasarkan Undang-Undang Nomor 27.260 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan konsep statutory financial immunity sebagai kategori analitis untuk menilai apakah perlindungan investor melampaui kepastian investasi yang sah dan membatasi mekanisme pidana, perdata, perpajakan, pembuktian, atau investigasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis melalui penafsiran sistematis, historis, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perlindungan hukum yang melekat langsung pada pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang memenuhi persyaratan, sedangkan Argentina mengaitkan manfaat obligasi dengan pengungkapan aset, regularisasi fiskal, persyaratan kelayakan, dan kewajiban kepatuhan. Perbandingan menunjukkan bahwa perlindungan yang memengaruhi penuntutan, perpajakan, penggunaan data keuangan sebagai alat bukti, dan akses informasi memerlukan pembatasan yang jelas, pengamanan asal-usul dana, serta pengawasan kelembagaan yang efektif. Penelitian menyimpulkan bahwa kerangka Indonesia dapat dikategorikan sebagai model potensial bond-based statutory financial immunity apabila ketentuan operasionalnya secara kumulatif memenuhi kriteria konseptual penelitian. Perlindungan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila terbatas, bersyarat, proporsional, berbasis risiko, serta tetap menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap pencucian uang, tindak pidana perpajakan, dan tindak pidana ekonomi serius lainnya. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/529 10.70308/ht5gsj97 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 351-379 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 351-379 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/529/279 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/530 2026-08-23T08:12:55Z adagium:Art driver

Rights-Based School Governance in Indonesia: Reconstructing Educational Management for Student Protection Under the 2026 Safe and Comfortable School Culture Framework Rights-Based School Governance in Indonesia: Reconstructing Educational Management for Student Protection Under the 2026 Safe and Comfortable School Culture Framework Kiswanto, Heri Irawan, Deni Kis, Heri Irawan, Deni school governance students' rights education law This article examines how educational management can be reconstructed as a governance mechanism for fulfilling and protecting students' rights within Indonesian education law, particularly following the 2026 regulatory shift toward a Safe and Comfortable School Culture. Using normative legal research, the study combines statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include constitutional guarantees, education, child-protection, disability and personal-data legislation, as well as the latest school-management and safe-school regulations. Secondary materials comprise recent Indonesian and international peer-reviewed scholarship on education rights, inclusion, student voice, school leadership, safety and institutional accountability. The analysis finds that students' rights extend beyond formal access to schooling and encompass continuity of learning, substantive equality, physical and psychological safety, sociocultural and digital security, reasonable accommodation, meaningful participation, accessible complaints and effective remedy. The article develops a Rights-Based School Governance (RBSG) model with six interdependent dimensions: legal alignment and rights mapping; inclusive planning and equitable resource allocation; a safe and dignified learning environment; meaningful student participation; accessible complaint, response and remedy; and rights-based monitoring, evaluation and accountability. The model translates abstract legal duties into auditable managerial processes while preserving professional authority and institutional proportionality. Penelitian ini menganalisis bagaimana manajemen pendidikan dapat dioperasionalkan sebagai instrumen tata kelola untuk memenuhi dan melindungi hak peserta didik dalam hukum pendidikan Indonesia setelah reformasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman tahun 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, disertai telaah purposif terstruktur atas literatur ilmiah yang relevan. Analisis memetakan dasar hukum, pemangku kewajiban, fungsi manajerial, mekanisme implementasi, serta bukti yang dapat diaudit. Hasil penelitian mengelompokkan hak peserta didik ke dalam akses dan keberlanjutan, kesetaraan, keamanan, akomodasi yang layak, partisipasi, serta pengaduan dan pemulihan. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian mengusulkan model Rights-Based School Governance (RBSG) dengan enam dimensi yang paralel: keselarasan hukum dan pemetaan hak; perencanaan inklusif dan alokasi sumber daya yang adil; lingkungan belajar yang aman dan bermartabat; partisipasi peserta didik yang bermakna; pengaduan, respons, dan pemulihan yang dapat diakses; serta pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas berbasis hak. RBSG merupakan konstruksi normatif, bukan intervensi yang telah tervalidasi secara empiris; karena itu efektivitas, beban administrasi, dan validitas indikatornya masih perlu diuji melalui penelitian multi-situs. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-07-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/530 10.70308/kpk55m74 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 273-299 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 273-299 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/530/273 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/531 2026-08-23T08:12:56Z adagium:Art driver

Educator Management Policy from the Perspective of Education Law: Between Professionalism and Rights Protection Educator Management Policy from the Perspective of Education Law: Between Professionalism and Rights Protection Rhamdani Pepriyani Rhamdani Pepriyani educator management professionalism legal protection education law kebijakan pendidikan hukum pendidikan profesionalisme pendidik perlindungan hukum tenaga pendidik This article examines how educational management can operate as a governance mechanism for fulfilling and protecting students' rights within Indonesian education law following the 2026 Safe and Comfortable School Culture reform. The study uses normative legal research combining statutory and conceptual approaches with a structured purposive review of relevant scholarship. The analysis maps legal bases, duty-bearers, managerial functions, implementation mechanisms, and auditable evidence. The findings organize students' rights into access and continuity, equality, safety, reasonable accommodation, participation, and accessible complaint and remedy. From this synthesis, the article proposes a Rights-Based School Governance (RBSG) model with six parallel dimensions: legal alignment and rights mapping; inclusive planning and equitable resource allocation; a safe and dignified learning environment; meaningful student participation; accessible complaint, response and remedy; and rights-based monitoring, evaluation and accountability. The model translates legal duties into process ownership, documentary evidence, proportional safeguards, and review triggers while also recognizing procedural protection for educators. RBSG is a normative construction rather than an empirically validated intervention. Its feasibility, administrative burden, indicator validity, and effects on safety, inclusion, trust in complaint mechanisms, and continuity of learning therefore remain propositions for future multi-site empirical testing. Penelitian ini menganalisis keseimbangan antara tuntutan profesionalisme dan perlindungan hak dalam kebijakan pengelolaan tenaga pendidik di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang dipadukan dengan systematic literature review (SLR) berkerangka PRISMA. Bahan hukum primer dipetakan menurut hierarki dan relevansinya sampai cut-off 15 Agustus 2026, sedangkan temuan praktik dibaca sebagai sintesis penelitian terdahulu, bukan data empiris yang dikumpulkan langsung. Setelah penapisan ulang, sebelas artikel jurnal terverifikasi dianalisis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa standar profesionalisme guru dan dosen relatif jelas melalui kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan kewajiban keprofesian. Pada sisi perlindungan, regulasi tahun 2026 telah memperkuat mekanisme perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi fragmentasi tetap muncul pada perbedaan status kepegawaian, jaminan kesejahteraan, perlindungan dalam tindakan disiplin pedagogis, serta relasi dosen perguruan tinggi swasta dengan badan penyelenggara. Artikel ini menawarkan kerangka keseimbangan kebijakan yang menempatkan standar profesionalisme dan jaminan perlindungan sebagai kewajiban yang saling menguatkan. Implikasinya adalah perlunya implementasi konsisten terhadap hukum yang berlaku sekaligus harmonisasi regulasi sektoral untuk kelompok pendidik yang belum memperoleh perlindungan setara. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-07-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/531 10.70308/mrkk2549 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 300-315 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 300-315 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/531/274 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/533 2026-08-23T08:12:55Z adagium:Art driver

Continuous Voter Data Updating and Election-Stage Verification: Protecting Constitutional Voting Rights in Indonesia Continuous Voter Data Updating and Election-Stage Verification: Protecting Constitutional Voting Rights in Indonesia Salman Mughiroh, Hayatul Putria, Laras Salman Mughiroh, Hayatul Putria, Laras continuous voter data updating voter list voting rights electoral integrity electoral cycle pemutakhiran data pemilih berkelanjutan daftar pemilih hak pilih integritas pemilu siklus pemilu Continuous Voter Data Updating shifts Indonesian voter-list governance from a predominantly episodic model toward data maintenance throughout the electoral cycle. This study examines the normative position of PDPB, its functional relationship with voter-list updating during formal election stages, and its implications for protecting voting rights. The study uses normative legal research with statutory, conceptual, and analytical approaches. Its principal legal materials include election legislation, KPU regulations on PDPB and voter-list preparation, population-administration law, personal-data-protection law, and Constitutional Court decisions concerning voting rights. The findings show that PDPB and election-stage updating are complementary rather than substitutive. PDPB maintains the voter database between elections, while election-stage procedures provide factual verification, correction, public scrutiny, and final legal establishment. The appropriate design is an integrated cycle linking population-data synchronization, field verification, Bawaslu oversight, public participation, and privacy safeguards. The article therefore reframes PDPB as a preventive constitutional-rights mechanism embedded in electoral governance. It also proposes an operational matrix for evaluating legal basis, institutional responsibility, verification, privacy protection, participation, and measurable performance indicators Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) mengubah pengelolaan daftar pemilih Indonesia dari pola yang dominan episodik menuju pemeliharaan data sepanjang siklus pemilu. Penelitian ini menganalisis kedudukan normatif PDPB, hubungan fungsionalnya dengan pemutakhiran daftar pemilih pada tahapan pemilu, serta implikasinya bagi perlindungan hak pilih. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Pemilu, peraturan KPU mengenai PDPB dan penyusunan daftar pemilih, hukum administrasi kependudukan, hukum pelindungan data pribadi, serta putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak pilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDPB dan pemutakhiran pada tahapan pemilu memiliki fungsi yang saling melengkapi. PDPB memelihara basis data pada masa antarpemilu, sedangkan tahapan pemilu melakukan verifikasi faktual, koreksi, dan penetapan akhir. Model yang tepat adalah siklus terpadu yang menghubungkan sinkronisasi data kependudukan, verifikasi lapangan, pengawasan Bawaslu, partisipasi publik, dan pengamanan data pribadi. Model ini memperkuat kepastian hukum, kesetaraan politik, integritas pemilu, dan perlindungan konstitusional hak pilih. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-07-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/533 10.70308/7yy3p077 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 338-350 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 338-350 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/533/276 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/534 2026-08-23T08:12:55Z adagium:Art driver

Convergence and Divergence in the Regulation of Capital Punishment in Indonesia and Thailand: Implications for Criminal Law Reform in Southeast Asia Convergence and Divergence in the Regulation of Capital Punishment in Indonesia and Thailand: Implications for Criminal Law Reform in Southeast Asia Sembiring, Edimas Sembiring, Edimas Capital Punishment; Comparative Criminal Law; Criminal Law Reform; Indonesia; Thailand. Pidana Mati; Hukum Pidana Komparatif; Reformasi Hukum Pidana; Indonesia; Thailand Pidana Mati; Hukum Pidana Komparatif; Reformasi Hukum Pidana; Indonesia; Thailand Capital punishment remains one of the most debated sanctions in criminal law, raising questions about enforcement effectiveness and human rights protection. Indonesia and Thailand, both retentionist states in Southeast Asia, retain the death penalty despite differing regulatory characteristics and reform trajectories. This study analyzes convergence and divergence in capital punishment regulation between the two jurisdictions and examines implications for criminal law reform in Southeast Asia. Using a normative comparative legal method combining statutory, conceptual, and functional approaches, the study draws on primary legal materials, including legislation and international instruments such as the ICCPR and its Second Optional Protocol, alongside Scopus-indexed literature. Findings show both countries converge in retaining capital punishment for serious offenses, particularly premeditated murder and drug crimes, yet diverge in reform models. Indonesia's 2023 Criminal Code introduces a conditional death penalty with a ten-year probationary mechanism permitting commutation, while Thailand pursues a restrictive model narrowing death-eligible offenses and regulating execution procedures. Neither state has ratified the Second Optional Protocol; reform reflects domestic accommodation of ICCPR Article 6 rather than treaty-mandated abolition. Applying Nelken's theory of legal divergence, the study concludes that shared international pressures produce distinct, domestically mediated reform pathways rather than uniform regional convergence toward one model. Hukuman mati tetap menjadi salah satu sanksi paling diperdebatkan dalam hukum pidana, memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia dan Thailand, keduanya negara retensionis di Asia Tenggara, mempertahankan hukuman mati meskipun memiliki karakteristik regulasi dan lintasan reformasi berbeda. Studi ini menganalisis konvergensi dan divergensi regulasi hukuman mati di kedua yurisdiksi serta mengkaji implikasinya bagi reformasi hukum pidana di Asia Tenggara. Menggunakan metode hukum komparatif normatif yang menggabungkan pendekatan statuta, konseptual, dan fungsional, studi ini mengacu pada bahan hukum primer, termasuk perundang-undangan dan instrumen internasional seperti ICCPR dan Protokol Opsional Kedua, serta literatur terindeks Scopus. Temuan menunjukkan kedua negara berkonvergensi dalam mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan serius, khususnya pembunuhan berencana dan kejahatan narkotika, namun berdivergensi dalam model reformasi. KUHP Indonesia tahun 2023 memperkenalkan hukuman mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun yang memungkinkan komutasi, sementara Thailand menempuh model restriktif yang mempersempit cakupan delik pidana mati serta mengatur prosedur eksekusi. Kedua negara belum meratifikasi Protokol Opsional Kedua; reformasi mencerminkan akomodasi domestik terhadap Pasal 6 ICCPR, bukan penghapusan yang diwajibkan perjanjian internasional. Dengan teori divergensi hukum Nelken, studi ini menyimpulkan bahwa tekanan internasional yang sama menghasilkan jalur reformasi berbeda yang termediasi domestik, bukan konvergensi regional seragam menuju satu model. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/534 10.70308/qjzanp18 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 380-400 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 380-400 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/534/280 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/536 2026-08-23T08:12:53Z adagium:Art driver

The Limits of a Prosecutor's Authority to File Appeals and Cassation Petitions Against a Defendant Whose Detention Period Has Expired Under the New Criminal Procedure Code (KUHAP) The Limits of a Prosecutor's Authority to File Appeals and Cassation Petitions Against a Defendant Whose Detention Period Has Expired Under the New Criminal Procedure Code (KUHAP) Khadirin, Khadirin Anam, Saiful Santosa, Cakra Heru Nugroho, Wahyu Yulia, Aris Khadirin, Khadirin Anam, Saiful Santosa, Cakra Heru Nugroho, Wahyu Yulia, Aris New Criminal Procedure Code detention appeal cassation Hukum Pidana KUHAP Penahanan KUHAP Baru penahanan banding kasasi Penuntut Umum Reform of criminal procedural law through Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (New Criminal Procedure Code) brings changes to the regulation of legal action and detention. This article analyzes the limits of the public prosecutor's authority in filing appeals and cassation when the defendant's detention period has ended, from the perspective of human rights, legal certainty, proportionality and correctional overcapacity. This research uses normative juridical methods with statutory, conceptual, case and comparative approaches. The research results show that the end of the detention period does not automatically eliminate the public prosecutor's right to file legal action. However, the end of the detention period ends the previous basis for detention, so that detention at the appeal or cassation stage must be based on new authority and determinations in accordance with the New Criminal Procedure Code. Detention without a valid legal basis has the potential to violate the right to freedom and legal certainty. Specifically for acquittal decisions, defendants who are still detained must be released from the moment the decision is pronounced and an acquittal decision cannot be challenged by cassation. Therefore, it is necessary to harmonize norms and strengthen judicial supervision so that legal measures are not misused as a means of maintaining detention and to guarantee the protection of human rights. Pembaharuan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) membawa perubahan terhadap pengaturan upaya hukum dan penahanan. Artikel ini menganalisis batas kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dan kasasi ketika jangka waktu penahanan Terdakwa telah berakhir, dengan perspektif hak asasi manusia, kepastian hukum, proporsionalitas, dan overkapasitas pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berakhirnya jangka waktu penahanan tidak secara otomatis menghapus hak Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum. Namun, berakhirnya masa penahanan mengakhiri dasar penahanan sebelumnya, sehingga penahanan pada tahap banding atau kasasi harus didasarkan pada kewenangan dan penetapan baru sesuai KUHAP Baru. Penahanan tanpa dasar hukum yang sah berpotensi melanggar hak atas kebebasan dan kepastian hukum. Khusus terhadap putusan bebas, Terdakwa yang masih ditahan wajib dilepaskan sejak putusan diucapkan dan putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma dan penguatan pengawasan yudisial agar upaya hukum tidak disalahgunakan sebagai sarana mempertahankan penahanan serta untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/536 10.70308/f9xb8p43 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 401-424 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 401-424 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/536/281 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/537 2026-08-23T08:12:54Z adagium:Art driver

Strengthening Blue Economy Law through the Role of Red and White Cooperatives in Sustainable Development Strengthening Blue Economy Law through the Role of Red and White Cooperatives in Sustainable Development Anam, Saiful Santosa, Cakra Heru Marina, Liza Yulia, Aris Prameswari, Regita Widya Anam, Saiful Santosa, Cakra Heru Marina, Liza Yulia, Aris Prameswari, Regita Widya Blue Economy Cooperative Law Sustainable Development Indonesia Blue Economy Law Role of Red and White Cooperatives Sustainable Development Ekonomi Biru Koperasi Hukum Pembangunan Berkelanjutan Indonesia The blue economy is a development paradigm that emphasizes the sustainable use of marine resources by paying attention to ecological, social and economic aspects. Indonesia as a maritime country has great potential to develop a blue economy, but its implementation still faces various obstacles, both from a regulatory and institutional perspective. This article aims to analyze the strengthening of the blue economy law through the role of the Red and White Village/Subdistrict Cooperative as a forum for the people's economy. The research method used is a juridical-normative approach by examining related laws and regulations, legal doctrine, and cooperative institutional construction. The results of the analysis show that the Red and White Village/Subdistrict Cooperative normatively has the potential as an institutional instrument in supporting the blue economy through the function of organizing community businesses, strengthening the marine economic value chain, distributing economic benefits, and empowering coastal communities. However, the legal framework that regulates the relationship between cooperative law, maritime law and the principles of environmental sustainability still shows a fragmentation of norms so that harmonization of regulations and strengthening of sectoral policies is needed. The conclusions of this research are limited to a normative analysis of the legal design and institutional potential of cooperatives, not to measuring the actual effectiveness of cooperatives as blue economy actors because they have not been supported by empirical testing of institutional performance, governance capacity, or economic and ecological impacts at the community level. Further research needs to be directed at empirical studies regarding the effectiveness of the Red and White Village/Kelurahan Cooperatives in blue economy practices, including aspects of governance, access to financing, supply chains, environmental compliance, and their contribution to improving the welfare of coastal communities. Ekonomi biru merupakan paradigma pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi biru, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penguatan hukum ekonomi biru melalui peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wadah ekonomi kerakyatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta konstruksi kelembagaan koperasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara normatif memiliki potensi sebagai instrumen kelembagaan dalam mendukung ekonomi biru melalui fungsi pengorganisasian usaha masyarakat, penguatan rantai nilai ekonomi kelautan, pemerataan manfaat ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, kerangka hukum yang mengatur hubungan antara hukum koperasi, hukum kelautan, dan prinsip keberlanjutan lingkungan masih menunjukkan adanya fragmentasi norma sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kebijakan sektoral. Kesimpulan penelitian ini dibatasi pada analisis normatif mengenai desain hukum dan potensi kelembagaan koperasi, bukan pada pengukuran efektivitas aktual koperasi sebagai aktor ekonomi biru karena belum didukung oleh pengujian empiris terhadap kinerja kelembagaan, kapasitas tata kelola, maupun dampak ekonomi dan ekologis di tingkat masyarakat. Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada kajian empiris mengenai efektivitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam praktik ekonomi biru, termasuk aspek tata kelola, akses pembiayaan, rantai pasok, kepatuhan lingkungan, dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/537 10.70308/849eby56 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 425-450 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 425-450 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/537/282 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/539 2026-08-23T08:12:54Z adagium:Art driver

Legal Pluralism in the Era of Deregulation: Reconstructing the Regulatory Framework of Customary Forest Recognition Legal Pluralism in the Era of Deregulation: Reconstructing the Regulatory Framework of Customary Forest Recognition Harmaini, Harmaini Wati, Ica Karina Ramadania Yanti, Reva Harmaini, Harmaini Wati, Ica Karina Ramadania Yanti, Reva customary forest declaratory recognition deregulation legal certainty legal pluralism Customary Law deklaratif deregulasi hutan adat kepastian hukum pluralisme hukum Hukum Adat This article examines the tension between legal pluralism and deregulation in Indonesia’s customary forest recognition framework, focusing on the persistence of layered administrative requirements for rights that are constitutionally acknowledged. The study employs a juridical approach combining statutory, conceptual, and case analyses. It examines the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 41 of 1999 on Forestry, the post-Job Creation regulatory framework, and Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012. The analysis finds a regulatory asymmetry: deregulation has simplified and accelerated business access to forest-related resources, while customary forest recognition remains dependent on prior recognition of indigenous legal communities and, in particular regulatory configurations, regional legal instruments. This dependency transforms recognition that should be declaratory into a procedure resembling constitutive state authorization. The article proposes a declaratory recognition model based on registration and legal verification, time-bound administrative decisions, interim protection for claimed territories under review, integrated participatory mapping, and an objection mechanism for third parties. Under this model, the state confirms a pre-existing legal status rather than creating the underlying customary right. Such reconstruction would align legal certainty with constitutional recognition, reduce procedural inequality, preserve safeguards against overlapping claims, and make deregulation compatible with legal pluralism and ecological justice. Penelitian ini menganalisis ketegangan antara pluralisme hukum dan agenda deregulasi dalam kerangka pengakuan hutan adat di Indonesia, dengan berfokus pada persoalan bahwa hak konstitusional masyarakat hukum adat masih bergantung pada prosedur administratif yang berlapis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, regulasi pasca-Cipta Kerja, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan regulasi: rezim deregulasi mempercepat dan menyederhanakan akses berusaha, sementara pengakuan hutan adat masih dibebani berbagai prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat, termasuk kebutuhan akan instrumen hukum daerah dalam konfigurasi tertentu. Ketergantungan tersebut mengubah pengakuan yang seharusnya bersifat deklaratif menjadi suatu proses yang menyerupai pemberian hak secara konstitutif oleh negara. Artikel ini menawarkan rekonstruksi melalui model pengakuan deklaratif berbasis registrasi-verifikasi, keputusan administratif yang terikat batas waktu, perlindungan sementara terhadap wilayah yang sedang dalam proses verifikasi, pemetaan partisipatif yang terintegrasi, serta mekanisme keberatan bagi pihak ketiga. Model tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang mengonfirmasi hak-hak yang telah ada sebelumnya, bukan sebagai pencipta hak, sehingga kepastian hukum, pluralisme hukum, dan efisiensi administrasi dapat berjalan secara konsisten. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/539 10.70308/wrehth42 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 451-472 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 451-472 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/539/283 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/541 2026-08-23T08:12:54Z adagium:Art driver

Academic Welfare of Non-ASN Lecturers: A New State Responsibility in Higher Education Academic Welfare of Non-ASN Lecturers: A New State Responsibility in Higher Education Salsabil, Hilda Halnum Salsabil, Hilda Halnum academic welfare non-ASN lecturers state responsibility higher education welfare state Administrative Law kesejahteraan akademik dosen non-ASN tanggung jawab negara pendidikan tinggi negara kesejahteraan Hukum Administrasi Negara Non-ASN lecturers play a substantive role in higher education by carrying out teaching, research, community service, academic supervision, and scientific development. However, their academic obligations are not always followed by adequate legal protection of income and welfare. This article examines the position of academic welfare for non-ASN lecturers within the framework of the welfare state and formulates a new direction of state responsibility in ensuring decent income in higher education. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and policy approaches. The findings show that academic welfare is not merely an internal employment issue between lecturers and higher education institutions, but a legal issue connected to the public function of higher education, university autonomy, and the constitutional mandate of the state. Academic welfare should be understood as a minimum protection framework that enables lecturers to perform the tridharma of higher education with dignity, productivity, and sustainability. The state’s responsibility must therefore be directed toward establishing minimum income standards, ensuring social protection, clarifying legal status, integrating lecturer welfare into higher education funding policy, and placing academic welfare as part of higher education quality assurance. Dosen non-ASN memiliki peran substantif dalam pendidikan tinggi melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembimbingan akademik, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, kewajiban akademik tersebut tidak selalu diikuti oleh perlindungan hukum yang memadai atas penghasilan dan kesejahteraan. Artikel ini mengkaji kedudukan kesejahteraan akademik dosen non-ASN dalam kerangka negara kesejahteraan dan merumuskan arah baru tanggung jawab negara dalam menjamin penghasilan layak di pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesejahteraan akademik bukan sekadar persoalan hubungan kerja internal antara dosen dan perguruan tinggi, melainkan persoalan hukum yang berkaitan dengan fungsi publik pendidikan tinggi, otonomi perguruan tinggi, dan mandat konstitusional negara. Kesejahteraan akademik perlu dipahami sebagai kerangka perlindungan minimum yang memungkinkan dosen menjalankan tridharma secara bermartabat, produktif, dan berkelanjutan. Tanggung jawab negara diarahkan pada penetapan standar minimum penghasilan, jaminan sosial, kejelasan status hukum, integrasi kesejahteraan dosen dalam kebijakan pendanaan pendidikan tinggi, dan penempatan kesejahteraan akademik sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan tinggi. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/541 10.70308/kewt1656 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 506-531 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 506-531 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/541/285 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/542 2026-08-23T15:01:43Z adagium:Art driver

The Dual Role of Career Women in Strengthening Family Resilience: Perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law among Employees of STAI As-Sunnah Deli Serdang The Dual Role of Career Women in Strengthening Family Resilience: Perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law among Employees of STAI As-Sunnah Deli Serdang Ramadayadi Sukiati Nurcahaya As Sa'diah, Nur Halimah Ramadayadi Sukiati Nurcahaya As Sa'diah, Nur Halimah peran ganda wanita karier ketahanan keluarga Maqashid Syariah perlindungan hukum Hukum Islam dual role career women family resilience Maqashid Sharia legal protection Islamic Law This study analyzes how career women manage dual roles to maintain family resilience and examines those experiences through Islamic law (Maqashid Sharia) and Indonesian positive law. The case study focuses on married female employees at STAI As-Sunnah Deli Serdang. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and institutional documents and were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, with triangulation across available sources. The findings indicate that family resilience is supported by participatory spousal cooperation (ta'awun), support from extended family or domestic assistance, and flexible priority management. From a Maqashid Sharia perspective, paid work may support hifz al-din, hifz al-'aql, and hifz al-mal, while pressures arising from workload and caregiving require attention to hifz al-nafs and hifz al-nasl. The legal review also shows that the reported internal practice of 30 days of maternity leave should not be assessed solely under Article 82 of Law No. 13 of 2003. The current framework includes Law No. 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare, which provides a maternity-leave entitlement of at least three months and allows an additional period in specified conditions. Because the manuscript does not include the institution's final formal policy document or complete employment-status data, a definitive finding of institutional non-compliance requires documentary verification. Penelitian ini menganalisis strategi pengelolaan peran ganda wanita karier dalam menjaga ketahanan keluarga serta menilai pengalaman tersebut melalui perspektif Hukum Islam (Maqashid Syariah) dan hukum positif Indonesia. Studi kasus difokuskan pada pegawai perempuan yang telah menikah di STAI As-Sunnah Deli Serdang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumen institusi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi terhadap sumber yang tersedia. Temuan menunjukkan bahwa ketahanan keluarga ditopang oleh kerja sama partisipatif pasangan (ta'awun), dukungan keluarga besar atau bantuan domestik, serta pengelolaan prioritas yang fleksibel. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pekerjaan dapat mendukung hifz al-din, hifz al-'aql, dan hifz al-mal, sedangkan tekanan beban kerja dan pengasuhan perlu dinilai dalam kaitannya dengan hifz al-nafs dan hifz al-nasl. Tinjauan hukum juga menunjukkan bahwa praktik internal cuti melahirkan 30 hari yang dilaporkan tidak tepat dinilai hanya berdasarkan Pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003. Kerangka hukum mutakhir mencakup UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang mengatur hak cuti melahirkan paling singkat tiga bulan dan tambahan waktu dalam kondisi tertentu. Karena naskah belum memuat dokumen kebijakan formal final lembaga maupun data lengkap status hubungan kerja informan, kesimpulan definitif mengenai ketidakpatuhan institusi masih memerlukan verifikasi dokumenter.   PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/542 10.70308/jsfnhk34 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 532-546 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 532-546 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/542/286 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/543 2026-08-23T08:12:53Z adagium:Art driver

A Critical Constitutional Analysis of Expanding the State Budget Deficit Limit through a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu): Assessing the “Compelling Urgency” Requirement A Critical Constitutional Analysis of Expanding the State Budget Deficit Limit through a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu): Assessing the “Compelling Urgency” Requirement Darmawan, Yono Sugi Anom Eliana, Amelia Karima Mantiri, Jennifer Kristian Darmawan, Yono Sugi Anom Eliana, Amelia Karima Mantiri, Jennifer Kristian State Budget Deficit Perppu (Government Regulation in Lieu of Law) Compelling Urgency Constitutional Law Defisit APBN Perppu Ihwal Kegentingan yang Memaksa Hukum Tata Negara This study examines the discourse surrounding the proposed increase in Indonesia’s state budget (APBN) deficit beyond the statutory ceiling of 3% of GDP through a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu). The research is motivated by intensifying global economic pressures arising from geopolitical tensions in the Middle East, particularly disruptions to global energy supply chains that may significantly affect Indonesia as a net oil-importing country. Nevertheless, this study argues that external shocks alone do not account for fiscal deficit pressures, as internal fiscal inefficiencies and policy choices may also contribute to the deterioration of the fiscal position. From a constitutional and legal perspective, the proposed policy must be assessed against Law No. 17 of 2003 on State Finance and Article 22 of the 1945 Constitution, as interpreted by Constitutional Court Decision No. 138/PUU-VII/2009, which establishes the constitutional parameters for the issuance of a Perppu based on the existence of a “compelling urgency.” This research employs a normative juridical method complemented by statistical analysis of global oil price movements, fiscal deficit developments, and capital outflow indicators. The analysis focuses on whether the proposed expansion of the deficit ceiling is attributable exclusively to external economic shocks and whether the issuance of a Perppu satisfies the constitutional requirements of a “compelling urgency.” The study argues that the proposed policy may not fully satisfy this constitutional criterion because a portion of the fiscal pressure derives from internally generated inefficiencies, creating what may be characterized as a form of “self-inflicted urgency.” Accordingly, mechanisms provided under the existing budgetary framework, particularly an amendment to the APBN (APBN-P), may constitute a more constitutionally appropriate and procedurally accountable alternative to the issuance of a Perppu. Penelitian ini mengkaji wacana mengenai usulan peningkatan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia melampaui batas maksimum 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tekanan ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya gangguan terhadap rantai pasok energi global yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap Indonesia sebagai negara pengimpor minyak neto. Namun demikian, penelitian ini berpendapat bahwa guncangan eksternal bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi tekanan defisit fiskal, karena inefisiensi fiskal internal dan pilihan kebijakan juga dapat berkontribusi terhadap memburuknya posisi fiskal negara. Dari perspektif hukum tata negara, kebijakan tersebut perlu dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang menetapkan parameter konstitusional penerbitan Perppu berdasarkan adanya keadaan “kegentingan yang memaksa.” Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan analisis statistik terhadap pergerakan harga minyak global, perkembangan defisit fiskal, dan indikator arus keluar modal. Analisis difokuskan pada pertanyaan apakah peningkatan batas defisit yang diusulkan semata-mata disebabkan oleh guncangan ekonomi eksternal serta apakah penerbitan Perppu telah memenuhi persyaratan konstitusional mengenai adanya “kegentingan yang memaksa.” Penelitian ini berpendapat bahwa kebijakan yang diusulkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria konstitusional tersebut karena sebagian tekanan fiskal bersumber dari inefisiensi yang dihasilkan secara internal, sehingga menciptakan apa yang dapat disebut sebagai bentuk “kegentingan yang ditimbulkan sendiri” (self-inflicted urgency). Oleh karena itu, mekanisme yang tersedia dalam kerangka penganggaran yang berlaku, khususnya perubahan APBN (APBN-P), dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai secara konstitusional dan lebih akuntabel secara prosedural dibandingkan dengan penerbitan Perppu. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/543 10.70308/yzgspc12 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 473-505 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 473-505 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/543/284 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/544 2026-08-28T01:13:07Z adagium:Art driver

Legal Analysis of the Surakarta City Government's Tourism Policy in Realizing Inclusive Tourism Legal Analysis of the Surakarta City Government's Tourism Policy in Realizing Inclusive Tourism Nur Saidah, Ifah Rahmah, Fiki Fakhrina Mafazatur Nur Saidah, Ifah Rahmah, Fiki Fakhrina Mafazatur pariwisata inklusif aksesibilitas pemerintah daerah sistem hukum Hukum Administrasi Negara inclusive tourism accessibility local government legal system tourism policy Administrative Law This study analyses the coherence of Surakarta City’s legal framework for inclusive tourism, with an operational focus on accessibility for persons with disabilities because this dimension is supported by the clearest enforceable legal duties. The research is normative legal research using statutory, conceptual, and limited comparative approaches. The principal legal materials include Law Number 10 of 2009 on Tourism, Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Surakarta City Regulation Number 13 of 2016, Surakarta City Regulation Number 5 of 2017, Surakarta City Regulation Number 9 of 2020, and Surakarta Mayor Regulations Number 26 and Number 27 of 2024. The analysis shows that Surakarta does not face a complete regulatory vacuum: tourism regulations, disability-rights rules, tourism-area service standards, and general sanctioning mechanisms already exist. The central normative problem is fragmentation and the incomplete integration of accessibility standards with tourism-business obligations, service indicators, supervision, licensing, and cross-agency coordination. Friedman’s legal-system theory is used to assess the normative design of legal substance and legal structure, while legal culture is treated as an empirical research agenda that is not measured by this study. The article recommends harmonising existing instruments, developing measurable accessibility indicators and procedures, and strengthening coordination through a mechanism that does not duplicate the disability institutions already established. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi kerangka hukum Kota Surakarta dalam mendukung pariwisata inklusif, dengan fokus operasional pada aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai dimensi inklusi yang memiliki kewajiban hukum paling eksplisit. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020, serta Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 dan Nomor 27 Tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa Surakarta tidak mengalami kekosongan regulasi secara total; regulasi pariwisata, hak penyandang disabilitas, standar pelayanan kawasan wisata, dan mekanisme sanksi umum telah tersedia. Persoalan normatif utamanya adalah fragmentasi dan belum jelasnya integrasi standar aksesibilitas dengan kewajiban usaha pariwisata, indikator pelayanan, pengawasan, perizinan, dan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah. Teori sistem hukum Friedman digunakan untuk menilai desain normatif substansi dan struktur hukum, sedangkan budaya hukum ditempatkan sebagai agenda penelitian empiris yang tidak diukur dalam penelitian ini. Artikel merekomendasikan harmonisasi instrumen yang sudah ada, penyusunan indikator dan prosedur aksesibilitas yang terukur, serta penguatan koordinasi melalui mekanisme yang tidak menduplikasi kelembagaan disabilitas yang telah dibentuk. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/544 10.70308/kex10n40 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 567-584 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 567-584 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/544/293 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/545 2026-08-28T01:26:10Z adagium:Art driver

Women’s Inheritance Rights in a Patrilineal Customary System: A Juridical Analysis of Supreme Court Decision Number 1130 K/Pdt/2017 Women’s Inheritance Rights in a Patrilineal Customary System: A Juridical Analysis of Supreme Court Decision Number 1130 K/Pdt/2017 Wulandari, Niken Retno Kabir, Fauzul Wulandari, Niken Retno Kabir, Fauzul women's inheritance rights patrilineal customary law gender equality Constitutional Law hak waris perempuan adat patrilineal kesetaraan gender Hukum Tata Negara Supreme Court Decision Number 1130 K/Pdt/2017 represents an important point in resolving the tension between the patrilineal customary law of the Manggarai community and the principle of equality in Indonesian national law. This study aims to analyse the position of patrilineal customary law within the national legal system, women’s inheritance rights from the perspectives of jurisprudence and human rights, and the judges’ reasoning in correcting custom-based discrimination. The method employed is normative juridical research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials comprise Supreme Court Decision Number 1130 K/Pdt/2017, the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and related jurisprudence, while secondary legal materials consist of legal literature, scholarly journals, and books. Data were collected through library research, and analysed using legal interpretation and legal argumentation. The findings show that patrilineal customary law which does not recognise women’s inheritance rights is deemed contrary to Article 27 of the 1945 Constitution and to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The Supreme Court has consistently continued the jurisprudence established since Decision Number 179 K/SIP/1961, which equated the inheritance rights of women and men. This study is not the first of its kind, but it offers an analytical contribution by reading the decision as a point at which three legal operations converge  constitutional equality, the conditional recognition afforded by Article 18B paragraph (2), and the authority of Supreme Court jurisprudence and by separating the three in argumentative terms. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017 menjadi titik penting dalam penyelesaian ketegangan antara hukum adat patrilineal masyarakat Manggarai dan prinsip kesetaraan dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum adat patrilineal dalam sistem hukum nasional, hak waris perempuan dalam perspektif yurisprudensi dan hak asasi manusia, serta pertimbangan hakim dalam mengoreksi diskriminasi berbasis adat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta yurisprudensi terkait, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah dan buku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan interpretasi hukum serta argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat patrilineal yang tidak mengakui hak waris perempuan dinilai bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Mahkamah Agung secara konsisten melanjutkan yurisprudensi sejak Putusan Nomor 179 K/SIP/1961 yang menyamakan hak waris perempuan dan laki-laki. Penelitian ini bukan yang pertama, tetapi memberi kontribusi analitis dengan membaca putusan sebagai titik temu tiga operasi hukum kesetaraan konstitusional, pengakuan bersyarat Pasal 18B ayat (2), dan otoritas yurisprudensi MA serta memisahkan ketiganya secara argumentatif. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/545 10.70308/rvwb1360 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 583-599 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 583-599 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/545/294 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/546 2026-09-03T13:44:28Z adagium:Art driver

Implementation of Alternative Dispute Resolution Mechanisms in the Settlement of Labor Disputes in Indonesia Implementation of Alternative Dispute Resolution Mechanisms in the Settlement of Labor Disputes in Indonesia Jaya, Febri Pelangi Situmeang, Ampuan Jaya, Febri Pelangi Situmeang, Ampuan labor dispute mediation litigation sengketa ketenagakerjaan mediasi litigasi This study aims to analyze the effectiveness of alternative methods in resolving labor disputes between employees and employers. The issue addressed is the continued dominance of litigation, which tends to be time-consuming, costly, and less likely to produce mutually beneficial solutions. Therefore, this research focuses on Alternative Dispute Resolution (ADR) methods, such as mediation, conciliation, and arbitration, as more effective and equitable mechanisms for dispute settlement. The research employs a normative juridical approach with qualitative analysis, utilizing secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and previous studies relevant to labor dispute resolution. The analysis is conducted descriptively and analytically to examine the effectiveness and implementation of ADR in Indonesia. The findings indicate that ADR methods, particularly mediation, play an important role in resolving labor disputes more quickly, flexibly, and in a manner that promotes mutually beneficial outcomes. However, their effectiveness still faces several challenges, including limited mediator competence, lack of understanding among the parties, and certain regulatory obstacles. In conclusion, ADR constitutes an important instrument for resolving labor disputes outside the court system; however, it requires stronger regulatory support, enhanced mediator capacity, and broader public awareness among the parties in order to ensure optimal legal certainty and justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas metode alternatif dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha. Permasalahan yang diangkat adalah masih dominannya penggunaan jalur litigasi yang cenderung memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta kurang menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada metode Alternative Dispute Resolution (ADR), seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, sebagai upaya penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji efektivitas dan penerapan ADR di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ADR, khususnya mediasi, memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan secara lebih cepat, fleksibel, dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi mediator, kurangnya pemahaman para pihak, serta hambatan regulasi tertentu. Kesimpulannya, ADR merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di luar pengadilan, namun memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas mediator, serta sosialisasi yang lebih luas kepada para pihak guna menjamin kepastian hukum dan keadilan yang optimal. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/546 10.70308/12j74f59 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 600-617 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 600-617 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/546/295 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/550 2026-08-25T09:32:42Z adagium:Art driver

Corporate Criminal Liability for Environmental Harm after the New Indonesian Criminal Code: Harmonizing Attribution, Organizational Fault, and Sanctions Corporate Criminal Liability for Environmental Harm after the New Indonesian Criminal Code: Harmonizing Attribution, Organizational Fault, and Sanctions Arqon, Mohammad Putri HS, Ririn Kemas Rekmya, Shabina Zulfisri Arqon, Mohammad Putri HS, Ririn Kemas Rekmya, Shabina Zulfisri corporate criminal liability environmental crime Indonesian Criminal Code organizational fault environmental restoration pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana lingkungan KUHP nasional kesalahan organisasi pemulihan lingkungan The entry into force of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code on 2 January 2026 places corporate criminal liability within the general architecture of national criminal law alongside pre-existing sectoral provisions. This article examines the relationship among the Criminal Code, the Criminal Adjustment Law, Articles 116-119 of the Environmental Law, and Supreme Court Regulation No. 13 of 2016. The juridical analysis separates attribution of conduct, organizational fault, individual responsibility, the relevance of administrative permits, and sanction calibration. The study argues that the Environmental Law remains a sectoral basis that must be read together with the Criminal Code's general corporate rules without converting every employee violation into corporate fault. A three-stage model conduct attribution, organizational fault, and sanction calibration is proposed as a reasoning framework that still requires proof of the underlying offence. Fines, disgorgement, restoration, compliance reform, and activity restrictions must be tied to their respective legal bases, institutional competences, and proportionality safeguards. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026 menempatkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kerangka umum hukum pidana nasional di samping ketentuan sektoral yang telah ada. Artikel ini menganalisis hubungan antara ketentuan korporasi dalam KUHP, UU Penyesuaian Pidana, Pasal 116-119 UU PPLH, dan PERMA No. 13 Tahun 2016. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis untuk membedakan atribusi perbuatan, kesalahan organisasi, tanggung jawab individu, hubungan izin administratif dengan unsur pidana, serta kalibrasi sanksi. Hasil analisis menunjukkan kebutuhan membaca UU PPLH sebagai aturan sektoral bersama kerangka umum KUHP tanpa mengubah setiap pelanggaran pegawai menjadi kesalahan korporasi. Artikel menawarkan model tiga tahap: conduct attribution, organizational fault, dan sanction calibration. Model ini merupakan kerangka reasoning yang tetap mensyaratkan pembuktian unsur delik. Pemulihan, denda, perampasan keuntungan, reformasi kepatuhan, dan pembatasan kegiatan harus diterapkan sesuai dasar serta kompetensi masing-masing rezim dan prinsip proporsionalitas. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/550 10.70308/rv1ptg07 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 547-566 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 547-566 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/550/287 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/551 2026-09-04T08:57:47Z adagium:Art driver

The Gap Between Das Sollen and Das Sein in The Implementation of Rehabilitation for Perpetrators of Sexual Violence The Gap Between Das Sollen and Das Sein in The Implementation of Rehabilitation for Perpetrators of Sexual Violence Juanda, Fadli Yasser Arafat Pualillin, Azriel Juanda, Fadli Yasser Arafat Pualillin, Azriel criminal policy offender rehabilitation sexual violence TPKS Law Criminal Law kebijakan pidana kekerasan seksual rehabilitasi pelaku UU TPKS Hukum Pidana This article asks whether the discretionary rehabilitation measure for perpetrators of sexual violence under Article 17 of Indonesia’s Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (the TPKS Law) satisfies the doctrinal elements of an enforceable double-track sanction; if not, whether the resulting gap stems from the norm’s design or institutional capacity. Using a normative juridical method (statutory, case, and conceptual approaches on primary, secondary, and tertiary materials, without field data), the article develops a four-element doctrinal test, measure type, triggering criteria, implementing authority, and enforcement consequence, and then applies Soerjono Soekanto’s five-factor test of legal effectiveness to explain the gap. Article 17 satisfies only one element in full; the other three are absent or partial, a design defect compounded by delayed implementing regulations, national prison overcrowding of 86 to 89 percent, and the absence of a ready executor under an adjacent regime. Unlike prior studies, which describe the gap only in general terms, this article isolates Article 17 from the adjacent chemical castration regime under Government Regulation 70/2020 and supplies a testable doctrinal standard and explanatory framework, informed by a comparable implementation case from Uruguay. The resulting reform proposal, a rebuttable presumption bounded by proportionality safeguards, follows directly from the doctrinal finding and is conditioned on preserving judicial discretion and the victim-centered protections the TPKS Law already secures. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menempatkan rehabilitasi pelaku sebagai tindakan yang bersifat fakultatif. Artikel ini mengajukan pertanyaan hukum spesifik: apakah tindakan tersebut memenuhi unsur doktrinal yang disyaratkan bagi sanksi dalam sistem dua jalur, dan jika tidak, apakah kesenjangan norma-praktiknya lebih disebabkan cacat desain norma atau keterbatasan kapasitas kelembagaan. Dengan metode yuridis normatif (pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tanpa data lapangan), artikel ini menyusun uji doktrinal empat unsur (jenis tindakan, kriteria pemicu, otoritas pelaksana, konsekuensi ketidakpatuhan), lalu menerapkan kerangka efektivitas hukum lima faktor Soerjono Soekanto. Pasal 17 hanya memenuhi satu unsur secara penuh; tiga unsur lainnya tidak terpenuhi atau hanya sebagian, cacat yang berpadu dengan keterlambatan peraturan pelaksana, kepadatan hunian lapas 86-89 persen, dan ketiadaan eksekutor pada rezim hukum bersinggungan. Berbeda dari studi terdahulu yang hanya mendeskripsikan kesenjangan secara umum, artikel ini memisahkan Pasal 17 dari rezim kebiri kimia PP 70/2020 dan menyediakan standar doktrinal teruji serta kerangka penjelas, diperkuat perbandingan implementasi di Uruguay. Usulan reformasi yang dihasilkan, berupa praduga terbantahkan yang dibatasi analisis proporsionalitas, mengikuti langsung temuan doktrinal tersebut, dengan syarat tetap menjaga diskresi hakim dan perlindungan korban yang telah dijamin UU TPKS. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/551 10.70308/7b5j9k61 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 618-644 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 618-644 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/551/297 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/552 2026-09-04T15:25:51Z adagium:Art driver

A Normative Legal Analysis of the Effectiveness of Law Enforcement in Securing National Vital Objects in Ambon City A Normative Legal Analysis of the Effectiveness of Law Enforcement in Securing National Vital Objects in Ambon City Manawan, Jzeron Luy Lewerissa, Yanti Amelia Latupeirissa, Juliannus E Manawan, Jzeron Luy Lewerissa, Yanti Amelia Latupeirissa, Juliannus E legal effectiveness National Vital Objects Indonesian National Police efektivitas hukum Objek Vital Nasional Polri This article examines law-enforcement effectiveness in securing National Vital Objects in Ambon City through allocation of institutional responsibility, risk-based security, operational capacity, and the limits of drawing empirical effectiveness conclusions from normative legal research. It uses normative legal research and a structured analysis of applicable legal materials, supported by comparative and interdisciplinary scholarship where relevant. The revised analysis distinguishes legal design from empirical claims and identifies the principal regulatory or institutional gap. The study finds that existing law provides important but fragmented safeguards and that legal certainty depends on clearer decision criteria, procedural accountability, and proportionate remedies. It proposes an operational framework that specifies legal thresholds, institutional responsibilities, safeguards, and review mechanisms. The article contributes a more explicit research gap, a reproducible doctrinal method, and a policy model calibrated to legality, proportionality, accountability, and rights protection. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) di Kota Ambon dengan menitikberatkan pada efektivitas sarana dan prasarana Polri serta pembagian kewenangan antara Polri dan pengelola Obvitnas. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menganalisis UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Analisis juga menggunakan konsep efektivitas hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, risk-based security, dan pembagian tanggung jawab kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan Obvitnas dibangun atas konstruksi tanggung jawab yang terbagi secara proporsional. Pengelola Obvitnas memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan keamanan internal, sedangkan Polri berfungsi memberikan bantuan pengamanan, melakukan penegakan hukum, dan merespons ancaman sesuai kebutuhan operasional serta tingkat risiko. Efektivitas pengamanan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah personel atau ketersediaan fasilitas, tetapi oleh kesesuaian antara kewenangan, tanggung jawab, tingkat ancaman, dan kapasitas operasional. Keterbatasan kendaraan operasional dan sistem komunikasi di wilayah Ambon dan Maluku dapat menghambat mobilitas, koordinasi, dan sistem peringatan dini. Oleh karena itu, pengalokasian sarana dan prasarana harus didasarkan pada penilaian ancaman yang berkelanjutan dan karakteristik geografis wilayah kepulauan. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/552 10.70308/3ctd1a42 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 645-668 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 645-668 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/552/296 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/557 2026-09-04T15:49:47Z adagium:Art driver

Sentencing Narcotics Users through Integrated Assessment Based Rehabilitative Diversion after the National Criminal Code and the Criminal Provisions Adjustment Law Sentencing Narcotics Users through Integrated Assessment Based Rehabilitative Diversion after the National Criminal Code and the Criminal Provisions Adjustment Law Indriyanto, Panji Bangun Indriyanto, Panji Bangun integrated assessment rehabilitative diversion narcotics sentencing rehabilitation Criminal Law asesmen terpadu diversi rehabilitatif narkotika pemidanaan rehabilitasi Hukum Pidana This article examines integrated-assessment-based rehabilitative diversion for narcotics users through proportional sentencing, differentiation of personal users from traffickers, recovery-oriented sanctions, and safeguards against misuse of diversion. It uses normative legal research and a structured analysis of applicable legal materials, supported by comparative and interdisciplinary scholarship where relevant. The revised analysis distinguishes legal design from empirical claims and identifies the principal regulatory or institutional gap. The study finds that existing law provides important but fragmented safeguards and that legal certainty depends on clearer decision criteria, procedural accountability, and proportionate remedies. It proposes an operational framework that specifies legal thresholds, institutional responsibilities, safeguards, and review mechanisms. The article contributes a more explicit research gap, a reproducible doctrinal method, and a policy model calibrated to legality, proportionality, accountability, and rights protection. Penyalahguna narkotika di Indonesia masih menyisakan problem regulasi karena belum adanya pemisahan yang tegas antara penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pelaku peredaran gelap narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika, tetapi Pasal 127 masih membuka ruang pidana penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Persoalan ini semakin relevan pasca berlakunya KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, karena pembaruan hukum pidana nasional belum secara khusus merumuskan mekanisme diversi rehabilitatif yang tegas, wajib, dan mengikat sejak tahap awal proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemidanaan penyalahguna narkotika yang masih bertumpu pada penjara berpotensi memperbesar beban lembaga pemasyarakatan dan tidak selalu menjawab kebutuhan pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan redesain pemidanaan melalui diversi rehabilitatif berbasis asesmen terpadu. Model ini menempatkan asesmen terpadu sebagai pintu awal untuk membedakan penyalahguna yang membutuhkan rehabilitasi dengan pelaku peredaran gelap yang harus ditindak tegas. Gagasan ini dapat diwujudkan melalui revisi Pasal 127 UU Narkotika, penguatan asesmen sejak tahap penyidikan, standar nasional asesmen, serta pengawasan rehabilitasi berbasis laporan berkala, konseling, evaluasi sosial, dan basis data terpadu. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/557 10.70308/xvkbb205 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 687-700 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 687-700 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/557/298 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/558 2026-09-04T16:00:27Z adagium:Art driver

Legal Protection for Merchants against Automated Marketplace Decisions Reducing Rankings and Restricting Accounts Legal Protection for Merchants against Automated Marketplace Decisions Reducing Rankings and Restricting Accounts Livia Happy, Luthfiana Livia Happy, Luthfiana automated decision marketplace legal protection merchant algorithmic ranking keputusan otomatis marketplace perlindungan hukum pedagang pemeringkatan algoritmik This article examines automated marketplace decisions that reduce product rankings or restrict merchant accounts through procedural fairness, explainability, human review, and legal remedies for merchants affected by automated platform governance. It uses normative legal research and a structured analysis of applicable legal materials, supported by comparative and interdisciplinary scholarship where relevant. The revised analysis distinguishes legal design from empirical claims and identifies the principal regulatory or institutional gap. The study finds that existing law provides important but fragmented safeguards and that legal certainty depends on clearer decision criteria, procedural accountability, and proportionate remedies. It proposes an operational framework that specifies legal thresholds, institutional responsibilities, safeguards, and review mechanisms. The article contributes a more explicit research gap, a reproducible doctrinal method, and a policy model calibrated to legality, proportionality, accountability, and rights protection. Penelitian ini mengkaji batas kewenangan penyelenggara marketplace untuk menurunkan peringkat produk dan membatasi akun pedagang melalui keputusan otomatis serta kecukupan perlindungan hukum bagi pedagang yang terdampak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis mencakup pengaturan Indonesia mengenai perdagangan elektronik, pelindungan data pribadi, pemeringkatan, pembatasan akun, dan tata kelola kecerdasan artifisial, serta teori perlindungan hukum preventif dan represif Philipus M. Hadjon dan konsep ketertutupan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah mengakui kewajiban informasi, mekanisme pengaduan dan koreksi, tata kelola kecerdasan artifisial, serta keberatan terhadap keputusan otomatis. Namun, perlindungan pada tingkat keputusan individual belum lengkap, terutama terkait alasan yang spesifik, kesempatan klarifikasi sebelum pembatasan signifikan, pemeriksaan manusia yang substantif, batas waktu penyelesaian yang jelas, tindakan sementara yang proporsional, dan pemulihan menyeluruh. Penyelenggara tetap bertanggung jawab atas hasil otomatis karena sistem dipilih, dikelola, dan digunakan untuk kepentingan usahanya. Perlindungan yang memadai mensyaratkan keputusan yang dapat dijelaskan, ditentang, dikoreksi, dipulihkan, dan dipertanggungjawabkan secara hukum. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/558 10.70308/jmxfa253 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 701-711 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 701-711 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/558/299 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/559 2026-09-04T16:08:36Z adagium:Art driver

Legal Certainty on the Transparency of Paid Product Rankings on Marketplace Platforms from the Perspective of Consumer Protection in Indonesia Legal Certainty on the Transparency of Paid Product Rankings on Marketplace Platforms from the Perspective of Consumer Protection in Indonesia Muhamad, Agung Muhamad, Agung legal certainty paid ranking marketplace algorithmic transparency consumer protection Civil Law kepastian hukum pemeringkatan berbayar marketplace transparansi algoritma perlindungan konsumen Hukum Perdata This article examines transparency of paid product rankings on marketplace platforms through legal certainty, consumer decision-making, ranking transparency, and the boundary between commercial disclosure and protection of platform trade secrets. It uses normative legal research and a structured analysis of applicable legal materials, supported by comparative and interdisciplinary scholarship where relevant. The revised analysis distinguishes legal design from empirical claims and identifies the principal regulatory or institutional gap. The study finds that existing law provides important but fragmented safeguards and that legal certainty depends on clearer decision criteria, procedural accountability, and proportionate remedies. It proposes an operational framework that specifies legal thresholds, institutional responsibilities, safeguards, and review mechanisms. The article contributes a more explicit research gap, a reproducible doctrinal method, and a policy model calibrated to legality, proportionality, accountability, and rights protection. Pemeringkatan produk pada marketplace membentuk visibilitas penjual dan arah pilihan konsumen. Persoalan hukum muncul ketika pembayaran dapat menaikkan posisi suatu produk, sedangkan sifat komersial penempatan tersebut tidak ditampilkan secara jelas. Penelitian ini menganalisis kepastian hukum atas transparansi pemeringkatan produk berbayar dalam kerangka perlindungan konsumen Indonesia setelah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas dengan rezim Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah membentuk kepastian prosedural bagi pedagang melalui kewajiban informasi mengenai fitur promosi dan pemeringkatan, serta kewajiban penandaan ketika kecerdasan artifisial digunakan. Namun, kepastian substantif bagi konsumen masih parsial karena belum terdapat kewajiban yang tegas, seragam, dan netral teknologi untuk menandai setiap posisi berbayar pada titik keputusan konsumen. Artikel ini mengusulkan model transparansi berlapis: label “Iklan” atau “Sponsor” yang menempel pada produk, penjelasan parameter utama dan pengaruh pembayaran, informasi rinci bagi pedagang, serta akses audit bagi regulator. Model tersebut menjaga hak konsumen atas informasi tanpa memaksa pembukaan kode sumber atau rahasia dagang. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/559 10.70308/74kzs074 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 712-730 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 712-730 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/559/300 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/560 2026-09-04T16:30:42Z adagium:Art driver

Prohibiting Political Deepfakes in Election Campaigns Based on the Principles of Honest and Fair Elections Prohibiting Political Deepfakes in Election Campaigns Based on the Principles of Honest and Fair Elections Wicaksono, Fahmi Nur Wicaksono, Fahmi Nur political deepfake election campaign honest and fair elections artificial intelligence electoral integrity deepfake politik kampanye pemilu pemilu jujur dan adil kecerdasan buatan integritas pemilu This article examines the need to prohibit manipulative political deepfakes in Indonesian election campaigns and formulates a regulatory model aligned with the principles of honest and fair elections. This normative legal research uses statutory, conceptual, and case approaches to analyze existing regulatory gaps. The results indicate that current legal instruments, such as the Election Law, the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, and electoral management body regulations, remain partial. These regulations lack specific operational mechanisms to address artificial intelligence (AI)-based identity manipulation that significantly threatens electoral integrity and voter autonomy. As an implication and answer to these issues, this study proposes a more proportionate legal framework. The proposed model includes a specific prohibition on political identity falsification, mandatory AI content labeling, rapid clarification and content removal mechanisms, and institutional coordination guidelines among the KPU, Bawaslu, Kominfo, and digital platforms. The implementation of this model strengthens legal certainty in responding to digital disinformation in a measured manner, ensuring that the purity of voter intent remains protected without suppressing freedom of expression, such as legitimate satire. Artikel ini mengkaji kebutuhan larangan deepfake politik manipulatif dalam kampanye pemilu di Indonesia serta merumuskan model pengaturan yang sejalan dengan prinsip pemilu jujur dan adil. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis kekosongan regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum saat ini, seperti UU Pemilu, UU ITE, dan Peraturan penyelenggara pemilu, masih bersifat parsial. Regulasi tersebut belum memiliki mekanisme operasional khusus untuk menindak manipulasi identitas berbasis kecerdasan buatan (AI) yang secara nyata mengancam integritas dan otonomi pemilih. Sebagai implikasi dan jawaban atas permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan kerangka hukum yang lebih proporsional. Model yang ditawarkan mencakup larangan spesifik terhadap pemalsuan identitas politik, kewajiban pelabelan konten AI, mekanisme klarifikasi dan penghapusan konten secara cepat, serta pedoman koordinasi kelembagaan antara KPU, Bawaslu, Kominfo, dan platform digital. Implementasi model ini berdampak pada penguatan kepastian hukum dalam merespons disinformasi digital secara terukur, sehingga kemurnian kehendak pemilih tetap terlindungi tanpa memberangus kebebasan berekspresi seperti satir yang sah. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/560 10.70308/1v01nw72 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 731-744 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 731-744 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/560/302 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/563 2026-09-04T16:17:50Z adagium:Art driver

Freedom of Expression and Electronic Defamation on Social Media: A Juridical Analysis of the Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti Decisions Freedom of Expression and Electronic Defamation on Social Media: A Juridical Analysis of the Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti Decisions Tobing, Melianus Albert Huda, Miftakhul Saleh, Moh Tobing, Melianus Albert Huda, Miftakhul Saleh, Moh freedom of expression human rights social media electronic defamation public-interest criticism kebebasan berekspresi hak asasi manusia media sosial pencemaran nama baik elektronik kritik kepentingan publik The expansion of social media as a forum for public criticism has intensified the legal tension between freedom of expression and protection of reputation in Indonesia. This study analyses the acquittals of Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti by the East Jakarta District Court, the subsequent rejection of the prosecutor's cassation by the Supreme Court, and the relevance of recent changes to Indonesia's electronic information law. The study applies normative juridical research using statutory, case, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 19 of 2016, Law Number 1 of 2024, the district court and Supreme Court decisions, and Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. Secondary materials include Indonesian legal scholarship and five recent Elsevier journal articles on digital speech, platform governance, content moderation, and chilling effects. The analysis finds that the judicial reasoning draws a legally significant distinction between criticism directed at public policy or public office and attacks on personal honour. The Supreme Court's cassation ruling strengthens that distinction as persuasive jurisprudence, although Indonesia does not apply stare decisis. The 2024 statutory amendment and the Constitutional Court's 2025 interpretation further narrow the legitimate reach of electronic defamation law. The study argues that restrictions on online expression should focus on demonstrable attacks on individual reputation and should not convert research-based public-interest criticism into criminal defamation. This approach provides a more coherent balance between constitutional expression, reputation, legal certainty, and democratic oversight. Perluasan media sosial sebagai ruang kritik publik telah meningkatkan ketegangan hukum antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis putusan bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penolakan kasasi penuntut umum oleh Mahkamah Agung, serta relevansi perubahan terbaru dalam hukum informasi elektronik Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, putusan pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Bahan sekunder mencakup literatur hukum Indonesia dan artikel ilmiah mengenai ujaran digital, tata kelola platform, moderasi konten, dan chilling effect. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan pengadilan membentuk pembedaan yang signifikan secara hukum antara kritik yang ditujukan pada kebijakan atau jabatan publik dan serangan terhadap kehormatan pribadi. Putusan kasasi Mahkamah Agung memperkuat pembedaan tersebut sebagai pedoman yurisprudensial yang persuasif, meskipun Indonesia tidak menganut stare decisis. Perubahan undang-undang pada 2024 dan penafsiran Mahkamah Konstitusi pada 2025 semakin mempersempit jangkauan yang sah dari tindak pidana pencemaran nama baik elektronik. Penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan ekspresi daring seharusnya berfokus pada serangan yang dapat dibuktikan terhadap reputasi individual dan tidak mengubah kritik berbasis riset untuk kepentingan publik menjadi pencemaran nama baik pidana. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/563 10.70308/yyvvb907 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 669-686 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 669-686 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/563/301 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/564 2026-09-05T12:43:56Z adagium:Art driver

Legal Protection of Crypto Assets in Indonesia: A Comparative Analysis of the United States, Japan, and Singapore and Implications for Private Law Legal Protection of Crypto Assets in Indonesia: A Comparative Analysis of the United States, Japan, and Singapore and Implications for Private Law Mustika, Umi Lestari, Indah Prastowo, Budi Mustika, Umi Lestari, Indah Prastowo, Budi Crypto Assets Tokenized Assets Civil Law Aset Kripto Aset Tertokenisasi Hukum Perdata Advances in blockchain technology have given rise to various forms of digital assets, including crypto assets and tokenized assets representing particular rights and economic interests, thereby creating new challenges for Indonesia's civil-law system. This study examines whether Indonesian civil-law constructs can accommodate crypto-asset developments by comparing regulatory approaches in several jurisdictions. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of legislation, doctrine, and legal literature. The findings show that the United States, Japan, and Singapore apply regulatory approaches based on the functions and economic characteristics of crypto assets, whereas Indonesia continues to regulate them only partially through Bappebti regulations and Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, which focus on financial-sector supervision. Although Article 499 of the Indonesian Civil Code permits tokenized assets to be classified as intangible property, legal certainty is still lacking regarding their civil-law status, mechanisms for transferring rights, inheritance, and the protection of property rights. Accordingly, legislation at the level of an Act is needed to integrate civil law, financial-sector regulation, and the legal regimes governing underlying assets, thereby ensuring legal certainty while supporting digital-asset innovation in Indonesia. Perkembangan teknologi blockchain telah mendorong lahirnya berbagai bentuk aset digital, termasuk aset kripto dan aset tertokenisasi yang merepresentasikan hak serta kepentingan ekonomi tertentu, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian konstruksi hukum perdata Indonesia dalam mengakomodasi perkembangan aset kripto melalui perbandingan pendekatan regulasi di beberapa negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura menerapkan pengaturan berbasis fungsi dan karakteristik ekonomi aset kripto, sedangkan Indonesia masih mengatur aset kripto secara parsial melalui Peraturan Bappebti dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berfokus pada aspek pengawasan sektor keuangan. Meskipun Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memungkinkan aset tertokenisasi dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud, belum terdapat kepastian hukum mengenai status keperdataan, mekanisme peralihan hak, hukum waris, dan perlindungan hak kebendaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan setingkat undang-undang yang mengintegrasikan hukum perdata, regulasi sektor keuangan, dan rezim hukum atas underlying asset guna mewujudkan kepastian hukum sekaligus mendukung inovasi aset digital di Indonesia. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-09-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/564 10.70308/mya1j462 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 803-814 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 803-814 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/564/306 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/565 2026-09-05T12:34:42Z adagium:Art driver

Legal Certainty in Qualifying a Mortgage Right Creditor as a Bona Fide Third Party in the Confiscation of Assets Derived from Corruption Legal Certainty in Qualifying a Mortgage Right Creditor as a Bona Fide Third Party in the Confiscation of Assets Derived from Corruption Hery, Septian Hery, Septian legal certainty mortgage right bona fide third party asset confiscation corruption kepastian hukum Hak Tanggungan pihak ketiga beriktikad baik perampasan aset korupsi This study examines the legal qualification of mortgage creditors as bona fide third parties in the confiscation of assets related to corruption and evaluates the legal certainty of their protection. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on the Mortgage Law, the Anti-Corruption Law, Supreme Court Regulation Number 2 of 2022, the United Nations Convention against Corruption, and the principles of legal certainty, justice, and utility. The study finds that a mortgage creditor may qualify as a third party because the creditor holds an independent registered security right and stands outside the offender's criminal liability. Good faith requires more than a valid Mortgage Certificate; it also depends on a genuine credit transaction, lawful registration, prudent examination of the collateral, reasonable timing and value, and the absence of knowledge or involvement in the offence. Existing law provides a substantive basis for protection but remains procedurally uncertain because Supreme Court Regulation Number 2 of 2022 does not expressly include mortgage creditors among eligible applicants. Legal certainty therefore requires explicit procedural standing, adequate notice, balanced evidentiary burdens, and a clear remedy, such as preserving the mortgage, separating the secured amount from sale proceeds, or paying the verified outstanding debt before the remainder is recovered by the state. Penelitian ini mengkaji kualifikasi hukum kreditur pemegang Hak Tanggungan sebagai pihak ketiga beriktikad baik dalam perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta menilai kepastian hukum perlindungannya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menelaah Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022, UNCAC, serta nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur dapat dikualifikasikan sebagai pihak ketiga karena memiliki hak jaminan terdaftar yang mandiri dan berada di luar pertanggungjawaban pidana pelaku. Iktikad baik tidak cukup dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan, tetapi juga memerlukan transaksi kredit yang nyata, pendaftaran yang sah, pemeriksaan agunan secara hati-hati, waktu dan nilai yang wajar, serta tidak adanya pengetahuan atau keterlibatan dalam tindak pidana. Hukum yang berlaku memberi dasar perlindungan substantif, tetapi masih menyisakan ketidakpastian prosedural karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tidak secara tegas memasukkan kreditur pemegang Hak Tanggungan sebagai pemohon. Kepastian hukum memerlukan kedudukan prosedural yang eksplisit, pemberitahuan memadai, beban pembuktian berimbang, dan bentuk pemulihan yang jelas. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-09-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/565 10.70308/cmrpsh38 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 788-802 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 788-802 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/565/305 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/571 2026-09-05T11:06:17Z adagium:Art driver

The Legal Status of Severance Pay as Statutory Compensation for Termination of Employment and Its Relationship with Civil Damages The Legal Status of Severance Pay as Statutory Compensation for Termination of Employment and Its Relationship with Civil Damages Kelana, Dewa Sukma Hanafi, Sahrul Auliyadina, Tiara Masayu Rusmana, Rian Kelana, Dewa Sukma Hanafi, Sahrul Auliyadina, Tiara Masayu Rusmana, Rian Uang Pesangon Wanprestasi Pemutusan Hubungan Kerja Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perdata Hukum Perdata Severance Pay Breach of Contract Termination of Employment Labor Law Civil Law Civil Law This study aims to clarify the legal position of severance pay following the post-Job-Creation-Law reforms in Indonesia, specifically examining its relationship with civil damages. The central proposition is that severance pay constitutes statutory compensation arising ex lege under employment legislation, and is not, by itself, a form of damages for breach of contract. A lawful termination of employment may still trigger an obligation for statutory severance or other compensation depending on the legally specified grounds. Conversely, an unlawful or contractually wrongful termination may raise separate legal questions concerning the restoration of workers' rights or civil damages, provided that their specific legal elements are proven. This study employs a normative legal research methodology, utilizing statutory, conceptual, and case approaches to analyze the Indonesian Civil Code, employment legislation read alongside Law Number 6 of 2023, Government Regulation Number 35 of 2021, and selected industrial relations decisions. The analysis concludes that employment law fundamentally serves as the lex specialis starting point. Civil Code Articles 1243 and 1365 may operate only subsidiarily where a genuine normative gap or a separate civil wrong exists, and where loss, causation, legal basis, and jurisdiction are firmly established; they do not automatically enlarge the statutory severance formula. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas kedudukan hukum uang pesangon pasca-reformasi Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, secara khusus mengkaji hubungannya dengan ganti rugi perdata. Proposisi utamanya adalah bahwa uang pesangon merupakan kompensasi wajib yang timbul ex lege berdasarkan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan bukan, dengan sendirinya, merupakan bentuk ganti rugi atas wanprestasi. Sebuah pemutusan hubungan kerja yang sah masih dapat memicu kewajiban pembayaran pesangon atau kompensasi lainnya bergantung pada alasan yang ditentukan oleh hukum. Sebaliknya, pemutusan hubungan kerja yang tidak sah atau menyalahi kontrak dapat memunculkan persoalan hukum terpisah mengenai pemulihan hak-hak pekerja atau ganti rugi perdata, asalkan unsur-unsur hukum spesifiknya dapat dibuktikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), regulasi ketenagakerjaan yang dibaca bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta putusan-putusan pengadilan hubungan industrial terpilih. Analisis ini menyimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai titik awal lex specialis. Pasal 1243 dan 1365 KUHPerdata hanya berlaku secara subsider apabila terdapat kekosongan norma yang nyata atau perbuatan perdata terpisah, serta apabila kerugian, kausalitas, dasar hukum, dan yurisdiksinya terbukti; pasal-pasal tersebut tidak secara otomatis memperbesar formula pesangon sesuai undang-undang. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-09-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/571 10.70308/gg5pgn57 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 745-764 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 745-764 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en id https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/571/303 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/573 2026-09-05T12:24:05Z adagium:Art driver

The Juridical Recognition and Implementation of Living Law Decisions by State Courts in Indonesia The Juridical Recognition and Implementation of Living Law Decisions by State Courts in Indonesia Christy, Stefhani Amanda Prastowo, Budi Christy, Stefhani Amanda Prastowo, Budi living law customary criminal law local genius Living Law hukum adat hukum pidana adat local genius Hukum Adat This article looks at how living law, customary criminal law fits into Indonesias national criminal law system. The main question is how to include criminal law without hurting the principles of legality, legal certainty and constitutional protections. A normative juridical method is used, which involves analyzing laws and court decisions. The analysis includes The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Emergency Law Number 1 of 1951, Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code, Relevant court decisions, The study finds that customary criminal law is a source of unwritten law. It is recognized when it reflects norms that're still alive accepted and obeyed by customary communities. However its use must align with Pancasila, human rights, proportionality and the rule of law. Judges play a role in deciding if customary settlements can affect prosecution, sentencing or preventing double punishment. at the end living law that comes from indigenous peoples should be seen as a controlled expansion of law sources, guided by the constitution. The integration of criminal law requires careful consideration to ensure it works with the existing legal system. This means balancing law with national laws and constitutional protections. The role of judges is crucial, in making this balance work. Artikel ini membahas tentang pengakuan dan integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional, khususnya hukum pidana adat. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengakui hukum pidana adat tanpa mengorbankan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan hak konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui tiga pendekatan utama yakni perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat dapat diterima sebagai sumber hukum tidak tertulis, tetapi dengan batasan tertentu. Hukum adat harus masih relevan, diterima, dan ditaati oleh masyarakat adat. Namun, penerapannya harus sesuai dengan Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Hakim memiliki peran penting dalam menilai pengaruh penyelesaian adat terhadap penuntutan, pemidanaan, atau pencegahan pemidanaan ganda. Mereka harus memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. PT. Meja Ilmiah Publikasi 2026-09-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/573 10.70308/ykqeq582 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol. 4 No. 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 765-787 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum; 765-787 2985-5128 10.70308/jryhpc81 en https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/573/304 Copyright (c) 2026 Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0